Komisi II DPR meminta pemerintah memastikan kepala daerah baru tidak merekrut pegawai honorer atau non-ASN (aparatur sipil negara). Sebab, pengangkatan pegawai honorer akan mengacaukan penataan ASN yang tengah berjalan.
Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Siak dijadwalkan pada 22 Maret 2025 setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Siak mengikuti rapat koordinasi dengan KPU RI dan KPU Riau di Jakarta, Senin (3/3). Selanjutnya, KPU Siak akan melakukan pengecekan ulang daftar pemilih tetap (DPT) di dua tempat pemungutan suara (TPS) yang akan dilakukan PSU.
Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Pekanbaru Risnandar Mahiwa SSTP MSi hadir langsung dalam seremoni penyerahan insentif fiskal tahun anggaran 2024 kinerja tahun berjalan. Kota Pekanbaru menjadi satu penerima insentif fiskal bersama 13 daerah lainnya di Indonesia.
Target pengangkatan 1 juta guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) masih jauh dari harapan. Pasalnya, jumlah formasi guru dalam seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) yang diajukan pemerintah daerah (pemda) kian minim.
Kepala daerah baik bupati, wali kota maupun gubernur memiliki peran yang cukup besar terhadap optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek). Demikian dikatakan Kepala daerah mempunyai peran penting dalam hal optimalisasi terlaksananya program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kemenko PMK Prof Nunung Nuryartono dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi pelaksanaan Inpres Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Balairung Ballroom Hotel Pangeran, Kamis (25/1).
