PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Riau, saat ini masih melakukan pembahasan APBD Riau 2021. Pada pembahasan tersebut, tiga aspek masih jadi fokus utama pada penganggaran APBD 2021 yakni percepatan penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Riau Indra SE mengatakan, fokus penganggaran pada tiga aspek tersebut juga sudah merupakan instruksi dari pemerintah pusat. Sama dengan pada refocusing APBD Riau 2020.

Fokus pada APBD 2021 masih pada tiga aspek yakni penangangan Covid-19, pemilihan ekonomi dan jaringan pengaman sosial," kata Indra.

Untuk progres pembahasan APBD Riau 2021, lanjut Indra, saat ini masih terus dilakukan. Memang beberapa waktu lalu sempat terdapat kendala yakni adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 tentang Kodifikasi dan Klasifikasi Program dan Kegiatan.

"Karena Permendagri ini baru dimutakhirkan lagi oleh Kemendagri sekitar sepekan yang lalu, sehingga program kegiatan yang selama ini sudah disusun dan hampir final ternyata keluar pemutakhiran sehingga banyak yang harus disesuaikan lagi," sebutnya.

Indra mencontohkan, perubahan tersebut misalnya pada pos belanja suatu kegiatan. Yang biasanya dilaksanakan di dinas a, akibat adanya pemutakhiran tersebut berpindah ke dinas b. Hal inilah yang membuat pembahasan perlu dilakukan ulang.

"Dengan demikian, kegiatan yang sudah disusun harus digeser dan disesuaikan lagi. Ini yang sempat memakan waktu sehingga hingga saat ini pembahasan masih berproses," sebutnya.

Sementara itu, Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan, APBD Riau 2021 akan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan terjadi penurunan pendapatan daerah dan ekonomi yang menurun.

"Faktor lainnya juga dikarenakan harga minyak dunia yang belum stabil, kurs dolar AS yang tinggi, hal tersebut yang sangat mempengaruhi perhitungan dana bagi hasil sebagai salah satu penerimaan yang terbesar di Riau," katanya.

Terkait hal tersebut, lanjut Syahrial, pihaknya sudah berusaha mensimulasikan dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), yang mana penerima daerah, belanja dan pembiayaan yang bisa disusun untuk 2021 diperkirakan APBD Riau turun Rp1 triliun lebih.

"Karena itu, untuk belanja pada APBD 2021 benar-benar harus berbasis pada pendapatan. Oleh karena itu, kami mengingatkan lagi kepada seluruh Kepala OPD bahwa RKPD akan disusun sedemikian rupa dengan kemampuan belanja harus menyesuaikan pendapatan yang berkisar Rp 9 triliun," sebutnya.(sol)
 

PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Riau, saat ini masih melakukan pembahasan APBD Riau 2021. Pada pembahasan tersebut, tiga aspek masih jadi fokus utama pada penganggaran APBD 2021 yakni percepatan penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Riau Indra SE mengatakan, fokus penganggaran pada tiga aspek tersebut juga sudah merupakan instruksi dari pemerintah pusat. Sama dengan pada refocusing APBD Riau 2020.

Fokus pada APBD 2021 masih pada tiga aspek yakni penangangan Covid-19, pemilihan ekonomi dan jaringan pengaman sosial," kata Indra.

Untuk progres pembahasan APBD Riau 2021, lanjut Indra, saat ini masih terus dilakukan. Memang beberapa waktu lalu sempat terdapat kendala yakni adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 tentang Kodifikasi dan Klasifikasi Program dan Kegiatan.

"Karena Permendagri ini baru dimutakhirkan lagi oleh Kemendagri sekitar sepekan yang lalu, sehingga program kegiatan yang selama ini sudah disusun dan hampir final ternyata keluar pemutakhiran sehingga banyak yang harus disesuaikan lagi," sebutnya.

Indra mencontohkan, perubahan tersebut misalnya pada pos belanja suatu kegiatan. Yang biasanya dilaksanakan di dinas a, akibat adanya pemutakhiran tersebut berpindah ke dinas b. Hal inilah yang membuat pembahasan perlu dilakukan ulang.

"Dengan demikian, kegiatan yang sudah disusun harus digeser dan disesuaikan lagi. Ini yang sempat memakan waktu sehingga hingga saat ini pembahasan masih berproses," sebutnya.

Sementara itu, Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan, APBD Riau 2021 akan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan terjadi penurunan pendapatan daerah dan ekonomi yang menurun.

"Faktor lainnya juga dikarenakan harga minyak dunia yang belum stabil, kurs dolar AS yang tinggi, hal tersebut yang sangat mempengaruhi perhitungan dana bagi hasil sebagai salah satu penerimaan yang terbesar di Riau," katanya.

Terkait hal tersebut, lanjut Syahrial, pihaknya sudah berusaha mensimulasikan dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), yang mana penerima daerah, belanja dan pembiayaan yang bisa disusun untuk 2021 diperkirakan APBD Riau turun Rp1 triliun lebih.

