Sabtu, 23 November 2024
spot_img

Penanganan Covid-19 Lamban

PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) — Untuk percepatan pena­ngangan Covid-19 di Riau, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah mengalokasikan dana sebesar Rp477 miliar yang didapat dari realokasi anggaran. Namun dana tersebut belum digunakan sepenuhnya, dan hingga saat ini baru terealisasi sebesar 49,02 persen.

Data tersebut terungkap dalam kegiatan diskusi ‘Evaluasi APBD 2020 Akibat Dampak Pandemi Covid-19 di Provinsi Riau’ yang diselenggarakan oleh Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Kamis (10/9).

Dari perwakilan Pemprov Riau, hadir Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan dari DPRD Riau hadir anggota DPRD Riau dari Fraksi PAN, Ade Hartati.

Dalam diskusi tersebut, Indra memaparkan, anggaran tersebut dipakai untuk tiga kegiatan, yakni untuk penanganan kesehatan yang diposkan di Dinas Kesehatan dan RSUD, pemulihan ekonomi di Dinas Perdagangan dan Koperasi, dan  anggaran jaring pengaman sosial.

Baca Juga:  Zulaikhah Hadiri Pelantikan Pengurus PMI Riau

"Realisasi anggaran tersebut memang cukup lambat, mengingat penggeseran anggaran sudah dilakukan sejak beberapa bukan yang lalu. Lambatnya realisasi dikarenakan adanya kehati-hatian dari pemerintah dalam merealisasikan anggaran," sebutnya.

Sementara itu, Koordinator Fitra Riau, Tarmizi mengatakan, realisasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19 yang baru mencapai 49,02 persen dikarenakan kehati-hatian, menurutnya hal tersebut  kurang tepat. Pasalnya, dalam konteks bencana harusnya semua bisa dilakukan dengan cepat.

"Lambatnya realisasi ini berdampak pada ketidakpatutan masyarakat kepada imbauan pemerintah untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Hal itu karena masyarakat belum merasakan anggaran Covid-19 ini. Jangan sampai kita rugi dua kali, anggaran besar untuk pencegahan sudah disiapkan yang mengorbankan dana pembangunan, namun nyatanya pencegahan tidak maksimal," ujarnya.

Baca Juga:  Teliti Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, Lena Farida Raih Gelar Doktor

Anggota DPRD Riau Fraksi PAN, Ade Hartati mengatakan, ketidakmampuan Pemprov Riau dalam merealisasikan anggaran Covid-19 akan menimbulkan dampak-dampak yang lebih besar. Tidak hanya saat ini saja, namun bisa juga beberapa tahun ke depan.

"Kalau Pemprov Riau terlalu lambat dalam penangangan Covid 19, maka dampaknya akan berlangsung lama. Sekarang saja pelaksaaan sekolah belum bisa dilakukan, kalau hal ini terus berlangsung maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita akan semakin turun," sebutnya.(kom)

Laporan : SOLEH SAPUTRA (Pekanbaru)

 

PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) — Untuk percepatan pena­ngangan Covid-19 di Riau, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah mengalokasikan dana sebesar Rp477 miliar yang didapat dari realokasi anggaran. Namun dana tersebut belum digunakan sepenuhnya, dan hingga saat ini baru terealisasi sebesar 49,02 persen.

Data tersebut terungkap dalam kegiatan diskusi ‘Evaluasi APBD 2020 Akibat Dampak Pandemi Covid-19 di Provinsi Riau’ yang diselenggarakan oleh Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Kamis (10/9).

- Advertisement -

Dari perwakilan Pemprov Riau, hadir Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan dari DPRD Riau hadir anggota DPRD Riau dari Fraksi PAN, Ade Hartati.

Dalam diskusi tersebut, Indra memaparkan, anggaran tersebut dipakai untuk tiga kegiatan, yakni untuk penanganan kesehatan yang diposkan di Dinas Kesehatan dan RSUD, pemulihan ekonomi di Dinas Perdagangan dan Koperasi, dan  anggaran jaring pengaman sosial.

- Advertisement -
Baca Juga:  Resmi Dilaunching, Koleksi Melayu Merindu Bisa Di-check Out di Tokopedia

"Realisasi anggaran tersebut memang cukup lambat, mengingat penggeseran anggaran sudah dilakukan sejak beberapa bukan yang lalu. Lambatnya realisasi dikarenakan adanya kehati-hatian dari pemerintah dalam merealisasikan anggaran," sebutnya.

Sementara itu, Koordinator Fitra Riau, Tarmizi mengatakan, realisasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19 yang baru mencapai 49,02 persen dikarenakan kehati-hatian, menurutnya hal tersebut  kurang tepat. Pasalnya, dalam konteks bencana harusnya semua bisa dilakukan dengan cepat.

"Lambatnya realisasi ini berdampak pada ketidakpatutan masyarakat kepada imbauan pemerintah untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Hal itu karena masyarakat belum merasakan anggaran Covid-19 ini. Jangan sampai kita rugi dua kali, anggaran besar untuk pencegahan sudah disiapkan yang mengorbankan dana pembangunan, namun nyatanya pencegahan tidak maksimal," ujarnya.

Baca Juga:  Teliti Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, Lena Farida Raih Gelar Doktor

Anggota DPRD Riau Fraksi PAN, Ade Hartati mengatakan, ketidakmampuan Pemprov Riau dalam merealisasikan anggaran Covid-19 akan menimbulkan dampak-dampak yang lebih besar. Tidak hanya saat ini saja, namun bisa juga beberapa tahun ke depan.

"Kalau Pemprov Riau terlalu lambat dalam penangangan Covid 19, maka dampaknya akan berlangsung lama. Sekarang saja pelaksaaan sekolah belum bisa dilakukan, kalau hal ini terus berlangsung maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita akan semakin turun," sebutnya.(kom)

Laporan : SOLEH SAPUTRA (Pekanbaru)

 

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img
spot_img
spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari