JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, kandidat calon menteri yang mewakili aktivis 98 harus memiliki keahlian di lembaga yang dipimpinnya kelak. Hal ini menanggapi isu Adian Napitupulu yang dianggap layak untuk mewakili aktivis 98 di kabinet Joko Widodo – Ma’ruf Amin.
’’Saya tidak terlalu consern nama orang. Tapi kriteria itu penting, performa indikatornya itu terpenuhi, ya enggak masalah. Harus ada alat ukur yang jelas menentukan seseorang jadi menteri,’’ kata Pangi Kamis (11/7/2019).
Pangi mengharapkan, siapa pun yang duduk di kabinet Jokowi – Ma’ruf nanti harus punya keahlian. Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini bahkan mengharapkan kandidat calon menteri harus bersih dari catatan kriminal.
’’Kalau enggak ahli itu repot. Kira-kira nama yang muncul itu, bagaimana track recordnya. Apakah bermasalah secara hukum atau tidak jika dihadapkan ke KPK,’’ jelas dia.
Pangi mengharapkan, jangan sampai ketika menteri yang duduk tidak bisa menerjemahkan keinginan Jokowi. Hal itu tentu akan mengganggu jalannya roda pemerintahan. ’’Apakah nanti mereka mampu mengimbangi presiden. Maunya presiden bisa diterjemahkan baik oleh menterinya. Jangan sampai menterinya membebani presiden,’’ kata dia.(tan)
Sumber: JPNN.com
Editor: Fopin A Sinaga
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, kandidat calon menteri yang mewakili aktivis 98 harus memiliki keahlian di lembaga yang dipimpinnya kelak. Hal ini menanggapi isu Adian Napitupulu yang dianggap layak untuk mewakili aktivis 98 di kabinet Joko Widodo – Ma’ruf Amin.
’’Saya tidak terlalu consern nama orang. Tapi kriteria itu penting, performa indikatornya itu terpenuhi, ya enggak masalah. Harus ada alat ukur yang jelas menentukan seseorang jadi menteri,’’ kata Pangi Kamis (11/7/2019).
- Advertisement -
Pangi mengharapkan, siapa pun yang duduk di kabinet Jokowi – Ma’ruf nanti harus punya keahlian. Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini bahkan mengharapkan kandidat calon menteri harus bersih dari catatan kriminal.
’’Kalau enggak ahli itu repot. Kira-kira nama yang muncul itu, bagaimana track recordnya. Apakah bermasalah secara hukum atau tidak jika dihadapkan ke KPK,’’ jelas dia.
Pangi mengharapkan, jangan sampai ketika menteri yang duduk tidak bisa menerjemahkan keinginan Jokowi. Hal itu tentu akan mengganggu jalannya roda pemerintahan. ’’Apakah nanti mereka mampu mengimbangi presiden. Maunya presiden bisa diterjemahkan baik oleh menterinya. Jangan sampai menterinya membebani presiden,’’ kata dia.(tan)
Sumber: JPNN.com
Editor: Fopin A Sinaga