Kamis, 12 September 2024

37 Gempa Susulan, 73 Orang Meninggal

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Pusdalops BNPB melaporkan 73 orang telah ditemukan meninggal pascagempa M6,2 yang melanda Kabupaten Majene, Sulawesi Barat pada Jumat (15/1). Data ini sampai 17 Januari 2021 pukul 14.00 WIB.

Dari 73 orang tersebut, 64 orang meninggal dunia di Kabupaten Mamuju dan sembilan orang di Kabupaten Majane. BMKG melaporkan dalam masa 14 hingga 17 Januari 2021 telah terjadi 37 kali gempa susulan (aftershock) di dekat episenter gempa di Kabupaten Majene.

Selain itu, terdapat 554 korban luka di Kabupaten Majene dengan rincian antara lain 64 orang luka berat, 215 orang luka sedang dan 275 orang luka ringan. Terdapat 27.850 orang mengungsi di 25 titik pengungsian yang tersebar di Desa Kota Tinggi, Desa Lombong, Desa Kayu Angin, Desa Petabean, Desa Deking, Desa Mekata, Desa Kabiraan, Desa Lakkading, Desa Lembang serta Desa Limbua.

"Sedangkan di Kabupaten Mamuju terdapat 189 orang mengalami luka berat atau rawat inap dan terdapat lima titik pengungsian di Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Simboro," kata Kapusdatinkom BNPB Raditya Jati kemarin.

- Advertisement -

Raditya mengungkapkan, beberapa pelayanan kedaruratan sudah disiapkan pada 3 rumah sakit yang saat ini aktif di Kabupaten Mamuju, yaitu RS Bhayangkara, RS Regional Provinsi Sulawesi Barat, dan RSUD Kabupaten Mamuju.

BPBD Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju serta Kabupaten Polewali Mandar terus melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan TNI-Polri, Basarnas serta relawan maupun instansi lainnya dalam proses evakuasi masyarakat terdampak. Pusdalops BNPB memutakhirkan informasi saat ini bahwa aliran listrik di Kabupaten Majene sebagian sudah menyala. Sedangkan aliran listrik di  sebagian wilayah Kabupaten Mamuju sudah dapat dialiri listrik sedangkan setengahnya masih mengalami gangguan.

- Advertisement -

Selanjutnya, jalur darat yang menghubungkan Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju, Provonsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali pulih dan dapat dilalui kendaraan pada Sabtu (16/1) sore. Adapun jalur tersebut dapat kembali dibuka setelah Dandim 1401/Majene, Letkol Inf Yudi Rombe dari Komando Daerah Militer (Kodam) XIV/Hasanuddin, menugaskan Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 8/SMG untuk membuka akses menggunakan alat berat.

Raditya mengatakan, BNPB telah menyerahkan bantuan awal untuk operasional kebutuhan pokok penanganan Gempabumi Sulawesi Barat sebesar 4 miliar Rupiah pada hari ini, Sabtu (16/1).

"Bantuan tersebut diserahkan sebesar Rp2 miliar untuk Provinsi Sulbar dan masing-masing Rp1 miliar untuk Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene," jelasnya.

Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, pemerintah akan memberikan dana stimulan bagi warga yang memiliki rumah dan mengalami kerusakan dengan besaran masing-masing adalah Rp50 juta untuk rumah rusak berat (RB), Rp25 juta untuk rumah rusak sedang (RS) dan Rp10 juta untuk rumah rusak ringan (RR).
"Ini merupakan usulan dari Pemerintah Provinsi Sulbar kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB," jelas Doni, Ahad (17/1).

Sebelumnya, Doni telah memastikan bahwa kerusakan rumah warga akibat gempa bumi merupakan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. "Pemerintah pasti akan memberikan perhatian kepada masyarakat yang menjadi korban. Termasuk rumah yang rusak nanti menjadi tanggung jawab BNPB bersama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten," pungkas Doni.

Selain itu, BNPB telah menyerahkan bantuan awal untuk operasional kebutuhan pokok penanganan Gempabumi Sulawesi Barat sebesar Rp4 miliar pada hari Sabtu (16/1). Bantuan tersebut diserahkan sebesar Rp2 miliar untuk Provinsi Sulbar dan masing-masing Rp1 miliar untuk Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene.

Doni juga meminta kelompok rentan dengan usia muda dipisahkan di lokasi pengungsian. Hal tersebut dilakukan guna mencegah penularan dan mengantisipasi adanya potensi risiko penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 di tempat pengungsian. Adapun yang dimaksud dalam kelompok rentan adalah bagi mereka yang berusia lanjut, warga yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid, ibu hamil, ibu menyusui, disabilitas, balita dan anak-anak.  

Baca Juga:  Achmad: Sejarah Membantah Pesantren Disebut Sarang Radikalisme

"Nanti akan ada proses swab antigen, untuk kita menjamin para pengungsi tidak terpapar COVID-19," kata Doni.

BNPB juga telah mendistribusikan 8 set tenda isolasi, 10 set tenda pengungsi, 2.004 paket makanan tambahan gizi, 2.004 paket makanan siap saji, 1.002 paket lauk pauk, 700 lembar selimut, 5 unit Light Tower, 200 unit Velbed, 500 paket perlengkapan bayi, 500.000 pcs masker kain, 700 pak mie sagu dan 30 unit Genset 5 KVA.

Sementara dalam kunjungannya kemarin, Menteri PUPR  Basuki Hadimuljono mengungkapkan pihaknya bakal melakukan langkah-langkah penanganan darurat. Prioritas pertama adalah  untuk membuka konektivitas Majene dan Mamuju, supaya bisa diakses seperti semula untuk memudahkan distribusi logistik terutama bahan bakar minyak (BBM).

"Kedua, harus segera membersihkan puing-puing. Saya mendapatkan informasi bahwa semua korban menurut Basarnas sudah bisa dievakuasi, sehingga kami bisa masuk membersihkan puing-puing. Saya beri waktu tidak lebih dari dua minggu semua bersih," kata Basuki.

Langkah selanjutnya yang tidak kalah penting, kata Basuki, adalah menyediakan sarana pendukung di pengungsian, terutama sanitasi dan air bersih.

"Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya akan menyediakan toilet-toilet mobile dan bangun toilet permanen termasuk akses sumber air bersihnya," tuturnya.

Kemudian Menteri Basuki menyatakan, bahwa untuk menjamin keamanan, semua bangunan akan diaudit teknis kelayakannya khususnya bangunan pemerintah dan perumahan yang masih berdiri.

"Tujuannya untuk menentukan masih layak atau tidak bangunan meskipun terlihat kasat mata sekilas masih bagus. Jika masih layak untuk digunakan, maka cukup direnovasi sedikit," ujarnya.

Hasil audit akan menjadi data untuk program  penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Sulbar. Lebih lanjut Basuki menyatakan juga akan memperbaiki jaringan irigasi yang rusak akibat gempa seperti irigasi Seka-Seka agar pertanian kembali berjalan normal.

"Kita libatkan kontraktor BUMN Karya yang kebetulan sedang bekerja di Sulbar yakni PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, dan PT. Brantas Abipraya," ujarnya.

Untuk bergerak cepat melakukan penanganan tanggap darurat Menteri Basuki telah menunjuk Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II, Ditjen Bina Marga Thomas Setiabudi Aden sebagai komandan lapangan penanganan darurat bencana gempa di Sulbar yang akan mengkoordinir balai-balai teknis di lingkungan Kementerian PUPR di provinsi untuk melaksanakan penanganan tanggap darurat.

Sebagai upaya penanganan darurat bencana gempa di Sulbar, Kementerian PUPR telah mengerahkan alat berat untuk memulai pembersihan puing-puing bangunan di Kabupaten Mamuju dan Majene yang kondisinya paling parah. Alat berat yang telah dikerahkan berupa 9 excavator, 1 unit backhoe loader, 1 unit dozer, 1 unit tronton, 5 unit dump truck, dan 1 unit mobil crane.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa instansinya tengah menyiapkan langkah lanjutan.

"Nanti akan kami hadirkan KRI Soeharso-990," ungkap Hadi.

Menurut dia, kapal bantu rumah sakit itu akan sangat berguna bagi masyarakat korban gempa di Mamuju. Sebab, rumah sakit di sana juga rusak berat pascagempa 6,2 skala richter mengguncang.

Panglima TNI juga ingin memastikan bantuan yang masuk cepat terdistribusi. Baik bantuan yang datang dari Jakarta maupun daerah lain.

"Sistem distribusi bantuan yang saat ini sedang berjalan harus benar-benar diamankan," jelas mantan kepala staf angkatan udara (KSAU) tersebut.

Untuk itu, dia meminta aparat TNI dan Polri yang diberi tugas mengawal distribusi bantuan tidak main-main. "Yang berikutnya adalah bagaimana kita bersama menormalkan kembali kebutuhan masyarakat akan bahan bakar," tambah dia.

Baca Juga:  Bawa Mimpi Habibie ke Jogjakarta

Di Jakarta, TNI juga sudah mendirikan posko bantuan untuk masyarakat di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono menyatakan bahwa posko tersebut dibangun untuk memudahkan pengumpulan bantuan. "Setelah bantuan terkumpul TNI AL membawa barang bantuan tersebut menggunakan KRI sampai kepada yang berhak menerima," terang perwira tinggi bintang satu TNI AL tersebut.

Tidak hanya di Jakarta, TNI AL juga membuka posko di Surabaya dan Makassar. Di Jakarta, posko tersebut berada di Kantor Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut (Dispotmaral), Kelapa Gading, Markas Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, dan Markas Komando Armada (Koarmada) I di Jalan Gunung Sahari. Sementara di Surabaya posko dibangun di Markas Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) V.

"Di Makassar posko ada di Lantamal VI Makassar di Jalan Yos Sudarso," kata Julius.

Sementara itu, bantuan yang sudah digeser dari Jakarta ke Sulawesi Barat menggunakan pesawat TNI AU sebanyak 41 ton. Sedangkan ke Kalimantan Selatan, tidak kurang 10 ton bantuan sudah dikirimkan. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama Indan Gilang Buldansyah menyatakan, bantuan itu dikirimkan sesuai perintah dari Presiden Joko Widodo dan panglima TNI. "Pengerahan bantuan dan lain-lain di bawah koordinasi BNPB," jelasnya.

TNI AU bertugas menyiapkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang bisa dipakai untuk mengirim bantuan dari Jakarta ke Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan. Yakni pesawat angkut. Baik Hercules maupun Boeing dan CN.

Selain itu, mereka juga mengirim personel yang bisa menambah tenaga petugas di lokasi bencana. Mereka diperintahkan membantu evakuasi, penanggulangan, dan pemulihan pasca bencana yang melanda beberapa daerah di dua provinsi tersebut. Salah satu kebutuhan korban gempa di Sulbar adalah ketersediaan air bersih. Palang Merah Indonesia (PMI) kemarin menyampaikan sudah mengirimkan sejumlah armada tangki air bersih ke lokasi kantong-kantong pengungsiang. Sedikitnya ada 10 armada tangki air sudah dikirim menuju lokasi gempa. Armada tersebut dikirim dari PMI regional di Makassar dan Kabupaten Luwu Utara.

Ketua Umum PMI Pusat Jusuf Kalla mengatakan dalam setiap kejadian bencana, PMI selalu memprioritaskan ketersediaan air bersih untuk para pengungsi. Sebab dalam setiap kejadian bencana, pengungsi paling membutuhkan air bersih. Selain kebutuhan obat-obatan dan makanan. Kondisi ini dipicu banyaknya kerusakan infrastruktur akibat bencana.

"Salah satu prioritas di setiap kejadian bencana, baik itu gempa maupun banjir adalah air bersih," katanya.

Dia mengatakan di tengah bencana alam seperti gempa dan banjir, banyak infrastruktur penyedia air bersih yang rusak. Selain mengerahkan armada tangki air, pria yang akrab disapa JK itu menugaskan PMI Sulawesi Tengah untuk mengerahkan relawannya ke Sulawesi Barat. Pertimbangannya selain sebagai provinsi tetangga juga sebagai balas budi karena saat tsunami dan Likuifaksi yang menimpa Sulawesi Tengah pada September 2018 lalu. Pada saat itu PMI Sulbar paling pertama tiba di lokasi untuk memberikan bantuannya.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menurunkan tim untuk membantu satuan pendidikan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang terkena dampak gempa di Sulbar. Hingga kemarin, tercatat, ada 27 sekolah yang terdampak gempa dengan kondisi sekolah rusak berat, sedang dan ringan. Rinciannya, 10 sekolah di Kabupaten Majene, dan 14 sekolah di Kabupaten Mamuju, serta 3 sekolah di Kabupaten Mamasa.(tau/mia/syn/wan/jpg)

 

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Pusdalops BNPB melaporkan 73 orang telah ditemukan meninggal pascagempa M6,2 yang melanda Kabupaten Majene, Sulawesi Barat pada Jumat (15/1). Data ini sampai 17 Januari 2021 pukul 14.00 WIB.

