JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Anggota DPR RI, Saleh Partaon Daulay menilai kemarahan Presiden Jokowi saat memberikan arahan dalam Sidang Paripurna Kabinet seperti video yang diunggah oleh Sekretariat Presiden pada 18 Juni lalu dianggap wajar.
Pasalnya, menurut Daulay, kemarahan Presiden Jokowi karena ketidakpuasannya terhadap kinerja menterinya dalam mengatasi dan menyelesaikan persoalan-persoalan negara yang semakin rumit.
Dalulay berharap kemarah Presiden ke para menterinya diharapkan bukan gimik saja. Untuk itu, sikap tegas Presiden untuk melaksanakan ancaman reshuffle Kabinet Indonesia Hebat (KIH) bagi menteri tidak bisa sejalan dengan visi-misi presiden, diharapkan tidak semata-mata berupa bentuk gimik belaka.
"Jika Presiden Jokowi tidak melakukan sikap lanjutan setelah video marahnya beredar, saya pastikan masyarakat akan kecewa. Tak ada gunanya video itu di rilis kalau tidak ada maksud kedepannya," ujar Saleh dalam diskusi Dialektika demokrasi yang mengangkat Tema "Kemarahan presiden Berujung Reshuffle Kabinet", di Media Center Parleman, Kamis (2/7/2020).
Wakil Ketua Komisi IX DPR ini mengakui, ekspresi marah Presiden Jokowi tidaklah main-main. Seharusnya, kata Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR ini, para menterinya paham kalau ada hal yang dikhawatirkan Presiden Jokowi.
"Jokowi itu menurut saya benar-ekspresi marah. Belum memuaskan, kinerja para pembantu presiden. Apalagi persoalan Covid-19 dan persoalan rapid test yang masih dikit sampelnya. Lalu kekhawatiran tentang perkembangan ekonomi. Presiden bahkan menterinya mengakui bahwa kita sedang menghadapi krisis ekonomi ada," tandasnya.
Namun demikian, Saleh menyerahkan sepenuhnya ke Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle atau tidak. Tetapi, Presiden Jokowi harus mampu melihat keluhan masyarakat yang saat ini terlihat jelas tidak puas terhadap hasil kerja pemerintah.
"Layak atau tidak dilakukan reshuffle kabinet, menurut saya itu adalah kewenangan presiden secara mutlak, mau atau tidak reshuffle. Tetapi presiden harus melihat aspirasi dari masyarakat. Kalau masyarakat ingin perubahan di kabinet, presiden harus mendengar. Karena presiden adalah rakyat, rakyat itu adalah presiden," tegasnya.
Laporan: Yusnir (Jakarta)
Editor: Eko Faizin
