Minggu, 13 April 2025

Pemda Dinilai Tak Siap Sistem Zonasi

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Persoalan sistem zonasi peserta didik baru masih dikeluhkan masyarakat. Pasalnya, hingga kini masih ada siswa yang belum diterima sekolah negeri yang berdekatan dengan tempat tinggal. Hal itu disebabkan kuota sekolah untuk menampung murid baru tidak mencukupi. Atas kondisi itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menilai pemerintah daerah tidak siap dengan sistem zonasi.

Hal itu disampaikan anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati kepada Riau Pos, Kamis (11/7). Menurut dia, sistem zonasi yang dibuat pemerintah pusat sudah sangat baik. Akan tetapi pemerintah daerah (pemda) tidak siap dengan fasilitas pendidikan yang ada. Ia mencontohkan jumlah sekolah menengah pertama (SMP) negeri yang jauh lebih banyak dibanding SMA.

Baca Juga:  Bupati Geram, Langsung Beri Surat Teguran 

“Otonomi pendidikan sejak 2004. pemerintah daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya dalam mengelola pendidikan. Sekarang solusinya apa? Pemerintah harus buka kesempatan seluas-luasnya untuk peserta didik baru,” tegas Ade.

Lebih jauh dijelaskan dia, sistem zonasi yang dibuat pemerintah pusat sudah sangat baik. Sehingga jika ada masyarakat yang menyalahkan pusat, justru yang harusnya disalahkan adalah pemerintah daerah. Itu karena fasilitas pendidikan yang minim dibangun pemda. Padahal jumlah anggaran terbesar pada setiap APBD ada pada Dinas Pendidikan.

“Kenapa sekarang teriak-teriak sistem zonasi salah? Padahal memang karena fasilitas pendidikan yang minim. Coba kelas ditambah, gedung sekolah ditambah. Pasti enggak akan ada persoalan. Justru sangat baik untuk kemudahan akses sekolah,” tambahnya.

Baca Juga:  Tuntutan Penjara, Denda hingga Hak Politik Dicabut

Untuk sekolah swasta Ade menegaskan agar yayasan atau pengelola tidak perlu khawatir. Karena selama mutu pendidikan swasta itu baik dan sama dengan sekolah negeri, masyarakat pasti akan tetap ada yang memasukan anaknya. Karena selama ini swasta tetap diberi bantuan operasional sekolah (BOS) dari pusat.

‘’Swasta jangan pulak teriak-teriak takut tidak ada murid karena sistem zonasi. Kalau anda punya kualitas pasti akan tetap dicari masyarakat,” pungkasnya.

Sementara ini Komisi V dikatakan Ade akan memanggil Dinas Pendidikan untuk meminta kejelasan dan solusi. ‘’Sore ini kami rapat bersama Disdik. Nanti apa hasilnya akan saya kabari lagi,” tutupnya.(nda)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Persoalan sistem zonasi peserta didik baru masih dikeluhkan masyarakat. Pasalnya, hingga kini masih ada siswa yang belum diterima sekolah negeri yang berdekatan dengan tempat tinggal. Hal itu disebabkan kuota sekolah untuk menampung murid baru tidak mencukupi. Atas kondisi itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menilai pemerintah daerah tidak siap dengan sistem zonasi.

Hal itu disampaikan anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati kepada Riau Pos, Kamis (11/7). Menurut dia, sistem zonasi yang dibuat pemerintah pusat sudah sangat baik. Akan tetapi pemerintah daerah (pemda) tidak siap dengan fasilitas pendidikan yang ada. Ia mencontohkan jumlah sekolah menengah pertama (SMP) negeri yang jauh lebih banyak dibanding SMA.

Baca Juga:  Kado HUT RI, PLN-Gubri Resmikan Penyalaan Listrik 8 Desa

“Otonomi pendidikan sejak 2004. pemerintah daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya dalam mengelola pendidikan. Sekarang solusinya apa? Pemerintah harus buka kesempatan seluas-luasnya untuk peserta didik baru,” tegas Ade.

Lebih jauh dijelaskan dia, sistem zonasi yang dibuat pemerintah pusat sudah sangat baik. Sehingga jika ada masyarakat yang menyalahkan pusat, justru yang harusnya disalahkan adalah pemerintah daerah. Itu karena fasilitas pendidikan yang minim dibangun pemda. Padahal jumlah anggaran terbesar pada setiap APBD ada pada Dinas Pendidikan.

“Kenapa sekarang teriak-teriak sistem zonasi salah? Padahal memang karena fasilitas pendidikan yang minim. Coba kelas ditambah, gedung sekolah ditambah. Pasti enggak akan ada persoalan. Justru sangat baik untuk kemudahan akses sekolah,” tambahnya.

Baca Juga:  Sediakan 2.720 Dosis Vaksin di Rumbio Jaya

Untuk sekolah swasta Ade menegaskan agar yayasan atau pengelola tidak perlu khawatir. Karena selama mutu pendidikan swasta itu baik dan sama dengan sekolah negeri, masyarakat pasti akan tetap ada yang memasukan anaknya. Karena selama ini swasta tetap diberi bantuan operasional sekolah (BOS) dari pusat.

‘’Swasta jangan pulak teriak-teriak takut tidak ada murid karena sistem zonasi. Kalau anda punya kualitas pasti akan tetap dicari masyarakat,” pungkasnya.