Dari 73 orang tersebut, 64 orang meninggal dunia di Kabupaten Mamuju dan sembilan orang di Kabupaten Majane. BMKG melaporkan dalam masa 14 hingga 17 Januari 2021 telah terjadi 37 kali gempa susulan (aftershock) di dekat episenter gempa di Kabupaten Majene.

Selain itu, terdapat 554 korban luka di Kabupaten Majene dengan rincian antara lain 64 orang luka berat, 215 orang luka sedang dan 275 orang luka ringan. Terdapat 27.850 orang mengungsi di 25 titik pengungsian yang tersebar di Desa Kota Tinggi, Desa Lombong, Desa Kayu Angin, Desa Petabean, Desa Deking, Desa Mekata, Desa Kabiraan, Desa Lakkading, Desa Lembang serta Desa Limbua.

"Sedangkan di Kabupaten Mamuju terdapat 189 orang mengalami luka berat atau rawat inap dan terdapat lima titik pengungsian di Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Simboro," kata Kapusdatinkom BNPB Raditya Jati kemarin.

Raditya mengungkapkan, beberapa pelayanan kedaruratan sudah disiapkan pada 3 rumah sakit yang saat ini aktif di Kabupaten Mamuju, yaitu RS Bhayangkara, RS Regional Provinsi Sulawesi Barat, dan RSUD Kabupaten Mamuju.

BPBD Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju serta Kabupaten Polewali Mandar terus melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan TNI-Polri, Basarnas serta relawan maupun instansi lainnya dalam proses evakuasi masyarakat terdampak. Pusdalops BNPB memutakhirkan informasi saat ini bahwa aliran listrik di Kabupaten Majene sebagian sudah menyala. Sedangkan aliran listrik di  sebagian wilayah Kabupaten Mamuju sudah dapat dialiri listrik sedangkan setengahnya masih mengalami gangguan.

Selanjutnya, jalur darat yang menghubungkan Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju, Provonsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali pulih dan dapat dilalui kendaraan pada Sabtu (16/1) sore. Adapun jalur tersebut dapat kembali dibuka setelah Dandim 1401/Majene, Letkol Inf Yudi Rombe dari Komando Daerah Militer (Kodam) XIV/Hasanuddin, menugaskan Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 8/SMG untuk membuka akses menggunakan alat berat.

Raditya mengatakan, BNPB telah menyerahkan bantuan awal untuk operasional kebutuhan pokok penanganan Gempabumi Sulawesi Barat sebesar 4 miliar Rupiah pada hari ini, Sabtu (16/1).

"Bantuan tersebut diserahkan sebesar Rp2 miliar untuk Provinsi Sulbar dan masing-masing Rp1 miliar untuk Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene," jelasnya.

Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, pemerintah akan memberikan dana stimulan bagi warga yang memiliki rumah dan mengalami kerusakan dengan besaran masing-masing adalah Rp50 juta untuk rumah rusak berat (RB), Rp25 juta untuk rumah rusak sedang (RS) dan Rp10 juta untuk rumah rusak ringan (RR).
"Ini merupakan usulan dari Pemerintah Provinsi Sulbar kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB," jelas Doni, Ahad (17/1).

Sebelumnya, Doni telah memastikan bahwa kerusakan rumah warga akibat gempa bumi merupakan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. "Pemerintah pasti akan memberikan perhatian kepada masyarakat yang menjadi korban. Termasuk rumah yang rusak nanti menjadi tanggung jawab BNPB bersama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten," pungkas Doni.

Selain itu, BNPB telah menyerahkan bantuan awal untuk operasional kebutuhan pokok penanganan Gempabumi Sulawesi Barat sebesar Rp4 miliar pada hari Sabtu (16/1). Bantuan tersebut diserahkan sebesar Rp2 miliar untuk Provinsi Sulbar dan masing-masing Rp1 miliar untuk Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene.

