Sabtu, 23 November 2024
spot_img

Pemerintah Diminta Transparan Menangani Corona, Jangan Operasi Senyap

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Ketua Umum PP Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut meminta pemerintah untuk transparan terkait potensi daerah rawan virus corona.

Menurut dia, masyarakat butuh informasi komprehensif atas penyebaran corona, demi melakukan langkah antisipasi tertular virus asal Tiongkok tersebut.

"Lakukan transparansi dalam penanganan, jangan terkesan diam-diam karena masyarakat butuh informasi yang jernih dan jelas," ucap Gus Yaqut dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/3).

Ke depan, kata Gus Yaqut, pejabat yang tidak berkompeten berbicara soal penyebaran corona, dipinggirkan lebih dahulu oleh pemerintah. Dengan begitu, arus informasi tentang wabah corona di Indonesia menjadi terarah.

"Sudah cukup kekacauan informasi yang kemarin dilakukan. Jangan lagi ada pejabat atau pihak yang tidak kompeten ikut memberikan informasi sembarangan. Informasi yang disampaikan harus berdasarkan data, riset dan kajian yang benar yang dilandasi semangat mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada mengambil manfaat," lanjut dia.

Baca Juga:  Optimis Pariwisata Daerah Berkembang

Selain itu, kata Gus Yaqut, pemerintah perlu menghentikan kegiatan bersifat seremonial dan proyek mercusuar, selama menangani virus corona. Anggaran tersebut bisa dialihkan sementara bagi keselamatan warga atas ancaman corona.

"Ajak lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi, baik dari dalam maupun luar negeri. Hentikan sementara kegiatan seremonial yang menyedot biaya besar, proyek-proyek mercusuar, fasilitas pejabat, dan setop bayar buzzer. Fokuskan ke penanganan dan antisipasi virus corona untuk menyelamatkan masyarakat luas," tutur dia.

Kemudian, lanjut dia, pemerintah perlu memperhatikan masukan dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang meminta Indonesia menetapkan status darurat corona. Pemerintah perlu melakukan riset atas permintaan WHO itu.

"Jangan lagi seperti di awal-awal virus ini merebak, pemerintah seolah terkesan meremehkan, bahwa Indonesia kebal virus. Toh, kenyataannya kena juga. Jadi, jangan anggap enteng. Negara lain sudah bertindak cepat, terukur, terarah, ini masih saja lambat," timpal dia. (mg10/jpnn)

Baca Juga:  Ruang Rawat Inap RSUD Diperluas Kunjungan Pasien Meningkat

Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Ketua Umum PP Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut meminta pemerintah untuk transparan terkait potensi daerah rawan virus corona.

Menurut dia, masyarakat butuh informasi komprehensif atas penyebaran corona, demi melakukan langkah antisipasi tertular virus asal Tiongkok tersebut.

- Advertisement -

"Lakukan transparansi dalam penanganan, jangan terkesan diam-diam karena masyarakat butuh informasi yang jernih dan jelas," ucap Gus Yaqut dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/3).

Ke depan, kata Gus Yaqut, pejabat yang tidak berkompeten berbicara soal penyebaran corona, dipinggirkan lebih dahulu oleh pemerintah. Dengan begitu, arus informasi tentang wabah corona di Indonesia menjadi terarah.

- Advertisement -

"Sudah cukup kekacauan informasi yang kemarin dilakukan. Jangan lagi ada pejabat atau pihak yang tidak kompeten ikut memberikan informasi sembarangan. Informasi yang disampaikan harus berdasarkan data, riset dan kajian yang benar yang dilandasi semangat mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada mengambil manfaat," lanjut dia.

Baca Juga:  Mahasiswa Indonesia Takut Lupa Pelajaran

Selain itu, kata Gus Yaqut, pemerintah perlu menghentikan kegiatan bersifat seremonial dan proyek mercusuar, selama menangani virus corona. Anggaran tersebut bisa dialihkan sementara bagi keselamatan warga atas ancaman corona.

"Ajak lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi, baik dari dalam maupun luar negeri. Hentikan sementara kegiatan seremonial yang menyedot biaya besar, proyek-proyek mercusuar, fasilitas pejabat, dan setop bayar buzzer. Fokuskan ke penanganan dan antisipasi virus corona untuk menyelamatkan masyarakat luas," tutur dia.

Kemudian, lanjut dia, pemerintah perlu memperhatikan masukan dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang meminta Indonesia menetapkan status darurat corona. Pemerintah perlu melakukan riset atas permintaan WHO itu.

"Jangan lagi seperti di awal-awal virus ini merebak, pemerintah seolah terkesan meremehkan, bahwa Indonesia kebal virus. Toh, kenyataannya kena juga. Jadi, jangan anggap enteng. Negara lain sudah bertindak cepat, terukur, terarah, ini masih saja lambat," timpal dia. (mg10/jpnn)

Baca Juga:  Mahfud Sebut Pinjol Ilegal yang Sebar Foto Porno Dijerat UU ITE

Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img
spot_img
spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari