PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Ketua Umum Himpunan Mahasiawa Persatuan Islam (Hima Persis) Provinsi Riau, Firdaus Efendi, mengatakan, setelah Forum Rektor di perguruan tinggi keagamaan Islam membuat surat ke Kementerian Agama, terkait penolakan pemberian dispensasi pembayaran uang kuliah tunggal (UKT), maka sejumlah mahasiswa UIN Suska Riau dan perguruan tinggi keagamaan Islam lainnya terancam alpa studi, karena tak sanggup membayar penuh uang UKT.

"Kementerian Agama, semestinya benar-benar serius dalam kepeduliannya terhadap kelangsungan pendidikan sejumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang pembayaran SPP mereka menggunakan UKT," ujarnya kepada Riau Pos, Rabu (29/4).

Menurutnya, pembayaran SPP mahasiswa memakai sistem UKT adalah upaya membantu mahasiawa berekonomi lemah. Dan virus corona atau Covid-19 harus diakui telah melumpuhkan perekonomian masyarakat, khususnya mereka yang ekonomi lemah.

"Dengan tidak memberikan keringanan pembayaran UKT, maka akan ada ratusan, bahkan ribuan mahasiswa di Riau terancam alpa studi," sebut Firdaus Efendi.

"Kami sedang dalam keadaan krisis. Berawal aspek kesehatan, bergerak ke ekonomi, sosial, dan juga dunia pendidikan. Maka sewajarnya pemerintah melalui kementerian bersangkutan, memberi perhatian terhadap keberlangsungan pendidikan ribuan mahasiawanya ini," lanjut mantan Menko Sosial dan Kesejahteraan Mahasiawa BEM UIN Suska Riau tersebut.

Dikataknnya, mahasiswa adalah unit kelompok yang juga rentan, dari aspek ekonomi seiring menurunnya pendapatan keluarha. Jadi beban UKT membuat beban keluarga makin besar. Sementara rata-rata orang tua mahasiswa adalah petani, pedagang kecil, buruh, yang masuk dalam golongan ekonomi lemah dan menengah ke bawah.

Firdaus menyampaikan tuntutan Hima Persis meminta Kemenag RI  agar tegas dan peduli terhadap dunia pendidikan, dengan memberi dispensasi UKT.

Terkait hal tersebut, Riau Pos mencoba mengonfirmasi Rektor UIN Suska Riau, Prof Dr Akhmad Mujahidin melalui telepon selulernya tidak direspon. Begitu juga dengan pesan WhatsApp juga tidak direspon.(ksm)

Laporan: DOFI ISKANDAR (Pekanbaru)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Ketua Umum Himpunan Mahasiawa Persatuan Islam (Hima Persis) Provinsi Riau, Firdaus Efendi, mengatakan, setelah Forum Rektor di perguruan tinggi keagamaan Islam membuat surat ke Kementerian Agama, terkait penolakan pemberian dispensasi pembayaran uang kuliah tunggal (UKT), maka sejumlah mahasiswa UIN Suska Riau dan perguruan tinggi keagamaan Islam lainnya terancam alpa studi, karena tak sanggup membayar penuh uang UKT.

"Kementerian Agama, semestinya benar-benar serius dalam kepeduliannya terhadap kelangsungan pendidikan sejumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang pembayaran SPP mereka menggunakan UKT," ujarnya kepada Riau Pos, Rabu (29/4).

Menurutnya, pembayaran SPP mahasiswa memakai sistem UKT adalah upaya membantu mahasiawa berekonomi lemah. Dan virus corona atau Covid-19 harus diakui telah melumpuhkan perekonomian masyarakat, khususnya mereka yang ekonomi lemah.

"Dengan tidak memberikan keringanan pembayaran UKT, maka akan ada ratusan, bahkan ribuan mahasiswa di Riau terancam alpa studi," sebut Firdaus Efendi.

"Kami sedang dalam keadaan krisis. Berawal aspek kesehatan, bergerak ke ekonomi, sosial, dan juga dunia pendidikan. Maka sewajarnya pemerintah melalui kementerian bersangkutan, memberi perhatian terhadap keberlangsungan pendidikan ribuan mahasiawanya ini," lanjut mantan Menko Sosial dan Kesejahteraan Mahasiawa BEM UIN Suska Riau tersebut.

Dikataknnya, mahasiswa adalah unit kelompok yang juga rentan, dari aspek ekonomi seiring menurunnya pendapatan keluarha. Jadi beban UKT membuat beban keluarga makin besar. Sementara rata-rata orang tua mahasiswa adalah petani, pedagang kecil, buruh, yang masuk dalam golongan ekonomi lemah dan menengah ke bawah.

Firdaus menyampaikan tuntutan Hima Persis meminta Kemenag RI  agar tegas dan peduli terhadap dunia pendidikan, dengan memberi dispensasi UKT.

Terkait hal tersebut, Riau Pos mencoba mengonfirmasi Rektor UIN Suska Riau, Prof Dr Akhmad Mujahidin melalui telepon selulernya tidak direspon. Begitu juga dengan pesan WhatsApp juga tidak direspon.(ksm)

Laporan: DOFI ISKANDAR (Pekanbaru)