JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Partai Gerindra dikabarkan telah meminta 3 jatah menteri kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Mereka yang diajukan oleh Prabowo Subianto yakni Fadli Zon, Sandiaga S Uno, dan Edhy Prabowo. Namun, belakangan ini kabar tersebut ditepis oleh Gerindra.

Menanggapi itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan, Jokowi akan tetap memprioritaskan figur-figur dari kalangan partai koalisi untuk mengisi kursi kabinet.

“Skala prioritas pak Jokowi adalah mengedepankan terlebih dahulu para menteri terutama yang berasal dari unsur kepartaian Koalisi Indonesia Kerja (KIK),” ujar Hasto di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa(8/10).

Meski begitu, Hasto memastikan upaya konsolidasi dengan partai non pendukung. Seperti halnya yang sekarang dkterapkan di DPR/MPR RI. Meskipun koalisi pemerintah memegang suara 60,7 persen, namun partai oposisi tetap diberi kesempatan. Kondisi ini dimaksudkan supaya kerjasama dengan seluruh partai bisa berjalan baik.

“Kami tidak menerapkan politik bumi hangus seperti 2014. Sehingga Gerindra, Demokrat, PAN, PKS itu mendapat tempat di dalam susunan alat kelengkapan dewan,” imbuhnya.

Hasto sendiri tidak secara tegas menampik bahwa Gerindra telah mengajukan 3 nama menteri. Namun, dia menyampaikan dalam berpolitik harus melalui konstruksi demokrasi yang sehat. Sehingga, harus ada kesinambungan antara koalisi sebelum dan setelah pilpres.

Selain itu, antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto memiliki hubungan yang baik. Sehingga konsolidasi biss berjalan dengan baik pula.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan, pembahasan kabinet memang sudah dilakukan beberapa kali. Dalam waktu dekat, Jokowi akan bertemu para Ketua Umum partai koalisi untuk membahas hal tersebut. mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun akan bertemu langsung dengan para kandidat calon menteri yang diajukan partai koalisi.

“Bagaimanapun juga presiden harus memastikan bahwa nama-nama yang diusulkan, atau nama-nama yang akan dipilih oleh presiden sendiri yang berasal dari kalangan fungsional, ataupun dari kepala daerah memiliki prestasi, ataupun para tokoh sesuai bidangnya,” kata Hasto.

“Susuan kabinet itu hak preogratif presiden tapi tentu dalam demokrasi yang sehat koalisi sebelum pilpres dan pasca pilpres di dalam kabinet itu seharusnya senafas dan sebangun,” pungkasnya.

Sebagai pengusung utama Jokowi di Pilpres 2019, PDIP sendiri menegaskan tidak akan serakah terhadap kursi kabinet. Partai akan membagi bersama partai lain sesuai dengan kebutuhan Jokowi secara proporsional dalam menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan.

Editor : Deslina
Sumber : Jawapos.com

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Partai Gerindra dikabarkan telah meminta 3 jatah menteri kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Mereka yang diajukan oleh Prabowo Subianto yakni Fadli Zon, Sandiaga S Uno, dan Edhy Prabowo. Namun, belakangan ini kabar tersebut ditepis oleh Gerindra.

Menanggapi itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan, Jokowi akan tetap memprioritaskan figur-figur dari kalangan partai koalisi untuk mengisi kursi kabinet.

“Skala prioritas pak Jokowi adalah mengedepankan terlebih dahulu para menteri terutama yang berasal dari unsur kepartaian Koalisi Indonesia Kerja (KIK),” ujar Hasto di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa(8/10).

Meski begitu, Hasto memastikan upaya konsolidasi dengan partai non pendukung. Seperti halnya yang sekarang dkterapkan di DPR/MPR RI. Meskipun koalisi pemerintah memegang suara 60,7 persen, namun partai oposisi tetap diberi kesempatan. Kondisi ini dimaksudkan supaya kerjasama dengan seluruh partai bisa berjalan baik.

“Kami tidak menerapkan politik bumi hangus seperti 2014. Sehingga Gerindra, Demokrat, PAN, PKS itu mendapat tempat di dalam susunan alat kelengkapan dewan,” imbuhnya.

Hasto sendiri tidak secara tegas menampik bahwa Gerindra telah mengajukan 3 nama menteri. Namun, dia menyampaikan dalam berpolitik harus melalui konstruksi demokrasi yang sehat. Sehingga, harus ada kesinambungan antara koalisi sebelum dan setelah pilpres.

