PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) – Pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Pemkab Rohul) untuk Januari 2026 tidak dilakukan secara serentak, menyusul belum cairnya gaji ribuan PPPK Paruh Waktu.
Meski gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta PPPK tahap I dan tahap II telah dibayarkan pada pekan lalu, hingga Senin (2/2/2026) gaji sebanyak 1.608 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu masih belum diterima.
Padahal, Pemkab Rohul sebelumnya telah merealisasikan pembayaran gaji Januari 2026 bagi seluruh PNS dan PPPK penuh waktu. Tertundanya pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu disebabkan perbedaan sumber anggaran serta kode rekening dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2026.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rohul, El Bizri, SSTP, MSi membenarkan bahwa hingga saat ini gaji PPPK Paruh Waktu masih dalam proses kelengkapan administrasi.
“Gaji PPPK Paruh Waktu memang berada pada kode belanja barang dan jasa, berbeda dengan PNS dan PPPK penuh waktu. Saat ini masih dalam proses administrasi,” ujar El Bizri saat dikonfirmasi, Senin (2/2).
Ia menjelaskan, meskipun menggunakan kode belanja barang dan jasa, mekanisme pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu tidak sama seperti tenaga honorer sebelumnya yang dibayarkan setelah bekerja.
“Kalau dulu honorer bekerja dulu baru dibayarkan. Sekarang tidak seperti itu. Gaji PPPK Paruh Waktu tetap dibayarkan, hanya saja proses administrasinya harus diselesaikan terlebih dahulu,” jelasnya.
Selain itu, BPKAD Rohul juga tengah melakukan penghitungan gaji PPPK Paruh Waktu non-APBD yang jumlahnya bervariasi, seperti guru komite yang penggajiannya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan disesuaikan dengan total sebesar Rp750 ribu. (epp)
PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) – Pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Pemkab Rohul) untuk Januari 2026 tidak dilakukan secara serentak, menyusul belum cairnya gaji ribuan PPPK Paruh Waktu.
Meski gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta PPPK tahap I dan tahap II telah dibayarkan pada pekan lalu, hingga Senin (2/2/2026) gaji sebanyak 1.608 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu masih belum diterima.
Padahal, Pemkab Rohul sebelumnya telah merealisasikan pembayaran gaji Januari 2026 bagi seluruh PNS dan PPPK penuh waktu. Tertundanya pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu disebabkan perbedaan sumber anggaran serta kode rekening dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2026.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rohul, El Bizri, SSTP, MSi membenarkan bahwa hingga saat ini gaji PPPK Paruh Waktu masih dalam proses kelengkapan administrasi.
“Gaji PPPK Paruh Waktu memang berada pada kode belanja barang dan jasa, berbeda dengan PNS dan PPPK penuh waktu. Saat ini masih dalam proses administrasi,” ujar El Bizri saat dikonfirmasi, Senin (2/2).
Ia menjelaskan, meskipun menggunakan kode belanja barang dan jasa, mekanisme pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu tidak sama seperti tenaga honorer sebelumnya yang dibayarkan setelah bekerja.
“Kalau dulu honorer bekerja dulu baru dibayarkan. Sekarang tidak seperti itu. Gaji PPPK Paruh Waktu tetap dibayarkan, hanya saja proses administrasinya harus diselesaikan terlebih dahulu,” jelasnya.
Selain itu, BPKAD Rohul juga tengah melakukan penghitungan gaji PPPK Paruh Waktu non-APBD yang jumlahnya bervariasi, seperti guru komite yang penggajiannya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan disesuaikan dengan total sebesar Rp750 ribu. (epp)
