PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Angka penularan Covid-19 di Riau terus bertambah. Terbaru ada 99 pasien dinyatakan positif pada Kamis (27/8). Atas kondisi itu, Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati mengaku khawatir dengan penambahan kasus Covid-19. Ia menilai Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau dinilai lamban dalam penanganan. Bahkan ia sama sekali belum melihat skema penangan ke depan oleh pemprov.
"Kita tentu perlu khawatir, jika angka penyebaran Covid-19 setiap hari meningkat. Skema penanganan ke depan belum kelihatan. Yang memuat langkah dan strategi dalam menekan angka penyebaran. Lamban dan bertindak, cepat dalam merelokasi anggaran," ujar Ade kepada Riau Pos.
- Advertisement -
Ia meminta agar pemprov segera mengeluarkan kebijakan membangun kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Terutama di klaster yang rentan terjadinya penyebaran. Seperti perkantoran, pabrik, fasilitas kesehatan dan tempat keramaian lainnya. Bahkan bila perlu, pemprov juga membuat regulasi untuk kembali menerapkan WFH.
"Menyiapkan regulasi sebagai salah satu upaya untuk menjadikan masyarakat sadar akan pentingnya melakukan protokol kesehatan. Kemudian kami juga mendesak pemprov untuk menyiapkan keperluan medis. Baik APD bagi tenaga medis maupun fasilitas bagi pasien Covid-19 atau kesiapan sarana dan prasarana. Termasuk kecukupan tenaga kesehatan," tegas Ade.(sol/ali/end/mng/hsb/nda/ted)
- Advertisement -
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Angka penularan Covid-19 di Riau terus bertambah. Terbaru ada 99 pasien dinyatakan positif pada Kamis (27/8). Atas kondisi itu, Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati mengaku khawatir dengan penambahan kasus Covid-19. Ia menilai Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau dinilai lamban dalam penanganan. Bahkan ia sama sekali belum melihat skema penangan ke depan oleh pemprov.
"Kita tentu perlu khawatir, jika angka penyebaran Covid-19 setiap hari meningkat. Skema penanganan ke depan belum kelihatan. Yang memuat langkah dan strategi dalam menekan angka penyebaran. Lamban dan bertindak, cepat dalam merelokasi anggaran," ujar Ade kepada Riau Pos.
Ia meminta agar pemprov segera mengeluarkan kebijakan membangun kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Terutama di klaster yang rentan terjadinya penyebaran. Seperti perkantoran, pabrik, fasilitas kesehatan dan tempat keramaian lainnya. Bahkan bila perlu, pemprov juga membuat regulasi untuk kembali menerapkan WFH.
"Menyiapkan regulasi sebagai salah satu upaya untuk menjadikan masyarakat sadar akan pentingnya melakukan protokol kesehatan. Kemudian kami juga mendesak pemprov untuk menyiapkan keperluan medis. Baik APD bagi tenaga medis maupun fasilitas bagi pasien Covid-19 atau kesiapan sarana dan prasarana. Termasuk kecukupan tenaga kesehatan," tegas Ade.(sol/ali/end/mng/hsb/nda/ted)
