JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid mengapresiasi Kementerian Agama yang telah mengeluarkan 13 poin materi kebijakan dalam penanggulangan dampak Covid-19 di madrasah.
"Kita apresiasi kebijakan itu sebagai langkah darurat untuk madrasah pada era pandemi, meskipun jujur saja saya melihat masih menyisakan sedikit masalah khususnya dengan ribuan madrasah yang berada di daerah tertinggal dan terluar," ujar Gus Jazil sapaan akrab Jazilul Fawaid, di Jakarta, Rabu (8/7/2020).
Khusus untuk daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terbelakang), Gus Jazil menyarankan agar Kementerian Agama membuat kebijakan khusus yang berkenaan dengan tidak tersedianya jaringan internet.
"Kami sarankan, untuk daerah 3T atau daerah tidak terjangkau jaringan internet agar dibuatkan kebijakan khusus. Jangan sampai daerah tertinggal malah jadi lebih ketinggalan lagi," urainya.
Koordinator Nasional Nusantara Mengaji ini menambahkan, kebijakan Kemenag tersebut tetap harus memiliki standar evaluasi dan alat ukur keberhasilanya.
"Kemenag juga harus mengukur kemampuan orang tua siswa untuk membeli gadget, karena perlu biaya yang tidak murah," tegas Gus Jazil.
Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan, pandemi Covid-19 memiliki dampak terhadap proses pembelajaran dan pengajaran di Madrasah. Sehingga Kementerian Agama melakukan langkah-langkah strategis untuk pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19 di madrasah.
Setidaknya, ada 13 kebijakan program dalam penanggulangan dampak Covid-19 di madrasah yang sebagian besar program-programnya dilaksanakan dengan metode daring.
Agar tak berdampak pada anggaran, rata-rata program tersebut juga melibatkan pihak kedua atau bekerjasama dengan pihak lain seperti Google, provider dan lainnya.
Laporan: Yusnir (Jakarta)
Editor: Eko Faizin
