(RIAUPSO.CO) — Gubernur Riau H Syamsuar berharap petani sawit yang tergabung dalam wadah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dapat menginisiasi pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) milik petani agar dapat mendongkrak kenaikan harga tandan buah sawit di tingkat petani swadaya.
‘’Petani kelapa sawit sudah saatnya punya pabrik kelapa sawit (PKS) sendiri, dan tidak selalu menjual TBS ke PKS milik pengusaha,†kata Syamsuar saat menerima pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) se-Riau di kediaman Gubernur Riau di Pekanbaru, Ahad (16/6).
Tak hanya membikin PKS sendiri, petani kelapa sawit kata Syamsuar juga sudah saatnya punya industri hilir. “Saya yakin bisa, asal semua kompak. Dan kita mesti kreatif mulai sekarang,†pintanya.
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Apkasindo memboyong semua pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Riau guna bertemu dengan Syamsuar, guna berdiskusi dan mencari solusi menyikapi anjloknya harga TBS di tingkat petani.
Sejumah isu penting dikemukakan Apkasindo dalam pertemuan tersebut, diantaranya persoalan lahan petani kelapa sawit di kawasan hutan, tata niaga kelapa sawit, tim kerja bersama peremajaan kebun kelapa sawit hingga fasilitasi penguatan kelembagaan asosiasi petani kelapa sawit.
‘’Industri hilir sudah menjadi keharusan. Termasuk juga refinery biodiesel. Kalau biodiesel bisa kita produksi di dalam negeri, akan sangat menolong petani. Artinya, negeri ini masih kekurangan bahan bakar minyak (BBM). Lantas kalau kita bisa bikin, kita enggak perlu membeli minyak dari luar. Refinery juga enggak harus Pertamina saja, kalau ada pengusaha yang mau bikin, makin bagus. Ada beberapa pengusaha yang datang ke saya soal refinery itu, saya dorong mereka. Intinya bagi saya, biar sawit ini enggak dipermainkan oknum,†kata Syamsuar.
Terkait soal kebun petani di kawasan hutan, Syamsuar menyebut bahwa sejak lama dia sudah tahu ada yang salah pada penetapan kawasan hutan di Riau. Tidak hanya petani yang merasakan itu, tapi juga mereka yang bukan petani.
“Kan aneh ini, ada lahan yang sudah sertifikat, kemudian berubah menjadi kawasan hutan. Itu enggak hanya di satu tempat. Makanya baru-baru ini saya sudah ketemu dengan legislatif, membicarakan persoalan kawasan hutan ini. Kemungkinan besar, kita akan lakukan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) lagi,†ucap Syamsuar didampingi Plt Asisten II Setdaprov Riau Indra SE, Kepala Dinas Perkebunan Riau Ferry HC dan Kepada Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Riau Ervin Rizaldy.
Sementara itu, kedatangan Apkasindo dipimpin oleh Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Mendali Emas Manurung, seluruh ketua DPD Apkasindo kabupaten/kota se-Riau dan puluhan anggota Apkasindo.
“Petani saat ini mengeluh dengan anjloknya harga sawit. Banyak faktornya memang, dan ini sudah disampaikan ke Gubernur Riau sehingga kita harapkan dapat memberikan langkah-langkah strategis dan angin segar bagi petani kelapa sawit Riau swadaya di Riau,†kata Gulat.
Dalam persoalan itu, Gulat berharap Pemprov Riau dapat membuat Peraturan Daerah (Perda) Tata Niaga TBS. Karena kebijakan selama ini tidak ada berkepihakan terhadap petani sawit swadaya yang didukung dengan adanya peraturan daerah (perda).
“Selama ini pabrik kelapa sawit (PKS) menetapkan harga, Dinas Perkebunan juga menetapkan harga. Tapi harga itu tidak berkepihakan kepada harga kelapa sawit petani swadaya, melainkan harga untuk TBS perusahaan dan plasma,†bebernya.
Karena itu, sebut Gulat, perlu adanya Perda Niaga TBS, sebab petani sawit swadaya bagian yang tak terpisahkan dari harga TBS yang ditetapkan Pemprov Riau melalui Dinas Perkebunan Riau setiap pekannya. ‘’Selama ini hal itu tak pernah ada. Saya harap ini menjadi perhatian Gubernur Riau,†pungkasnya.
‘’Persoalan lahan petani kelapa sawit di kawasan hutan dan harga TBS saat ini masih terus menjadi momok di kalangan petani sawit,†kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apkasindo, Rino Afrino.(izl)
Laporan M ERIZAL, Pekanbaru
