Sabtu, 10 Mei 2025
spot_img

Resmi Dibuka, Rakorgub Se-Sumatera Dihadiri Langsung 7 Gubenur

PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Rapat Koordinasi (Rakor) Gubenur Se-Sumatera, resmi dibuka dan dilaksanakan di Hotel Premiere Pekanbaru, Kamis (30/6/2022). Pada rakor tersebut, hadir langsung tujuh gubernur, satu wakil gubernur, dan dua daerah diwakili kepala Bappeda.

Tujuh gubernur yang hadir adalah Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Gubernur Bengkulu Rohidin, Gubenur Jambi Al Haris dan Pj Gubenur Bangka Belitung Ridwan Djamaludin.

Kemudian Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya. Dari pemerintah pusat, dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan Staf Ahli Bappenas Bidang Pemerataan Kewilayahan Okto Rialdi. 

Gubri Syamsuar menyampaikan beberapa poin yang merupakan hasil pembahasan awal, Rakor Gubenur Se-Sumatera. Di antaranya mengenai pembangunan infrastruktur, kesehatan dan juga perekonomian.

Baca Juga:  Dilengkapi Suara Artifisial, Mobil Tesla Bakal Makin Canggih

"Diharapkan dengan adanya rakor ini, bisa menjadi sarana mengembangkan pola komunikasi antarpemerintah daerah, khususnya di Sumatera," katanya.

Khusus untuk bidang kesehatan, Gubri meminta dukungan pemerintah pusat dalam hal fasilitas kesehatan. Pasalnya, saat ini masyarakat Riau dan Kepulauan Riau, masih banyak yang berobat ke Malaysia.

"Kami minta dukungan pemerintah pusat terhadap penyediaan fasilitas kesehatan. Agar masyarakat kita tidak perlu lagi jauh-jauh berobat ke luar negeri," harapnya.

Selain itu, Gubri juga menyampaikan terkait wacana penghapusan tenaga honorer. Di mana untuk di dilingkungan Pemprov Riau saat ini terdapat 19 ribu lebih tenaga honorer, pihaknya berharap para tenaga honorer tersebut bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau CPNS.

Baca Juga:  Parlemen Minta Revisi Payung Hukum Pembatalan Haji

"Daerah tentunya masih sangat memerlukan tenaga honorer, karena itu kami meminta agar kebijakan penghapusan tenaga honorer bisa dipertimbangkan lagi," ujarnya.

 

Laporan: Soleh Saputra (Pekanbaru)

Editor: Edwar Yaman

PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Rapat Koordinasi (Rakor) Gubenur Se-Sumatera, resmi dibuka dan dilaksanakan di Hotel Premiere Pekanbaru, Kamis (30/6/2022). Pada rakor tersebut, hadir langsung tujuh gubernur, satu wakil gubernur, dan dua daerah diwakili kepala Bappeda.

Tujuh gubernur yang hadir adalah Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Gubernur Bengkulu Rohidin, Gubenur Jambi Al Haris dan Pj Gubenur Bangka Belitung Ridwan Djamaludin.

Kemudian Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya. Dari pemerintah pusat, dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan Staf Ahli Bappenas Bidang Pemerataan Kewilayahan Okto Rialdi. 

Gubri Syamsuar menyampaikan beberapa poin yang merupakan hasil pembahasan awal, Rakor Gubenur Se-Sumatera. Di antaranya mengenai pembangunan infrastruktur, kesehatan dan juga perekonomian.

Baca Juga:  Ini Beda Lockdown dan Karantina Wilayah Menurut Mahfud

"Diharapkan dengan adanya rakor ini, bisa menjadi sarana mengembangkan pola komunikasi antarpemerintah daerah, khususnya di Sumatera," katanya.

Khusus untuk bidang kesehatan, Gubri meminta dukungan pemerintah pusat dalam hal fasilitas kesehatan. Pasalnya, saat ini masyarakat Riau dan Kepulauan Riau, masih banyak yang berobat ke Malaysia.

"Kami minta dukungan pemerintah pusat terhadap penyediaan fasilitas kesehatan. Agar masyarakat kita tidak perlu lagi jauh-jauh berobat ke luar negeri," harapnya.

Selain itu, Gubri juga menyampaikan terkait wacana penghapusan tenaga honorer. Di mana untuk di dilingkungan Pemprov Riau saat ini terdapat 19 ribu lebih tenaga honorer, pihaknya berharap para tenaga honorer tersebut bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau CPNS.

Baca Juga:  Gisel: Itu Bukan Saya

"Daerah tentunya masih sangat memerlukan tenaga honorer, karena itu kami meminta agar kebijakan penghapusan tenaga honorer bisa dipertimbangkan lagi," ujarnya.

 

Laporan: Soleh Saputra (Pekanbaru)

Editor: Edwar Yaman

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari

PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Rapat Koordinasi (Rakor) Gubenur Se-Sumatera, resmi dibuka dan dilaksanakan di Hotel Premiere Pekanbaru, Kamis (30/6/2022). Pada rakor tersebut, hadir langsung tujuh gubernur, satu wakil gubernur, dan dua daerah diwakili kepala Bappeda.

Tujuh gubernur yang hadir adalah Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Gubernur Bengkulu Rohidin, Gubenur Jambi Al Haris dan Pj Gubenur Bangka Belitung Ridwan Djamaludin.

Kemudian Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya. Dari pemerintah pusat, dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan Staf Ahli Bappenas Bidang Pemerataan Kewilayahan Okto Rialdi. 

Gubri Syamsuar menyampaikan beberapa poin yang merupakan hasil pembahasan awal, Rakor Gubenur Se-Sumatera. Di antaranya mengenai pembangunan infrastruktur, kesehatan dan juga perekonomian.

Baca Juga:  Kabut Asap Parah, Jarak Pandang di Palembang Hanya 50 Meter

"Diharapkan dengan adanya rakor ini, bisa menjadi sarana mengembangkan pola komunikasi antarpemerintah daerah, khususnya di Sumatera," katanya.

Khusus untuk bidang kesehatan, Gubri meminta dukungan pemerintah pusat dalam hal fasilitas kesehatan. Pasalnya, saat ini masyarakat Riau dan Kepulauan Riau, masih banyak yang berobat ke Malaysia.

"Kami minta dukungan pemerintah pusat terhadap penyediaan fasilitas kesehatan. Agar masyarakat kita tidak perlu lagi jauh-jauh berobat ke luar negeri," harapnya.

Selain itu, Gubri juga menyampaikan terkait wacana penghapusan tenaga honorer. Di mana untuk di dilingkungan Pemprov Riau saat ini terdapat 19 ribu lebih tenaga honorer, pihaknya berharap para tenaga honorer tersebut bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau CPNS.

Baca Juga:  Ini Beda Lockdown dan Karantina Wilayah Menurut Mahfud

"Daerah tentunya masih sangat memerlukan tenaga honorer, karena itu kami meminta agar kebijakan penghapusan tenaga honorer bisa dipertimbangkan lagi," ujarnya.

 

Laporan: Soleh Saputra (Pekanbaru)

Editor: Edwar Yaman

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari