JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Khoirizi bersama jajarannya mengunjungi Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Pertemuan kedua pihak ini membahas penyelenggaraan umrah 1443 H.
Khoirizi meminta penjelasan dari Dubes terkait edaran Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengenai rencana pembukaan penyelenggaraan umrah pada 10 Agustus 2021.
"Kami meminta penjelasan kepada duta besar Arab Saudi, mengenai teknis detail pelaksanaan umrah di masa pandemi. Banyak hal yang berkembang, dan kami meminta informasi resmi dan valid agar isu-isu terkait dengan umrah lebih jelas," ungkap dia, Jumat (30/7).
Kepada Dubes, juga disampaikan harapan agar jamaah Indonesia mendapat kesempatan apabila umrah mulai dibuka pada 1 Muharram 1443 H. "Jumlah antrean jamaah umrah yang tertunda keberangkatannya cukup banyak dan sudah hampir dua tahun menunggu," tutur dia.
Dubes Arab Saudi pun membenarkan adanya edaran dari Kementerian Haji dan Umrah terkait rencana dibukanya umrah. Namun demikian, detil edaran tersebut termasuk yang berkenaan dengan Indonesia, masih terus dikoordinasikan.
"Dubes mengatakan bahwa pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan wakil Menteri Luar Negeri Arab Saudi. Informasinya, akan ada ketentuan detil terkait penyelenggaraan umrah 1443 H, termasuk yang terkait jamaah umrah Indonesia," papar Khoirizi.
"Dubes juga menjelaskan bahwa ketentuan kunjungan ke Arab Saudi yang berlaku saat pandemi ini bersifat umum, untuk penyelenggaraan umrah akan diatur tersendiri," sambungnya.
Terkait Vaksin Sinovac, Khoirizi menyampaikan pandangan Dubes bahwa yang terpenting adalah sudah mendapatkan persetujuan dari WHO. Dalam pertemuan itu, Dubes juga mengatakan bahwa pihaknya sangat memahami psikologi umat Islam yang rindu ke Tanah Suci, khususnya di Indonesia.
"Oleh karena itu, kita semua berharap pandemi ini segera dapat diatasi dengan baik, sehingga bisa kembali seperti sediakala" ujar Khoirizi menyampaikan harapan Dubes.
Khoirizi juga mengatakan, akan melakukan pembahasan syarat pelaksanaan umrah 1443 H, salah satunya adalah vaksin booster dan PCR untuk para jamaah umrah.
Adapun, Arab Saudi sendiri mensyaratkan Pfizer, Moderna, AstraZeneca, atau Johnson & Johnson sebagai vaksin yang digunakan jamaah. Pembahasan ini akan dilakukan bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Satgas Pencegahan Covid-19, dan BNPB.
"Kesepahaman para pihak penting agar bisa dirumuskan langkah yang efektif, solutif, realistis dan kontekstual," ungkap dia melalui keterangan tertulis, Kamis (29/7).
Pembahasan ini dilakukan sebagai upaya antisipasi agar tidak adanya kekeliruan hasil tes. Artinya, jamaah negatif Covid-19 saat PCR di Indonesia, lalu positif saat PCR di Saudi.
"Skema-skema ini akan kita bahas sebagai bagian persiapan, meski fokus saat ini adalah mengatasi pandemi di Tanah Air. Semoga herd immunity di Indonesia juga segera terwujud," sambungnya.
Khoirizi menambahkan, pihaknya akan membentuk tim bersama lintas kementerian dan lembaga negara. Termasuk juga asosiasi PPIU dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan umrah 1443H.
Pemerintah akan terus berusaha untuk menekan angka penyebaran dan penularan Covid-19 di Tanah Air dengan bermacam upaya, antara lain mempercepat proses vaksinasi.
Hal ini juga harus dibarengi dengan peran serta masyarakat dan semua pihak untuk mendukung regulasi yang diterapkan. "Mari patuhi protokol kesehatanndan disiplin 5M sebagai ikhitiar memutus mata rantai penularan virus ini," ujarnya.(jpg)
