PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Biaya masuk siswa baru di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 3 Pekanbaru dikeluhkan beberapa orang tua wali murid dengan nilai mencapai Rp3,6 juta. Jumlah ini disebut harus dilunasi dalam sekali pembayaran.
Dari data yang diperoleh Riau Pos, item yang harus dibayar adalah pakaian putih dongker, pramuka, melayu, olahraga, dan pakaian khusus. Lalu, kartu siswa, buku panduan akademik, ibadah dan kesiswaan.
Kemudian rapor, materi ajar K13 semester 1 dan 2, kartu pustaka, aksioma/KSM/olimpiade/lomba non-akademik, dan komite satu bulan Rp100 ribu untuk bulan Juli. Juga osis, UKS dan operasional PSU. Sampai disini total yang harus dibayar adalah Rp2.035.000.
Kemudian untuk siswa laki-laki ditambah dasi Rp20 ribu dan siswa perempuan ditambah jilbab tiga lembar Rp135 ribu. Kemudian adapula biaya peningkatan mutu Rp1,2 juta, Rp1,4 juta dan Rp1,6 juta. Total siswa laki-laki harus membayar antara Rp3.255.000, Rp3.455.000 atau Rp3.655.000. Sementara siswa perempuan antara Rp3.370.000, Rp3.570.000 atau Rp3.770.000.
Salah seorang orang tua wali yang tak mau disebutkan namanya mengaku berat harus membayar dalam jumlah tersebut. "Apalagi sekarang kondisi masih terdampak Covid-19. Kita harus membayar lunas. Ini yang berat," ucapnya.
Dia juga mempertanyakan adanya item seperti uang komite. Disebutnya itu sudah dilarang. "Uang komite ini kan dilarang. Tapi diminta, bagaimana," keluhnya.
Terpisah, Panitia Penerimaan Siswa di MTs Negeri 3 Pekanbaru Widatul Jannah saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon menyebut pembayaran itu bisa dicicil jika tak bisa langsung melunasi.
"Itu bisa dibicarakan dengan ketua panitia. Bisa (dicicil, red)," ucapnya.
Kemenag: Kalau Tak Mampu, Buat Surat Miskin
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Edwar S Umar mengatakan, jika ada Madrasah Tsanawiyah (MTs) memungut biaya masuk sekolah kepada wali murid, maka uang tersebut akan diperuntukkan untuk pembelian seragam sekolah, maupun untuk peningkatan mutu pendidikan sekolah. Untuk itu, Kemenag Kota Pekanbaru menyerahkan sepenuhnya kepada forum walimurid atau komite.
"Sekarang ini, kami serahkan kepada komite. Kadang komite menginginkan anak-anak ini ke sekolah menggunakan seragam. Sementara kalau dari Kemenag tidak ada mengatur anak-anak menggunakan pakaian seragam, tetapi kalau tidak dibuat pakaian seragam seperti di pasar, kan kacau,"ujar Edwar, Kamis (18/6).
Lanjutnya, karena komite itu sadar, karena ini sekolah, maka dibuat seragam agar tidak seperti dipasar. "Kalau dipasar kan ada yang pakai sepatu, ada yang tidak, ada yang pakai sendal jepit dan ada yang seperti kaki ayam," sebutnya.
"Ini mungkin pemikiran daripada komite perlu adanya seragam sekolah. Kalau pakaian seragam dibuat satu, tentu nanti akan berbau bangkai, atau bau belacan, maka dibuatlah beberapa pakaian seragam. Dan mungkin untuk peningkatan mutu,"sambungnya.
Dijelaskan Edwar, kalau madarasah ini sumber dananya hanya satu, yaitu dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Maka sesuai dengan SK Menteri agama, maka diperkenankan untuk mencari sumber dana. Dan juga SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga membenarkan sekolah mencari sumber dana, pada wali murid yang mampu. Sedangkan yang tidak mampu gratis.
"Bagi mereka yang tidak mampu, membawa surat miskin, kalau ada surat miskin pasti gratis. Surat miskin inilah yang diminta kepada wali murid kalau tak mampu membayar. Tapi kadang ada juga orang datang kekantor saya mengadu kalau masuk Madrasah itu membayar. Lalu saya suruh ia membawa surat miskin. Jadi kuncinya buat surat miskin," pungkasnya.(yls)
Laporan M ALI NURMAN dan DOFI ISKANDAR (Pekanbaru)
