PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi, mengapresiasi langkah kepolisian dan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang gencar menggelar razia penyakit masyarakat (pekat) di tempat hiburan malam (THM) serta penginapan.
Kendati demikian, Sabarudi menegaskan bahwa penertiban tidak boleh hanya berfokus pada pelanggaran norma sosial, melainkan juga harus menyasar kelengkapan dokumen perizinan usaha dan kepatuhan pajak.
Politisi PKS ini menilai penertiban terhadap hotel, wisma, maupun homestay perlu mencakup pemeriksaan izin operasional yang kadaluarsa atau tidak dimiliki sama sekali.
“Kalau perlu, Pemko harus menindaklanjuti perizinan hotel dan juga pajak, karena pada saat razia pemerintah menemukan hotel yang tidak memiliki izin dan juga izin yang sudah lama mati,” tegas Sabarudi, Senin (19/10/2026).
Ia menambahkan bahwa dirinya kerap menerima laporan masyarakat mengenai maraknya pasangan bukan suami istri yang keluar masuk tempat penginapan.
Oleh karena itu, ia mendorong hasil penertiban pekat—seperti yang dipimpin Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar bersama Satpol PP di sejumlah titik pekan lalu—dapat ditindaklanjuti secara berkesinambungan sesuai ketentuan hukum.(end)
