JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur dan mengingatkan jajaran menterinya karena kualitas komunikasi publik yang buruk hal ini terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Menanggapi hal tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan mendorong seluruh kementerian dapat saling bersinkronisasi dalam menerjemahkan instruksi dari Presiden Jokowi.

Itu dilakukan agar dalam menetapkan kebijakan dapat dimengerti masyarakat maksud dan tujuannya, khususnya di masa pandemi Covid-19. “Agar tercipta komunikasi yang baik sehingga menghasilkan komunikasi yang berkualitas dan tidak tumpang tindih satu dengan yang lainnya,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet kepada wartawan, Jumat (23/10).
Bamsoet menambahkan pihaknya juga mendorong kementerian dan lembaga supaya memperbaiki cara berkomunikasinya. Sehingga ke depan semuanya selaras dengan instruksi dari Presiden Jokowi.

“Untuk mengikuti arahan Presiden Jokowi agar seluruh menteri dan pemangku kebijakan dapat memperbaiki cara berkomunikasi dan menyampaikan pendapat di depan publik, khususnya ketika berbicara mengenai UU Cipta Kerja yang saat ini masih ditentang sejumlah pihak,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Staf Presiden Moeldoko mengaku Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur dirinya dan para menterinya karena komunikasinya buruk. Teguran tersebut diberikan Presiden Jokowi lantaran banyaknya penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Sehingga komunikasi ke publik dianggap kurang maksimal.

“Khusus dalam konteks Omnibus Law memang sebuah masukan dari berbagai pihak dan presiden sangat sangat tahu, kami semuanya ditegur sama presiden, bahwa komunikasi kita sangat jelek,” ujar Moeldoko.

Mantan Panglima TNI tersebut mengatakan teguran tersebut menjadi masukan bagi dirinya dan jajaran menteri terkait komunikasi publik tersebut.

Sehingga menurut Moeldoko ke depan jangan sampai terulang lagi adanya penolakan publik terkait apapun seperti yang terjadi di UU Omnibus Law Cipta Kerja. “Ini sebuah masukan dari luar maupun dari Presiden, kita segera berbenah diri untuk perbaikan ke depan,” katanya.(jpg)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur dan mengingatkan jajaran menterinya karena kualitas komunikasi publik yang buruk hal ini terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Menanggapi hal tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan mendorong seluruh kementerian dapat saling bersinkronisasi dalam menerjemahkan instruksi dari Presiden Jokowi.

Itu dilakukan agar dalam menetapkan kebijakan dapat dimengerti masyarakat maksud dan tujuannya, khususnya di masa pandemi Covid-19. “Agar tercipta komunikasi yang baik sehingga menghasilkan komunikasi yang berkualitas dan tidak tumpang tindih satu dengan yang lainnya,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet kepada wartawan, Jumat (23/10).
Bamsoet menambahkan pihaknya juga mendorong kementerian dan lembaga supaya memperbaiki cara berkomunikasinya. Sehingga ke depan semuanya selaras dengan instruksi dari Presiden Jokowi.

“Untuk mengikuti arahan Presiden Jokowi agar seluruh menteri dan pemangku kebijakan dapat memperbaiki cara berkomunikasi dan menyampaikan pendapat di depan publik, khususnya ketika berbicara mengenai UU Cipta Kerja yang saat ini masih ditentang sejumlah pihak,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Staf Presiden Moeldoko mengaku Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur dirinya dan para menterinya karena komunikasinya buruk. Teguran tersebut diberikan Presiden Jokowi lantaran banyaknya penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Sehingga komunikasi ke publik dianggap kurang maksimal.

“Khusus dalam konteks Omnibus Law memang sebuah masukan dari berbagai pihak dan presiden sangat sangat tahu, kami semuanya ditegur sama presiden, bahwa komunikasi kita sangat jelek,” ujar Moeldoko.

Mantan Panglima TNI tersebut mengatakan teguran tersebut menjadi masukan bagi dirinya dan jajaran menteri terkait komunikasi publik tersebut.

Sehingga menurut Moeldoko ke depan jangan sampai terulang lagi adanya penolakan publik terkait apapun seperti yang terjadi di UU Omnibus Law Cipta Kerja. “Ini sebuah masukan dari luar maupun dari Presiden, kita segera berbenah diri untuk perbaikan ke depan,” katanya.(jpg)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur dan mengingatkan jajaran menterinya karena kualitas komunikasi publik yang buruk hal ini terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Menanggapi hal tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan mendorong seluruh kementerian dapat saling bersinkronisasi dalam menerjemahkan instruksi dari Presiden Jokowi.

Itu dilakukan agar dalam menetapkan kebijakan dapat dimengerti masyarakat maksud dan tujuannya, khususnya di masa pandemi Covid-19. “Agar tercipta komunikasi yang baik sehingga menghasilkan komunikasi yang berkualitas dan tidak tumpang tindih satu dengan yang lainnya,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet kepada wartawan, Jumat (23/10).
Bamsoet menambahkan pihaknya juga mendorong kementerian dan lembaga supaya memperbaiki cara berkomunikasinya. Sehingga ke depan semuanya selaras dengan instruksi dari Presiden Jokowi.

“Untuk mengikuti arahan Presiden Jokowi agar seluruh menteri dan pemangku kebijakan dapat memperbaiki cara berkomunikasi dan menyampaikan pendapat di depan publik, khususnya ketika berbicara mengenai UU Cipta Kerja yang saat ini masih ditentang sejumlah pihak,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Staf Presiden Moeldoko mengaku Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur dirinya dan para menterinya karena komunikasinya buruk. Teguran tersebut diberikan Presiden Jokowi lantaran banyaknya penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Sehingga komunikasi ke publik dianggap kurang maksimal.

“Khusus dalam konteks Omnibus Law memang sebuah masukan dari berbagai pihak dan presiden sangat sangat tahu, kami semuanya ditegur sama presiden, bahwa komunikasi kita sangat jelek,” ujar Moeldoko.

Mantan Panglima TNI tersebut mengatakan teguran tersebut menjadi masukan bagi dirinya dan jajaran menteri terkait komunikasi publik tersebut.

Sehingga menurut Moeldoko ke depan jangan sampai terulang lagi adanya penolakan publik terkait apapun seperti yang terjadi di UU Omnibus Law Cipta Kerja. “Ini sebuah masukan dari luar maupun dari Presiden, kita segera berbenah diri untuk perbaikan ke depan,” katanya.(jpg)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur dan mengingatkan jajaran menterinya karena kualitas komunikasi publik yang buruk hal ini terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Menanggapi hal tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan mendorong seluruh kementerian dapat saling bersinkronisasi dalam menerjemahkan instruksi dari Presiden Jokowi.

Itu dilakukan agar dalam menetapkan kebijakan dapat dimengerti masyarakat maksud dan tujuannya, khususnya di masa pandemi Covid-19. “Agar tercipta komunikasi yang baik sehingga menghasilkan komunikasi yang berkualitas dan tidak tumpang tindih satu dengan yang lainnya,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet kepada wartawan, Jumat (23/10).
Bamsoet menambahkan pihaknya juga mendorong kementerian dan lembaga supaya memperbaiki cara berkomunikasinya. Sehingga ke depan semuanya selaras dengan instruksi dari Presiden Jokowi.

“Untuk mengikuti arahan Presiden Jokowi agar seluruh menteri dan pemangku kebijakan dapat memperbaiki cara berkomunikasi dan menyampaikan pendapat di depan publik, khususnya ketika berbicara mengenai UU Cipta Kerja yang saat ini masih ditentang sejumlah pihak,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Staf Presiden Moeldoko mengaku Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur dirinya dan para menterinya karena komunikasinya buruk. Teguran tersebut diberikan Presiden Jokowi lantaran banyaknya penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Sehingga komunikasi ke publik dianggap kurang maksimal.

“Khusus dalam konteks Omnibus Law memang sebuah masukan dari berbagai pihak dan presiden sangat sangat tahu, kami semuanya ditegur sama presiden, bahwa komunikasi kita sangat jelek,” ujar Moeldoko.

Mantan Panglima TNI tersebut mengatakan teguran tersebut menjadi masukan bagi dirinya dan jajaran menteri terkait komunikasi publik tersebut.

Sehingga menurut Moeldoko ke depan jangan sampai terulang lagi adanya penolakan publik terkait apapun seperti yang terjadi di UU Omnibus Law Cipta Kerja. “Ini sebuah masukan dari luar maupun dari Presiden, kita segera berbenah diri untuk perbaikan ke depan,” katanya.(jpg)