Minggu, 22 Maret 2026
- Advertisement -

Tak Lagi Diberi Jabatan di Mendikbud , Muhammadiyah Ungkapkan kekecewaan

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Komposisi Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menuai kritik. Seperti dari PP Muhammadiyah, lantaran tak lagi diberi mandat untuk mengelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, Fahmi Salim merasa kecewa atas keputusan tersebut. Menurut dia, ormasnya layak diberi jabatan di Kemendikbud karena urusan keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan dinilai berkaitan erat dengan Muhammadiyah.

“Muhammadiyah kan jalur perjuangannya dakwahnya itu melalui 4 ini, kesehatan, pendidikan, perguruan Tinggi, sosial dengan berbagai macam panti asuhan, kemudian keagamaan tentu saja sebagai ormas keagamaan salah satu terbesar di Indonesia,” kata Fahmi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10).

Baca Juga:  Asal Varian Deltacron Ternyata dari Prancis

Fahmi menuturkan, mengelola pendidikan di Indonesia bukan hanya fokus pada teknologi, melainkan tentang moralitas bangsa. Hal itu yang selama ini dijalankan oleh Muhammdiyah ketika diberi kepercayaan memimpin Kemendikbud.

“Karena inti dari pendidikan itu adalah moralitas bangsa. Tujuan pendidikan kita adalah membentuk siswa atau peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlaq mulia, berkarakter,” sambungnya.

Dengan komposisi kabinet seperti sekarang, Fahmi menilai bisa menimbulkan persepsi negatif dari rakyat kepada Jokowi. Bahkan tidak menutup kemungkinan presiden dianggap asal dalam menyusun pembantu kerjanya.

“Nah yang jelas jangan sampai nanti di masyarakat lalu akan muncul persepsi bahwasanya penyusunan Kabinet ini dilakukan agak serampangan gitu, tidak memperhatikan aspirasi, tidak memperhatikan situasi kebatinan rakyat dan stakeholder republik ini,” pungkasnya.

Baca Juga:  BW Sebut Perbanyak Doa, Yusril Bilang Mereka Gagal Buktikan

Sumber: Jawapos.com
Editor: Deslina

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Komposisi Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menuai kritik. Seperti dari PP Muhammadiyah, lantaran tak lagi diberi mandat untuk mengelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, Fahmi Salim merasa kecewa atas keputusan tersebut. Menurut dia, ormasnya layak diberi jabatan di Kemendikbud karena urusan keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan dinilai berkaitan erat dengan Muhammadiyah.

“Muhammadiyah kan jalur perjuangannya dakwahnya itu melalui 4 ini, kesehatan, pendidikan, perguruan Tinggi, sosial dengan berbagai macam panti asuhan, kemudian keagamaan tentu saja sebagai ormas keagamaan salah satu terbesar di Indonesia,” kata Fahmi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10).

Baca Juga:  BW Sebut Perbanyak Doa, Yusril Bilang Mereka Gagal Buktikan

Fahmi menuturkan, mengelola pendidikan di Indonesia bukan hanya fokus pada teknologi, melainkan tentang moralitas bangsa. Hal itu yang selama ini dijalankan oleh Muhammdiyah ketika diberi kepercayaan memimpin Kemendikbud.

“Karena inti dari pendidikan itu adalah moralitas bangsa. Tujuan pendidikan kita adalah membentuk siswa atau peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlaq mulia, berkarakter,” sambungnya.

- Advertisement -

Dengan komposisi kabinet seperti sekarang, Fahmi menilai bisa menimbulkan persepsi negatif dari rakyat kepada Jokowi. Bahkan tidak menutup kemungkinan presiden dianggap asal dalam menyusun pembantu kerjanya.

“Nah yang jelas jangan sampai nanti di masyarakat lalu akan muncul persepsi bahwasanya penyusunan Kabinet ini dilakukan agak serampangan gitu, tidak memperhatikan aspirasi, tidak memperhatikan situasi kebatinan rakyat dan stakeholder republik ini,” pungkasnya.

- Advertisement -
Baca Juga:  SPI Meranti Pelaksana Terbaik Se-Indonesia

Sumber: Jawapos.com
Editor: Deslina

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Komposisi Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menuai kritik. Seperti dari PP Muhammadiyah, lantaran tak lagi diberi mandat untuk mengelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, Fahmi Salim merasa kecewa atas keputusan tersebut. Menurut dia, ormasnya layak diberi jabatan di Kemendikbud karena urusan keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan dinilai berkaitan erat dengan Muhammadiyah.

“Muhammadiyah kan jalur perjuangannya dakwahnya itu melalui 4 ini, kesehatan, pendidikan, perguruan Tinggi, sosial dengan berbagai macam panti asuhan, kemudian keagamaan tentu saja sebagai ormas keagamaan salah satu terbesar di Indonesia,” kata Fahmi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10).

Baca Juga:  Upaya Pemkab Rohil dan Unilak Tingkatkan Kualitas Pendidikan ASN

Fahmi menuturkan, mengelola pendidikan di Indonesia bukan hanya fokus pada teknologi, melainkan tentang moralitas bangsa. Hal itu yang selama ini dijalankan oleh Muhammdiyah ketika diberi kepercayaan memimpin Kemendikbud.

“Karena inti dari pendidikan itu adalah moralitas bangsa. Tujuan pendidikan kita adalah membentuk siswa atau peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlaq mulia, berkarakter,” sambungnya.

Dengan komposisi kabinet seperti sekarang, Fahmi menilai bisa menimbulkan persepsi negatif dari rakyat kepada Jokowi. Bahkan tidak menutup kemungkinan presiden dianggap asal dalam menyusun pembantu kerjanya.

“Nah yang jelas jangan sampai nanti di masyarakat lalu akan muncul persepsi bahwasanya penyusunan Kabinet ini dilakukan agak serampangan gitu, tidak memperhatikan aspirasi, tidak memperhatikan situasi kebatinan rakyat dan stakeholder republik ini,” pungkasnya.

Baca Juga:  Seluruh Siswa Wajib Punya Akun LTMPT

Sumber: Jawapos.com
Editor: Deslina

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari