PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Evaluasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru berjalan alot. Antardewan saling adu argumentasi menegaskan supaya pemerintah bisa menggesa penyaluran bantuan.
Tidak hanya itu, soal data, refocusing anggaran, lalu model distribusi pun dikritisi. Dampak dari penolakan bantuan dinilai Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru gagal menjalankan amanah. Anggota DPRD Roni Pasla menyebut PSBB sudah selesai tapi data belum juga valid dan bantuan banyak tak tersalurkan karena adanya penolakan masyarakat. Soal anggaran dari yang digeser di setiap OPD juga belum ada laporan. Berapa yang sudah dibelanjakan, ke mana saja dipostingkan, atau uangnya belum bisa digunakan.
’’Ini harus transparan, dari yang sudah disalurkan pemko tidak ada dari anggaran pemko, 100 ton beras kemarin merupakan beras cadangan pemerintah,’’ papar Roni.
Dalam hal perpanjangan masa penerapan PSBB, disampaikan Roni, DPRD tidak mempersoalkannya. Karena memang ini bagian dari memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
“Kami setuju, dan karena memang dewan tidak dalam kapasitas menolak, tapi catatannya pemko harus bisa memenuhi keperluan pangan masyarakat yang terdampak Covid-19,” tegas politikus PAN ini.
Makanya disampaikan Roni, persoalan data harus benar-benar menjadi fokus utama dan tidak ada tawar-menawar. Segera divalidasi dan cepat disalurkan bantuan itu.
“Ketika PSBB jalan, bantuan pun harus sudah didistribusikan, dan harus ada skala prioritas wilayah,” sebutnya.
Dengan kondisi saat ini, PSBB ini indikasi dari jumlah ODP, PDP sampai ke positif yang terus meningkat. Dan seharusnya pemko bisa lebih siap untuk penanggulangannya.
Ditambahkan Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Nofrizal bahwa pemko diminta transparan soal anggaran Covid-19 ini.
“DPRD perlu tahu. Karena sesuai dengan fungsi kami, begitu juga soal progres dan informasi terbaru soal Covid-19 ini agar bisa di sampaikan kepasa masyarakat,” ujar Nofrizal.
Disebutkannya, kepada masyarakat diminta harus patuh terhadap kebijakan pemerintah apalagi ini berkaitan dengan protokol kesehatan. Pihaknya sangat mendukung PSBB dilanjutkan tahap II.
“Catatan kami semua persoalan di PSBB pertama harus diselesaikan, dan jangan ada lagi terjadi di PSBB II,” pinta Nofrizal.
Sementara Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani mengatakan, masalahnya sederhana. Apa yang dikeluhkan masyarakat, lalu apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. DPRD hanya menjalankan tugas, dan sangat fokus soal ini.
“Soal kendala soal keuangan, tentu ini dibicarakan bersama, untuk mencari solusi. Kita siap bantu,” ujar Hamdani.
Wawako: Pemko Berhati-hati
Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru Ayat Cahyadi SSi menegaskan, pelaksanaan PSBB yang ditetapkan Pemko Pekanbaru, sudah sesuai aturan. Bahkan untuk kelanjutan PSBB tahap II, pemko sudah menyiapkan skema penyalurannya.
“Yang kami bahas tadi (kemarin, red), penyaluran data warga yang terkena Covid-19. Itu saja. Pada intinya secara keseluruhan sudah disampaikan,” kata Ayat usai menghadiri rapat gugus tugas di gedung DPRD Pekanbaru, Sabtu (2/5).
Dijelaskannya, penyaluran tahap pertama kemarin, dari data 15.625 hasil klaster pihak pemko, baru sekitar 3.000 paket yang disalurkan ke masyarakat. Selebihnya masih di posko. Hal ini karena banyaknya penolakan dari masyarakat. Namun sisa paket tahap pertama tersebut tetap akan dibagikan, tapi datanya divalidasi oleh tim. Setelah divalidasi, maka penyaluran langsung dilaksanakan bersamaan penyaluran tahap kedua dalam waktu dekat ini.