"Karena itu, untuk belanja pada APBD 2021 benar-benar harus berbasis pada pendapatan. Oleh karena itu, kami mengingatkan lagi kepada seluruh Kepala OPD bahwa RKPD akan disusun sedemikian rupa dengan kemampuan belanja harus menyesuaikan pendapatan yang berkisar Rp 9 triliun," sebutnya.(sol)
 

PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Riau, saat ini masih melakukan pembahasan APBD Riau 2021. Pada pembahasan tersebut, tiga aspek masih jadi fokus utama pada penganggaran APBD 2021 yakni percepatan penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Riau Indra SE mengatakan, fokus penganggaran pada tiga aspek tersebut juga sudah merupakan instruksi dari pemerintah pusat. Sama dengan pada refocusing APBD Riau 2020.

Fokus pada APBD 2021 masih pada tiga aspek yakni penangangan Covid-19, pemilihan ekonomi dan jaringan pengaman sosial," kata Indra.

Untuk progres pembahasan APBD Riau 2021, lanjut Indra, saat ini masih terus dilakukan. Memang beberapa waktu lalu sempat terdapat kendala yakni adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 tentang Kodifikasi dan Klasifikasi Program dan Kegiatan.

"Karena Permendagri ini baru dimutakhirkan lagi oleh Kemendagri sekitar sepekan yang lalu, sehingga program kegiatan yang selama ini sudah disusun dan hampir final ternyata keluar pemutakhiran sehingga banyak yang harus disesuaikan lagi," sebutnya.

Indra mencontohkan, perubahan tersebut misalnya pada pos belanja suatu kegiatan. Yang biasanya dilaksanakan di dinas a, akibat adanya pemutakhiran tersebut berpindah ke dinas b. Hal inilah yang membuat pembahasan perlu dilakukan ulang.

"Dengan demikian, kegiatan yang sudah disusun harus digeser dan disesuaikan lagi. Ini yang sempat memakan waktu sehingga hingga saat ini pembahasan masih berproses," sebutnya.

Sementara itu, Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan, APBD Riau 2021 akan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan terjadi penurunan pendapatan daerah dan ekonomi yang menurun.

"Faktor lainnya juga dikarenakan harga minyak dunia yang belum stabil, kurs dolar AS yang tinggi, hal tersebut yang sangat mempengaruhi perhitungan dana bagi hasil sebagai salah satu penerimaan yang terbesar di Riau," katanya.

Terkait hal tersebut, lanjut Syahrial, pihaknya sudah berusaha mensimulasikan dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), yang mana penerima daerah, belanja dan pembiayaan yang bisa disusun untuk 2021 diperkirakan APBD Riau turun Rp1 triliun lebih.

"Karena itu, untuk belanja pada APBD 2021 benar-benar harus berbasis pada pendapatan. Oleh karena itu, kami mengingatkan lagi kepada seluruh Kepala OPD bahwa RKPD akan disusun sedemikian rupa dengan kemampuan belanja harus menyesuaikan pendapatan yang berkisar Rp 9 triliun," sebutnya.(sol)
 

PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Riau, saat ini masih melakukan pembahasan APBD Riau 2021. Pada pembahasan tersebut, tiga aspek masih jadi fokus utama pada penganggaran APBD 2021 yakni percepatan penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Riau Indra SE mengatakan, fokus penganggaran pada tiga aspek tersebut juga sudah merupakan instruksi dari pemerintah pusat. Sama dengan pada refocusing APBD Riau 2020.

Fokus pada APBD 2021 masih pada tiga aspek yakni penangangan Covid-19, pemilihan ekonomi dan jaringan pengaman sosial," kata Indra.

Untuk progres pembahasan APBD Riau 2021, lanjut Indra, saat ini masih terus dilakukan. Memang beberapa waktu lalu sempat terdapat kendala yakni adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 tentang Kodifikasi dan Klasifikasi Program dan Kegiatan.

"Karena Permendagri ini baru dimutakhirkan lagi oleh Kemendagri sekitar sepekan yang lalu, sehingga program kegiatan yang selama ini sudah disusun dan hampir final ternyata keluar pemutakhiran sehingga banyak yang harus disesuaikan lagi," sebutnya.

Indra mencontohkan, perubahan tersebut misalnya pada pos belanja suatu kegiatan. Yang biasanya dilaksanakan di dinas a, akibat adanya pemutakhiran tersebut berpindah ke dinas b. Hal inilah yang membuat pembahasan perlu dilakukan ulang.

"Dengan demikian, kegiatan yang sudah disusun harus digeser dan disesuaikan lagi. Ini yang sempat memakan waktu sehingga hingga saat ini pembahasan masih berproses," sebutnya.

Sementara itu, Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan, APBD Riau 2021 akan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan terjadi penurunan pendapatan daerah dan ekonomi yang menurun.

"Faktor lainnya juga dikarenakan harga minyak dunia yang belum stabil, kurs dolar AS yang tinggi, hal tersebut yang sangat mempengaruhi perhitungan dana bagi hasil sebagai salah satu penerimaan yang terbesar di Riau," katanya.

Terkait hal tersebut, lanjut Syahrial, pihaknya sudah berusaha mensimulasikan dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), yang mana penerima daerah, belanja dan pembiayaan yang bisa disusun untuk 2021 diperkirakan APBD Riau turun Rp1 triliun lebih.

"Karena itu, untuk belanja pada APBD 2021 benar-benar harus berbasis pada pendapatan. Oleh karena itu, kami mengingatkan lagi kepada seluruh Kepala OPD bahwa RKPD akan disusun sedemikian rupa dengan kemampuan belanja harus menyesuaikan pendapatan yang berkisar Rp 9 triliun," sebutnya.(sol)