JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Berdasarkan kajian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ibu kota negara (IKN) yang baru kelak lebih aman jika berbentuk daerah administratif daripada berbentuk daerah otonom. Pertimbangannya adalah stabilitas.
"Dengan menjadi daerah administratif, paparnya, akan menjadi lebih mudah bagi presiden dalam mengelola ibu kota. Komando pemerintah pusat juga mudah terlaksana," kata Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik dalam diskusi Gundah Ibu Kota dipindah di D’consulate Resto and Lounge, Jakarta, kemarin (24/8).
Pertimbangan itu, kata Akmal, untuk mencegah dinamika politik yang begitu dinamis di pusat ibu kota. Misalnya dengan meniadakan pilkada di daerah tersebut. "Kita ingin ke depan ibu kota yang betul-betul teduh dan aman. Tanpa gejolak politik di wilayah ibu kota negara," katanya.
Telaah yang dilakukan Kemendagri tersebut soal bagaimana susunan pemerintahan dan bentuk otonominya. Bagaimana model kelembagaan hingga batas wilayah ibu kota. "Ini hanya telaah kami (kemendagri, red). Semua kembali tergantung keputusan Presiden Joko Widodo," katanya.
Termasuk tentu keputusan soal lokasi persisnya IKN. Menurut Akmal, presiden sudah dua kali meninjau calon lokasi IKN tersebut sejak 2018. "Lokasinya di mana, nanti presiden yang putuskan," katanya.
Sejarawan LIPI Asvi Warman Adam mengatakan, pemindahan ibu kota bukanlah wacana baru. Itu juga pernah dicetuskan Bung Karno. Tahun 1957, Presiden Soekarno kala itu merasa cocok menjadikan Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng) sebagai ibu kota negara.
Sebab, posisinya yang berada di tengah tengah wilayah Indonesia. Juga luas wilayahnya sepertiga dari luasan Indonesia. ’’Saat itu ada kegentingan yang memaksa dan menjadi faktor penarik keinginan Bung Karno agar ibu kota berada di tengah-tengah,” tuturnya.
Namun rencana tersebut terbengkalai setelah Indonesia mendapat tarwaran menjadi tuan rumah Asean Games. Karena itulah dibangun stadion Gelora Bung Karno (GBK) dan tugu selamat datang di depan Hotel Indonesia.
Nah, jika nanti IKN baru terbentuk, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru. "Ibu kota yang bukan warisan kolonial. Tapi ibu kota yang kita ciptakan sendiri. Akan menjadi tinta emas dalam sejarah Indonesia," katanya dalam diskusi yang sama.(mar/ttg/jpg)
Editor: Arif
