Selasa, 26 November 2024
spot_img

Debat Paslon Harus Bisa Disaksikan Menyeluruh

PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) – Pada debat pasangan calon (Paslon) kepala daerah di 9 kabupaten dan kota yang menggelar pemilihan kepala daerah di Riau, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau berharap agar tayangan debat tersebut dapat disaksikan menyeluruh di daerah yang menggelar pilkada. Wakil Ketua KPID Riau, Hisam Setiawan mengatakan, siaran debat Paslon kepala daerah tersebut harus merata dan disaksikan semua masyarakat.

"Soal tayangan debat, pertama harus memperhatikan lembaga penyiarnya punya izin, diutamakan yang punya izin penyelenggaraan penyiaran di daerah. Kemudian kedua bisa menjangkau sebanyak-banyaknya masyarakat, lalu ketiga kesepakatan," kata Hisam kepada Riau Pos, Jumat (6/11).

Menurut Hisam, pihaknya sebagai pengawas penyiaran menaruh fokus kepada hal kedua.  "Jangan sampai apapun yang dipilih, mau lembaga penyiaran TVRI, Riau Televisi (RTv) maupun rumah produksi TV kabel, harus benar-benar bisa menjamin siaran mereka sampai ke masyarakat sehingga bisa disaksikan calon pemilih," ujarnya.

Baca Juga:  Jika Positif Corona, Calon Tidak Diperkenankan Hadir saat Pendaftaran

Dari tiga lembaga penyiaran yang disebutkan tadi, hanya saja Hisam sedikit khawatir soal jangkauan siaran. "Misal di Kepulauan Meranti, siaran TVRI ada transmitter-nya, tapi kondisinya seperti apa kita tidak tahu, terus di Siak, juga beberapa hal yang jadi pertimbangan kita," ungkapnya.

Menurut Hisam, dari ketiga jenis lembaga penyiaran tersebut semuanya efisien. Namun yang menjadi catatan KPID Riau adalah bisa menjangkau masyarakat di daerah pemilihan.

"Kita ingin semua bisa dijangkau masyarakat, kan bahaya kalau KPU mengeluarkan anggaran tapi tak bisa disaksikan," kata Hisam.

Mekanismenya, masing-masing pihak mesti menawarkan ke KPU daerah. Pihaknya sebagai lembaga pengawas siaran, berharap kepada lembaga apapun yang dipilih bisa bermanfaat. "KPU bisa mempertimbangkan," katanya.

Baca Juga:  Demokrat Mundur dari Panja RUU Omnibus Law Cika Hingga RUU Minerba

Kemudian, soal jadwal, Hisam menyebut bahwa semuanya dari KPU. Hanya saja menurutnya jangan sampai ada bentrok jadwal

"Seperti di 25 November, ada beberapa daerah yang sama jadwalnya. Kalau bisa diatur, jadi kita juga sebagai masyarakat di Pekanbaru bisa menyaksikan seluruhnya. Misal malam ini KPU Rohul, nah besoknya Bengkalis. Agar bisa dimanajemen lah," ujarnya.(jrr)

Laporan : Panji A Syuhada (Pekanbaru)

PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) – Pada debat pasangan calon (Paslon) kepala daerah di 9 kabupaten dan kota yang menggelar pemilihan kepala daerah di Riau, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau berharap agar tayangan debat tersebut dapat disaksikan menyeluruh di daerah yang menggelar pilkada. Wakil Ketua KPID Riau, Hisam Setiawan mengatakan, siaran debat Paslon kepala daerah tersebut harus merata dan disaksikan semua masyarakat.

"Soal tayangan debat, pertama harus memperhatikan lembaga penyiarnya punya izin, diutamakan yang punya izin penyelenggaraan penyiaran di daerah. Kemudian kedua bisa menjangkau sebanyak-banyaknya masyarakat, lalu ketiga kesepakatan," kata Hisam kepada Riau Pos, Jumat (6/11).

- Advertisement -

Menurut Hisam, pihaknya sebagai pengawas penyiaran menaruh fokus kepada hal kedua.  "Jangan sampai apapun yang dipilih, mau lembaga penyiaran TVRI, Riau Televisi (RTv) maupun rumah produksi TV kabel, harus benar-benar bisa menjamin siaran mereka sampai ke masyarakat sehingga bisa disaksikan calon pemilih," ujarnya.

Baca Juga:  Sebut Pansus RPJMD Cacat Hukum, Masni: Baca Aturan Jangan Sepotong-potong

Dari tiga lembaga penyiaran yang disebutkan tadi, hanya saja Hisam sedikit khawatir soal jangkauan siaran. "Misal di Kepulauan Meranti, siaran TVRI ada transmitter-nya, tapi kondisinya seperti apa kita tidak tahu, terus di Siak, juga beberapa hal yang jadi pertimbangan kita," ungkapnya.

- Advertisement -

Menurut Hisam, dari ketiga jenis lembaga penyiaran tersebut semuanya efisien. Namun yang menjadi catatan KPID Riau adalah bisa menjangkau masyarakat di daerah pemilihan.

"Kita ingin semua bisa dijangkau masyarakat, kan bahaya kalau KPU mengeluarkan anggaran tapi tak bisa disaksikan," kata Hisam.

Mekanismenya, masing-masing pihak mesti menawarkan ke KPU daerah. Pihaknya sebagai lembaga pengawas siaran, berharap kepada lembaga apapun yang dipilih bisa bermanfaat. "KPU bisa mempertimbangkan," katanya.

Baca Juga:  HK Kampanye, Kesejahteraan Masyarakat Lebih Utama

Kemudian, soal jadwal, Hisam menyebut bahwa semuanya dari KPU. Hanya saja menurutnya jangan sampai ada bentrok jadwal

"Seperti di 25 November, ada beberapa daerah yang sama jadwalnya. Kalau bisa diatur, jadi kita juga sebagai masyarakat di Pekanbaru bisa menyaksikan seluruhnya. Misal malam ini KPU Rohul, nah besoknya Bengkalis. Agar bisa dimanajemen lah," ujarnya.(jrr)

Laporan : Panji A Syuhada (Pekanbaru)

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari