Pemda Dinilai Tak Siap Sistem Zonasi

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Persoalan sistem zonasi peserta didik baru masih dikeluhkan masyarakat. Pasalnya, hingga kini masih ada siswa yang belum diterima sekolah negeri yang berdekatan dengan tempat tinggal. Hal itu disebabkan kuota sekolah untuk menampung murid baru tidak mencukupi. Atas kondisi itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menilai pemerintah daerah tidak siap dengan sistem zonasi.

Hal itu disampaikan anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati kepada Riau Pos, Kamis (11/7). Menurut dia, sistem zonasi yang dibuat pemerintah pusat sudah sangat baik. Akan tetapi pemerintah daerah (pemda) tidak siap dengan fasilitas pendidikan yang ada. Ia mencontohkan jumlah sekolah menengah pertama (SMP) negeri yang jauh lebih banyak dibanding SMA.

“Otonomi pendidikan sejak 2004. pemerintah daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya dalam mengelola pendidikan. Sekarang solusinya apa? Pemerintah harus buka kesempatan seluas-luasnya untuk peserta didik baru,” tegas Ade.

Lebih jauh dijelaskan dia, sistem zonasi yang dibuat pemerintah pusat sudah sangat baik. Sehingga jika ada masyarakat yang menyalahkan pusat, justru yang harusnya disalahkan adalah pemerintah daerah. Itu karena fasilitas pendidikan yang minim dibangun pemda. Padahal jumlah anggaran terbesar pada setiap APBD ada pada Dinas Pendidikan.

“Kenapa sekarang teriak-teriak sistem zonasi salah? Padahal memang karena fasilitas pendidikan yang minim. Coba kelas ditambah, gedung sekolah ditambah. Pasti enggak akan ada persoalan. Justru sangat baik untuk kemudahan akses sekolah,” tambahnya.

Untuk sekolah swasta Ade menegaskan agar yayasan atau pengelola tidak perlu khawatir. Karena selama mutu pendidikan swasta itu baik dan sama dengan sekolah negeri, masyarakat pasti akan tetap ada yang memasukan anaknya. Karena selama ini swasta tetap diberi bantuan operasional sekolah (BOS) dari pusat.

‘’Swasta jangan pulak teriak-teriak takut tidak ada murid karena sistem zonasi. Kalau anda punya kualitas pasti akan tetap dicari masyarakat,” pungkasnya.

Sementara ini Komisi V dikatakan Ade akan memanggil Dinas Pendidikan untuk meminta kejelasan dan solusi. ‘’Sore ini kami rapat bersama Disdik. Nanti apa hasilnya akan saya kabari lagi,” tutupnya.(nda)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Persoalan sistem zonasi peserta didik baru masih dikeluhkan masyarakat. Pasalnya, hingga kini masih ada siswa yang belum diterima sekolah negeri yang berdekatan dengan tempat tinggal. Hal itu disebabkan kuota sekolah untuk menampung murid baru tidak mencukupi. Atas kondisi itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menilai pemerintah daerah tidak siap dengan sistem zonasi.

Hal itu disampaikan anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati kepada Riau Pos, Kamis (11/7). Menurut dia, sistem zonasi yang dibuat pemerintah pusat sudah sangat baik. Akan tetapi pemerintah daerah (pemda) tidak siap dengan fasilitas pendidikan yang ada. Ia mencontohkan jumlah sekolah menengah pertama (SMP) negeri yang jauh lebih banyak dibanding SMA.

“Otonomi pendidikan sejak 2004. pemerintah daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya dalam mengelola pendidikan. Sekarang solusinya apa? Pemerintah harus buka kesempatan seluas-luasnya untuk peserta didik baru,” tegas Ade.

Lebih jauh dijelaskan dia, sistem zonasi yang dibuat pemerintah pusat sudah sangat baik. Sehingga jika ada masyarakat yang menyalahkan pusat, justru yang harusnya disalahkan adalah pemerintah daerah. Itu karena fasilitas pendidikan yang minim dibangun pemda. Padahal jumlah anggaran terbesar pada setiap APBD ada pada Dinas Pendidikan.

“Kenapa sekarang teriak-teriak sistem zonasi salah? Padahal memang karena fasilitas pendidikan yang minim. Coba kelas ditambah, gedung sekolah ditambah. Pasti enggak akan ada persoalan. Justru sangat baik untuk kemudahan akses sekolah,” tambahnya.

Untuk sekolah swasta Ade menegaskan agar yayasan atau pengelola tidak perlu khawatir. Karena selama mutu pendidikan swasta itu baik dan sama dengan sekolah negeri, masyarakat pasti akan tetap ada yang memasukan anaknya. Karena selama ini swasta tetap diberi bantuan operasional sekolah (BOS) dari pusat.

‘’Swasta jangan pulak teriak-teriak takut tidak ada murid karena sistem zonasi. Kalau anda punya kualitas pasti akan tetap dicari masyarakat,” pungkasnya.

Sementara ini Komisi V dikatakan Ade akan memanggil Dinas Pendidikan untuk meminta kejelasan dan solusi. ‘’Sore ini kami rapat bersama Disdik. Nanti apa hasilnya akan saya kabari lagi,” tutupnya.(nda)