Sementara ini Komisi V dikatakan Ade akan memanggil Dinas Pendidikan untuk meminta kejelasan dan solusi. ‘’Sore ini kami rapat bersama Disdik. Nanti apa hasilnya akan saya kabari lagi,” tutupnya.(nda)

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari

spot_img

Pemda Dinilai Tak Siap Sistem Zonasi

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Persoalan sistem zonasi peserta didik baru masih dikeluhkan masyarakat. Pasalnya, hingga kini masih ada siswa yang belum diterima sekolah negeri yang berdekatan dengan tempat tinggal. Hal itu disebabkan kuota sekolah untuk menampung murid baru tidak mencukupi. Atas kondisi itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menilai pemerintah daerah tidak siap dengan sistem zonasi.

Hal itu disampaikan anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati kepada Riau Pos, Kamis (11/7). Menurut dia, sistem zonasi yang dibuat pemerintah pusat sudah sangat baik. Akan tetapi pemerintah daerah (pemda) tidak siap dengan fasilitas pendidikan yang ada. Ia mencontohkan jumlah sekolah menengah pertama (SMP) negeri yang jauh lebih banyak dibanding SMA.

Baca Juga:  Banyak Fasos dan Fasum Perumahan Belum Diserahterimakan ke Pemko

“Otonomi pendidikan sejak 2004. pemerintah daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya dalam mengelola pendidikan. Sekarang solusinya apa? Pemerintah harus buka kesempatan seluas-luasnya untuk peserta didik baru,” tegas Ade.

Lebih jauh dijelaskan dia, sistem zonasi yang dibuat pemerintah pusat sudah sangat baik. Sehingga jika ada masyarakat yang menyalahkan pusat, justru yang harusnya disalahkan adalah pemerintah daerah. Itu karena fasilitas pendidikan yang minim dibangun pemda. Padahal jumlah anggaran terbesar pada setiap APBD ada pada Dinas Pendidikan.

“Kenapa sekarang teriak-teriak sistem zonasi salah? Padahal memang karena fasilitas pendidikan yang minim. Coba kelas ditambah, gedung sekolah ditambah. Pasti enggak akan ada persoalan. Justru sangat baik untuk kemudahan akses sekolah,” tambahnya.

Baca Juga:  Jika Temukan Pelanggaran, Adukan ke DKPP

Untuk sekolah swasta Ade menegaskan agar yayasan atau pengelola tidak perlu khawatir. Karena selama mutu pendidikan swasta itu baik dan sama dengan sekolah negeri, masyarakat pasti akan tetap ada yang memasukan anaknya. Karena selama ini swasta tetap diberi bantuan operasional sekolah (BOS) dari pusat.

‘’Swasta jangan pulak teriak-teriak takut tidak ada murid karena sistem zonasi. Kalau anda punya kualitas pasti akan tetap dicari masyarakat,” pungkasnya.

Sementara ini Komisi V dikatakan Ade akan memanggil Dinas Pendidikan untuk meminta kejelasan dan solusi. ‘’Sore ini kami rapat bersama Disdik. Nanti apa hasilnya akan saya kabari lagi,” tutupnya.(nda)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Persoalan sistem zonasi peserta didik baru masih dikeluhkan masyarakat. Pasalnya, hingga kini masih ada siswa yang belum diterima sekolah negeri yang berdekatan dengan tempat tinggal. Hal itu disebabkan kuota sekolah untuk menampung murid baru tidak mencukupi. Atas kondisi itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menilai pemerintah daerah tidak siap dengan sistem zonasi.

Hal itu disampaikan anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati kepada Riau Pos, Kamis (11/7). Menurut dia, sistem zonasi yang dibuat pemerintah pusat sudah sangat baik. Akan tetapi pemerintah daerah (pemda) tidak siap dengan fasilitas pendidikan yang ada. Ia mencontohkan jumlah sekolah menengah pertama (SMP) negeri yang jauh lebih banyak dibanding SMA.

Baca Juga:  Jika Temukan Pelanggaran, Adukan ke DKPP

“Otonomi pendidikan sejak 2004. pemerintah daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya dalam mengelola pendidikan. Sekarang solusinya apa? Pemerintah harus buka kesempatan seluas-luasnya untuk peserta didik baru,” tegas Ade.

Lebih jauh dijelaskan dia, sistem zonasi yang dibuat pemerintah pusat sudah sangat baik. Sehingga jika ada masyarakat yang menyalahkan pusat, justru yang harusnya disalahkan adalah pemerintah daerah. Itu karena fasilitas pendidikan yang minim dibangun pemda. Padahal jumlah anggaran terbesar pada setiap APBD ada pada Dinas Pendidikan.

“Kenapa sekarang teriak-teriak sistem zonasi salah? Padahal memang karena fasilitas pendidikan yang minim. Coba kelas ditambah, gedung sekolah ditambah. Pasti enggak akan ada persoalan. Justru sangat baik untuk kemudahan akses sekolah,” tambahnya.

Baca Juga:  Sediakan 2.720 Dosis Vaksin di Rumbio Jaya

Untuk sekolah swasta Ade menegaskan agar yayasan atau pengelola tidak perlu khawatir. Karena selama mutu pendidikan swasta itu baik dan sama dengan sekolah negeri, masyarakat pasti akan tetap ada yang memasukan anaknya. Karena selama ini swasta tetap diberi bantuan operasional sekolah (BOS) dari pusat.

‘’Swasta jangan pulak teriak-teriak takut tidak ada murid karena sistem zonasi. Kalau anda punya kualitas pasti akan tetap dicari masyarakat,” pungkasnya.

Sementara ini Komisi V dikatakan Ade akan memanggil Dinas Pendidikan untuk meminta kejelasan dan solusi. ‘’Sore ini kami rapat bersama Disdik. Nanti apa hasilnya akan saya kabari lagi,” tutupnya.(nda)

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari