PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Lembaga Survei Perkumpulan Untuk Transparan dan Akuntabilitas Publik (PUTAP) melakukan penilaian kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Riau.
Peneliti PUTAP, Tito Handoko mengatakan dari hasil survei yang diikuti 800 responden dari Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, penilaian dalam penanganan Covid-19 menunjukan bahwa 46,8 persen responden menyatakan Sangat Puas atas kinerja pemerintah.
"Secara umum kepuasan responden terhadap kinerja pemerintah tinggi. Masyarakat menilai ini secara kolektif," kata Tito.
Pemicu itu salah satunya berkat keberhasilan Kota Pekanbaru menjadi kota dengan kebijakan new normal, dengan penanganan kasus Covid-19 nomor 1 di Indonesia saat ini.
"Hasil survei juga menunjukkan bahwa infromasi mengenai perkembangan pasien Covid-19 dirasakan penting oleh 46,3 persen responden, karena berkaitan dengan kondisi kesehatan masyarakat dan kekhawatiran masyarakat mengenai penyebaran Covid-19," ujarnya, didampingi Khairul Amri.
Para dosen Universitas Riau ini, melaksanakan survei dengan metode accidental sampling dengan tingkat kepercayaan 97,2 persen, dan margin error 2,8 persen. Survey ini dominan diikuti oleh warga dari Indragiri Hulu sebesar 22,0 persen.
Riset tersebut dilakukan secara daring ditengah pandemi, yang bertujuan agar tidak berkontak langsung.
"Kita mengandalkan teknologi informasi, dari survei itu menunjukan bahwa media sosial sangat efektif. Survei dilaksanakan mulai 1 Juni sampai 10 Juni, sebanyak 1.600 lebih yang mengklik poling itu, setelah verifikasi hanya 800 yang datanya bisa dipertanggungjawabkan," katanya.
Tito menyebut, sektor yang paling terdampak saat pandemi Covid-19 ini adalah ekonomi. Yaitu sebesar 77,2 persen, dibanding pendidikan yang hanya 21 persen dan agama 1,8 persen.
"Survei ini memberikan gambaran bahwa seluruh sektor terdampak, namun hal yang paling terasa adalah ekonomi," ujar Tito.
Sedangkan, dalam penanganan Covid-19 ini, penilaian responden terhadap institusi yang paling berperan dalam hal ini adalah kepolisian. Tingkat penilaian responden terhadap polisi sebesar 78,2 persen, kemudian Pemrov 6,1 dan Pemko 6,6.
"Nah, disini kita juga menilai bahwa metode yang digunakan polisi dengan sosialisasi masif, turun ke pasar, desa dan sebagainya mendorong kepercayaan publik terhadap institusi ini," ungkapnya.
Sehingga, menurut para peneliti ini, keberhasilan polisi menjadi kepercayaan tertinggi bagi responden ini bisa menjadi contoh bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan hal serupa.
Laporan: *1/Eka Gusmadi Putra
Editor: Eko Faizin