Doni juga meminta kelompok rentan dengan usia muda dipisahkan di lokasi pengungsian. Hal tersebut dilakukan guna mencegah penularan dan mengantisipasi adanya potensi risiko penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 di tempat pengungsian. Adapun yang dimaksud dalam kelompok rentan adalah bagi mereka yang berusia lanjut, warga yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid, ibu hamil, ibu menyusui, disabilitas, balita dan anak-anak.  

Baca Juga:  Puluhan Bintara Polri Goro Ponpes yang Terbakar

"Nanti akan ada proses swab antigen, untuk kita menjamin para pengungsi tidak terpapar COVID-19," kata Doni.

BNPB juga telah mendistribusikan 8 set tenda isolasi, 10 set tenda pengungsi, 2.004 paket makanan tambahan gizi, 2.004 paket makanan siap saji, 1.002 paket lauk pauk, 700 lembar selimut, 5 unit Light Tower, 200 unit Velbed, 500 paket perlengkapan bayi, 500.000 pcs masker kain, 700 pak mie sagu dan 30 unit Genset 5 KVA.

Sementara dalam kunjungannya kemarin, Menteri PUPR  Basuki Hadimuljono mengungkapkan pihaknya bakal melakukan langkah-langkah penanganan darurat. Prioritas pertama adalah  untuk membuka konektivitas Majene dan Mamuju, supaya bisa diakses seperti semula untuk memudahkan distribusi logistik terutama bahan bakar minyak (BBM).

"Kedua, harus segera membersihkan puing-puing. Saya mendapatkan informasi bahwa semua korban menurut Basarnas sudah bisa dievakuasi, sehingga kami bisa masuk membersihkan puing-puing. Saya beri waktu tidak lebih dari dua minggu semua bersih," kata Basuki.

Langkah selanjutnya yang tidak kalah penting, kata Basuki, adalah menyediakan sarana pendukung di pengungsian, terutama sanitasi dan air bersih.

"Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya akan menyediakan toilet-toilet mobile dan bangun toilet permanen termasuk akses sumber air bersihnya," tuturnya.

Kemudian Menteri Basuki menyatakan, bahwa untuk menjamin keamanan, semua bangunan akan diaudit teknis kelayakannya khususnya bangunan pemerintah dan perumahan yang masih berdiri.

"Tujuannya untuk menentukan masih layak atau tidak bangunan meskipun terlihat kasat mata sekilas masih bagus. Jika masih layak untuk digunakan, maka cukup direnovasi sedikit," ujarnya.

Hasil audit akan menjadi data untuk program  penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Sulbar. Lebih lanjut Basuki menyatakan juga akan memperbaiki jaringan irigasi yang rusak akibat gempa seperti irigasi Seka-Seka agar pertanian kembali berjalan normal.

"Kita libatkan kontraktor BUMN Karya yang kebetulan sedang bekerja di Sulbar yakni PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, dan PT. Brantas Abipraya," ujarnya.

Untuk bergerak cepat melakukan penanganan tanggap darurat Menteri Basuki telah menunjuk Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II, Ditjen Bina Marga Thomas Setiabudi Aden sebagai komandan lapangan penanganan darurat bencana gempa di Sulbar yang akan mengkoordinir balai-balai teknis di lingkungan Kementerian PUPR di provinsi untuk melaksanakan penanganan tanggap darurat.

Sebagai upaya penanganan darurat bencana gempa di Sulbar, Kementerian PUPR telah mengerahkan alat berat untuk memulai pembersihan puing-puing bangunan di Kabupaten Mamuju dan Majene yang kondisinya paling parah. Alat berat yang telah dikerahkan berupa 9 excavator, 1 unit backhoe loader, 1 unit dozer, 1 unit tronton, 5 unit dump truck, dan 1 unit mobil crane.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa instansinya tengah menyiapkan langkah lanjutan.

"Nanti akan kami hadirkan KRI Soeharso-990," ungkap Hadi.

Menurut dia, kapal bantu rumah sakit itu akan sangat berguna bagi masyarakat korban gempa di Mamuju. Sebab, rumah sakit di sana juga rusak berat pascagempa 6,2 skala richter mengguncang.

Panglima TNI juga ingin memastikan bantuan yang masuk cepat terdistribusi. Baik bantuan yang datang dari Jakarta maupun daerah lain.

"Sistem distribusi bantuan yang saat ini sedang berjalan harus benar-benar diamankan," jelas mantan kepala staf angkatan udara (KSAU) tersebut.

Untuk itu, dia meminta aparat TNI dan Polri yang diberi tugas mengawal distribusi bantuan tidak main-main. "Yang berikutnya adalah bagaimana kita bersama menormalkan kembali kebutuhan masyarakat akan bahan bakar," tambah dia.

Baca Juga:  Achmad: Sejarah Membantah Pesantren Disebut Sarang Radikalisme

Di Jakarta, TNI juga sudah mendirikan posko bantuan untuk masyarakat di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono menyatakan bahwa posko tersebut dibangun untuk memudahkan pengumpulan bantuan. "Setelah bantuan terkumpul TNI AL membawa barang bantuan tersebut menggunakan KRI sampai kepada yang berhak menerima," terang perwira tinggi bintang satu TNI AL tersebut.

Tidak hanya di Jakarta, TNI AL juga membuka posko di Surabaya dan Makassar. Di Jakarta, posko tersebut berada di Kantor Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut (Dispotmaral), Kelapa Gading, Markas Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, dan Markas Komando Armada (Koarmada) I di Jalan Gunung Sahari. Sementara di Surabaya posko dibangun di Markas Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) V.

"Di Makassar posko ada di Lantamal VI Makassar di Jalan Yos Sudarso," kata Julius.

Sementara itu, bantuan yang sudah digeser dari Jakarta ke Sulawesi Barat menggunakan pesawat TNI AU sebanyak 41 ton. Sedangkan ke Kalimantan Selatan, tidak kurang 10 ton bantuan sudah dikirimkan. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama Indan Gilang Buldansyah menyatakan, bantuan itu dikirimkan sesuai perintah dari Presiden Joko Widodo dan panglima TNI. "Pengerahan bantuan dan lain-lain di bawah koordinasi BNPB," jelasnya.

TNI AU bertugas menyiapkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang bisa dipakai untuk mengirim bantuan dari Jakarta ke Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan. Yakni pesawat angkut. Baik Hercules maupun Boeing dan CN.

Selain itu, mereka juga mengirim personel yang bisa menambah tenaga petugas di lokasi bencana. Mereka diperintahkan membantu evakuasi, penanggulangan, dan pemulihan pasca bencana yang melanda beberapa daerah di dua provinsi tersebut. Salah satu kebutuhan korban gempa di Sulbar adalah ketersediaan air bersih. Palang Merah Indonesia (PMI) kemarin menyampaikan sudah mengirimkan sejumlah armada tangki air bersih ke lokasi kantong-kantong pengungsiang. Sedikitnya ada 10 armada tangki air sudah dikirim menuju lokasi gempa. Armada tersebut dikirim dari PMI regional di Makassar dan Kabupaten Luwu Utara.

Ketua Umum PMI Pusat Jusuf Kalla mengatakan dalam setiap kejadian bencana, PMI selalu memprioritaskan ketersediaan air bersih untuk para pengungsi. Sebab dalam setiap kejadian bencana, pengungsi paling membutuhkan air bersih. Selain kebutuhan obat-obatan dan makanan. Kondisi ini dipicu banyaknya kerusakan infrastruktur akibat bencana.

"Salah satu prioritas di setiap kejadian bencana, baik itu gempa maupun banjir adalah air bersih," katanya.

Dia mengatakan di tengah bencana alam seperti gempa dan banjir, banyak infrastruktur penyedia air bersih yang rusak. Selain mengerahkan armada tangki air, pria yang akrab disapa JK itu menugaskan PMI Sulawesi Tengah untuk mengerahkan relawannya ke Sulawesi Barat. Pertimbangannya selain sebagai provinsi tetangga juga sebagai balas budi karena saat tsunami dan Likuifaksi yang menimpa Sulawesi Tengah pada September 2018 lalu. Pada saat itu PMI Sulbar paling pertama tiba di lokasi untuk memberikan bantuannya.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menurunkan tim untuk membantu satuan pendidikan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang terkena dampak gempa di Sulbar. Hingga kemarin, tercatat, ada 27 sekolah yang terdampak gempa dengan kondisi sekolah rusak berat, sedang dan ringan. Rinciannya, 10 sekolah di Kabupaten Majene, dan 14 sekolah di Kabupaten Mamuju, serta 3 sekolah di Kabupaten Mamasa.(tau/mia/syn/wan/jpg)

 

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

Terbaru

spot_img

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari