JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) belum mampu mendongkrak kinerja saham mayoritas badan usaha milik negara (BUMN). Sebaliknya, indeks harga saham gabungan (IHSG) kemarin merosot 2,41 persen.
”Sentimen negatif karena masyarakat khawatir terjadi korupsi,” kata analis pasar modal Hans Kwee kepada JPG, Selasa (25/2).
Dia menjelaskan, pembentukan Danantara seharusnya tidak dipandang negatif. Justru langkah ini bisa meningkatkan value badan usaha milik negara (BUMN) serta mendorong kemajuan ekonomi Indonesia. ”Karena selama ini BUMN membagi dividen ke negara. Tapi, sekarang dividennya pindah ke Danantara,” terangnya.
Dengan perubahan Undang-Undang (UU) BUMN, Hans berharap Danantara bisa melipatgandakan perekonomian nasional. Tentunya melalui aset dari anak usaha yang diinvestasikan secara baik dan benar. Sebab, selama ini BUMN sangat lekat dengan unsur politik. Untuk laporan saja, misalnya, harus menyampaikan ke Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, DPR, dan stakeholder terkait. Dengan adanya Danantara, Hans berharap fokus pengelolaan aset perusahaan BUMN dapat lebih maksimal. ”Ekspektasi saya, pengelolaan aset BUMN bisa lebih fokus dan profesional. Jadi, nilai perusahaan BUMN bisa naik,” jelas dosen Magister Fakultas Ekonomi Bisnis Unika Atma Jaya itu.
Menurut dia, sentimen negatif muncul lantaran dikaitkan dengan para penggawa Danantara. Yakni, Rosan Roeslani sebagai chief executive officer (CEO). Didampingi Dony Oskaria yang menjabat sebagai chief operating officer (COO) dan Pandu Sjahrir sebagai chief investment officer (CIO). ”Pandu itu memang latar belakangnya orang investasi. Pak Rosan itu memang punya background di sana. Pak Dony memang orang BUMN. Jadi, memang mereka orang-orang yang memang seharusnya cukup tepat untuk memimpin badan ini. Ya, artinya investasi yang dilakukan harus profesional,” ungkap Hans.
Terkait pelemahan saham-saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) yang merupakan bagian dari Danantara, dia menilai ada pengaruh dari potensi perlambatan ekonomi Indonesia.
Pada perdagangan kemarin (25/2), IHSG terkoreksi 2,41 persen di level 6.587,087. Saham BMRI merosot 3,8 persen di level 4.870. Sedangkan BBRI minus 3,06 persen dari pembukaan di angka 3.896,67 ke 3.800.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik inisiatif pemerintah membentuk Danantara. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan, Danantara mengemban tugas mengelola kekayaan negara secara terpisah dari APBN. Mereka akan mengoptimalkan investasi strategis. ”Seperti hilirisasi, infrastruktur, ketahanan pangan, ketahanan energi, industri substitusi impor dan digital,” katanya.
Menurut dia, Danantara bukanlah suatu fenomena baru. Sovereign wealth funds sudah diterapkan di banyak negara. Antara lain Government Pension Fund Global di Norwegia, Temasek Holdings Singapura, Qatar Investment Authority, dan Abu Dhabi Investment Authority (UEA) yang mengelola dana investasi berskala besar pada berbagai instrumen keuangan.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berharap Danantara mampu memperkuat pengelolaan aset negara sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi nasional melalui percepatan pembangunan infrastruktur strategis. Kementerian PU menyambut baik kehadiran Danantara dan menegaskan bahwa investasi yang dikelola badan ini harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. ”Danantara adalah wujud komitmen besar dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.
Dody ingin memastikan bahwa setiap proyek yang didukung oleh Danantara berjalan sesuai prinsip good governance. ”Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas agar investasi yang masuk benar-benar memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat,” ujarnya.
Di pihak lain, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyambut baik peluncuran Danantara. Ketua Umum ALFI Akbar Djohan berharap kehadiran Danantara dapat menjadi solusi alternatif pembiayaan bagi sektor infrastruktur nasional, termasuk logistik. Akbar menjelaskan, Danantara memiliki potensi besar untuk mendukung sektor infrastruktur Indonesia melalui beberapa hal. Danantara dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif bagi proyek-proyek infrastruktur, terutama proyek-proyek yang tidak dapat dibiayai perbankan.
Terpisah, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyayangkan komposisi kepemimpinan badan pelaksana Danantara. Mulai posisi CEO yang dipegang Rosan Roeslani, Dony Oskaria, dan Pandu Patria Sjahrir.
Sebab, menurut Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Rosan merupakan salah satu penggagas utama sekaligus ketua Satgas Omnibus Law UU Cipta Kerja. Kebijakan tersebut sangat ditentang oleh para pekerja/buruh. Sebab, omnibus law dinilai menghancurkan masa depan pekerja/buruh. Karena itu, dia pesimistis kepemimpinan Rosan bisa memberikan harapan bagi para pekerja/buruh. ”Sungguh miris. Jauh panggang dari api. Apakah mungkin, saat menjabat sebagai CEO Danantara, ia akan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, sementara kebijakan yang ia buat sebelumnya justru menghancurkan masa depan buruh melalui omnibus law?” keluhnya.
Begitu pula dengan kedua pejabat yang menjabat lainnya, yakni sang COO dan CIO Danantara. Rekam jejak mereka pun tidak menunjukkan keterlibatan dalam kesejahteraan rakyat.(han/idr/agf/mia/c19/oni/jpg)
