Rabu, 18 September 2024

Presiden Larang Menteri ke Luar Negeri

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Presiden Joko Widodo meminta seluruh elemen pemerintahan untuk memiliki rasa kepekaan terhadap situasi krisis atau sense of crisis. Ia mengingatkan Indonesia sedang menjalani Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentu sense of crisis seluruh kementerian, lembaga, para pemimpin harus ada," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung lewat kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7/2021).

Pramono menyebut Jokowi menetapkan sejumlah pembatasan untuk para kepala lembaga. Salah satunya, larangan berpergian ke luar negeri.

Politikus PDIP itu berkata pengecualian diberikan pada Menteri Luar Negeri (Menlu). Menlu tetap boleh meninggalkan Tanah Air selama untuk kepentingan tugasnya.

- Advertisement -

"Yang lainnya kalau ada hal bersifat khusus, harus izin secara langsung dari Pak Presiden," ucap Pramono menyampaikan instruksi Jokowi.

Baca Juga:  Kini Durasi Live Instagram Bisa Sampai 4 Jam

Dalam kesempatan itu, Pramono juga menyampaikan keputusan Jokowi membatalkan vaksin berbayar. Jokowi, ucapnya, mengambil keputusan itu setelah mendengar berbagai masukan.

- Advertisement -

"Presiden telah memberi arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar, yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma, semua dibatalkan dan dicabut sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan," tutur Pramono.

Pemerintah menerima hujan kritik karena tindakan para pejabat. Misalnya, saat Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mempromosikan Ivermectin sebagai obat Covid-19 saat belum teruji secara saintifik.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga jadi sasaran kritik. Warganet merundung Mahfud karena malah membahas sinetron Ikatan Cinta saat masyarakat sedang kesulitan karena PPKM Darurat.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga dikritik habis oleh masyarakat. Pernyataan Luhut soal kondisi pandemi terkendali jadi perbincangan hangat warga hingga elite negara.

Baca Juga:  Huawei Bikin Retak Aliansi Five Eyes

"Jangan terus menerus memainkan psikologi rakyat, membuat framing dengan statemen-statemen yang menyebutkan bahwa 'Kasus Covid-19 bisa dikendalikan, Indonesia baik-baik saja'," ucap Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta dalam keterangan tertulis, Jumat (16/7).

Selain itu, sejumlah menteri juga melakukan lawatan ke luar negeri di masa PPKM, diantaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang melakukan lawatan ke Singapura. 

Kemudian Menteri Perdagangan M Luthfi dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang berkunjung ke Amerika Serikat selama sembilan hari terhitung sejak 9-18 Juli 2021. Mereka berdalih kunjungannya ke Amerika Serikat mempercepat langkah pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan perdagangan dan investasi.

Sumber: JPNN/News/CNN/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun
 

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Presiden Joko Widodo meminta seluruh elemen pemerintahan untuk memiliki rasa kepekaan terhadap situasi krisis atau sense of crisis. Ia mengingatkan Indonesia sedang menjalani Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentu sense of crisis seluruh kementerian, lembaga, para pemimpin harus ada," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung lewat kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7/2021).

Pramono menyebut Jokowi menetapkan sejumlah pembatasan untuk para kepala lembaga. Salah satunya, larangan berpergian ke luar negeri.

Politikus PDIP itu berkata pengecualian diberikan pada Menteri Luar Negeri (Menlu). Menlu tetap boleh meninggalkan Tanah Air selama untuk kepentingan tugasnya.

"Yang lainnya kalau ada hal bersifat khusus, harus izin secara langsung dari Pak Presiden," ucap Pramono menyampaikan instruksi Jokowi.

Baca Juga:  Huawei Bikin Retak Aliansi Five Eyes

Dalam kesempatan itu, Pramono juga menyampaikan keputusan Jokowi membatalkan vaksin berbayar. Jokowi, ucapnya, mengambil keputusan itu setelah mendengar berbagai masukan.

"Presiden telah memberi arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar, yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma, semua dibatalkan dan dicabut sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan," tutur Pramono.

Pemerintah menerima hujan kritik karena tindakan para pejabat. Misalnya, saat Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mempromosikan Ivermectin sebagai obat Covid-19 saat belum teruji secara saintifik.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga jadi sasaran kritik. Warganet merundung Mahfud karena malah membahas sinetron Ikatan Cinta saat masyarakat sedang kesulitan karena PPKM Darurat.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga dikritik habis oleh masyarakat. Pernyataan Luhut soal kondisi pandemi terkendali jadi perbincangan hangat warga hingga elite negara.

Baca Juga:  Wayang Kathy

"Jangan terus menerus memainkan psikologi rakyat, membuat framing dengan statemen-statemen yang menyebutkan bahwa 'Kasus Covid-19 bisa dikendalikan, Indonesia baik-baik saja'," ucap Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta dalam keterangan tertulis, Jumat (16/7).

Selain itu, sejumlah menteri juga melakukan lawatan ke luar negeri di masa PPKM, diantaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang melakukan lawatan ke Singapura. 

Kemudian Menteri Perdagangan M Luthfi dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang berkunjung ke Amerika Serikat selama sembilan hari terhitung sejak 9-18 Juli 2021. Mereka berdalih kunjungannya ke Amerika Serikat mempercepat langkah pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan perdagangan dan investasi.

Sumber: JPNN/News/CNN/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun
 

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

Terbaru

spot_img

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari