PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Dua dekade sudah, usia empat kabupaten di Riau. Rokan Hulu, Siak, Pelalawan dan Kuantan Singingi. Tanpa UU pemekaran pada 1999 silam, Telukkuantan belum tentu semaju sekarang. Demikian pula Pangkalankerinci, Ujungbatu atau Pasirpengaraian dan Perawang atau Siak Sri Indrapura.
Nikmat pemekaran daerah sejatinya memang memajukan daerah-daerah. Namun selama dua dekade pula, tetap ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Bukan saja oleh kepala daerah semata maupun legislatif, namun seluruh pihak.
Fokus pada tujuan dan cita-cita besar dibentuknya daerah hingga pemerintahan daerah yang melayani dan bertujuan untuk kemajuan daerah dan masyarakatnya menjadi sebuah hal yang harus di optimalkan. Sehingga dalam mengelola apapun, tidak terjadi ketimpangan untuk kelompok maupun golongan tertentu saja.
Salah seorang tokoh masyarakat Riau yang sudah malang melintang di pemerintahan, khususnya legislatif, Drh Chaidir mengaku bangga empat daerah di Riau sudah berusia 20 tahun. "Saya tidak bisa membayangkan andaikan dulu tidak ada pemekaran, 1999 lalu. 20 tahun kemudian, andaikan tidak ada pemekaran, pasti lambat perkembangannya," ujarnya.
Dalam perbincangan singkat dengan Riau Pos, Jumat (11/10), mantan Ketua DPRD Riau ini menjelaskan bagaimana daerah-daerah yang dimekarkan dulu dengan semangat otonomi daerah kini sudah berkembang. Bisa dilihat pembangunan yang sudah maju pesat, prasarana pembangunan dasar, seperti jalan dan jembatan juga sudah jauh lebih bagus.
Demikian pula masyarakat menurutnya sudah menikmati pembangunan di era otonomi daerah dengan pemekaran. "Banyak peluang ekonomi, lapangan pekerjaan, lowongan kerja, anak-anak daerah juga berkesempatan menjabat posisi penting di daerah," bebernya.
Namun demikian, lanjut Drh Chaidir, memang kalau secara komparatif di bandingkan dengan daerah lain. Sebetulnya empat daerah di Riau harus lebih maju lagi dari yang diraih sekarang ini. Hal ini dikarenanya adanya beberapa persoalan.
"Masalahnya seperti dulu ketika masih aktif sering saya sampaikan. Kita sering kali kurang fokus sehingga apa program pembangunan yang disusun dengan bagus jadi gagal fokus dan kurang sesuai dengan harapan kita," bebernya.
Salah satunya disinggung dari sisi politis, misalnya keakuran antara kepala daerah dan wakilnya, atau dengan legislatif. Menurut Drh Chaidir, pada era demokrasi otonomi daerah yang tumbuh menyebabkan banyak pihak berkesempatan menyuarakan aspirasi berkembang di bawah.
Akan tetap perlu diingat, lanjutnya sebetulnya hak anggaran, mestinya harus fokus terhadap program-program yang menyangkut kepentingan umum. Seperti jalan, air bersih, dan listrik. Tapi akibat sistem pemilihan umum di era demokrasi ini, disadarinya memang mau tak mau kepala daerah berlomba-lomba menarik hati para pemilih dengan kebijakan populis.
"Berdampak pada DPRD dan kepala daerah cenderung membuat program yang populis, padahal program populis tidak menyelesaikan persoalan jangka panjang," tegasnya.