Selain itu, antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto memiliki hubungan yang baik. Sehingga konsolidasi biss berjalan dengan baik pula.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan, pembahasan kabinet memang sudah dilakukan beberapa kali. Dalam waktu dekat, Jokowi akan bertemu para Ketua Umum partai koalisi untuk membahas hal tersebut. mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun akan bertemu langsung dengan para kandidat calon menteri yang diajukan partai koalisi.

“Bagaimanapun juga presiden harus memastikan bahwa nama-nama yang diusulkan, atau nama-nama yang akan dipilih oleh presiden sendiri yang berasal dari kalangan fungsional, ataupun dari kepala daerah memiliki prestasi, ataupun para tokoh sesuai bidangnya,” kata Hasto.

“Susuan kabinet itu hak preogratif presiden tapi tentu dalam demokrasi yang sehat koalisi sebelum pilpres dan pasca pilpres di dalam kabinet itu seharusnya senafas dan sebangun,” pungkasnya.

Sebagai pengusung utama Jokowi di Pilpres 2019, PDIP sendiri menegaskan tidak akan serakah terhadap kursi kabinet. Partai akan membagi bersama partai lain sesuai dengan kebutuhan Jokowi secara proporsional dalam menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan.

Editor : Deslina
Sumber : Jawapos.com

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Partai Gerindra dikabarkan telah meminta 3 jatah menteri kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Mereka yang diajukan oleh Prabowo Subianto yakni Fadli Zon, Sandiaga S Uno, dan Edhy Prabowo. Namun, belakangan ini kabar tersebut ditepis oleh Gerindra.

Menanggapi itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan, Jokowi akan tetap memprioritaskan figur-figur dari kalangan partai koalisi untuk mengisi kursi kabinet.

“Skala prioritas pak Jokowi adalah mengedepankan terlebih dahulu para menteri terutama yang berasal dari unsur kepartaian Koalisi Indonesia Kerja (KIK),” ujar Hasto di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa(8/10).

Meski begitu, Hasto memastikan upaya konsolidasi dengan partai non pendukung. Seperti halnya yang sekarang dkterapkan di DPR/MPR RI. Meskipun koalisi pemerintah memegang suara 60,7 persen, namun partai oposisi tetap diberi kesempatan. Kondisi ini dimaksudkan supaya kerjasama dengan seluruh partai bisa berjalan baik.

“Kami tidak menerapkan politik bumi hangus seperti 2014. Sehingga Gerindra, Demokrat, PAN, PKS itu mendapat tempat di dalam susunan alat kelengkapan dewan,” imbuhnya.

Hasto sendiri tidak secara tegas menampik bahwa Gerindra telah mengajukan 3 nama menteri. Namun, dia menyampaikan dalam berpolitik harus melalui konstruksi demokrasi yang sehat. Sehingga, harus ada kesinambungan antara koalisi sebelum dan setelah pilpres.

Selain itu, antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto memiliki hubungan yang baik. Sehingga konsolidasi biss berjalan dengan baik pula.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan, pembahasan kabinet memang sudah dilakukan beberapa kali. Dalam waktu dekat, Jokowi akan bertemu para Ketua Umum partai koalisi untuk membahas hal tersebut. mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun akan bertemu langsung dengan para kandidat calon menteri yang diajukan partai koalisi.

“Bagaimanapun juga presiden harus memastikan bahwa nama-nama yang diusulkan, atau nama-nama yang akan dipilih oleh presiden sendiri yang berasal dari kalangan fungsional, ataupun dari kepala daerah memiliki prestasi, ataupun para tokoh sesuai bidangnya,” kata Hasto.

“Susuan kabinet itu hak preogratif presiden tapi tentu dalam demokrasi yang sehat koalisi sebelum pilpres dan pasca pilpres di dalam kabinet itu seharusnya senafas dan sebangun,” pungkasnya.

Sebagai pengusung utama Jokowi di Pilpres 2019, PDIP sendiri menegaskan tidak akan serakah terhadap kursi kabinet. Partai akan membagi bersama partai lain sesuai dengan kebutuhan Jokowi secara proporsional dalam menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan.

Editor : Deslina
Sumber : Jawapos.com