MERANTI (RIAUPOS.CO) – Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H M Adil SH beserta rombongan sambangi Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) RI. 

Kunjungan itu sekaligus menagih janji Presiden Joko Widodo yang sempat menegaskan akan fokus membangun Indonesia mulai dari daerah perbatasan yang merupakan pintu gerbang dan wajah pulau terluar Indonesia. 

Sesuai PP Nomor 13 Tahun 2017 Tentang tata ruang nasional sebagian besar daerah setempat, seperti di Pulau Rangsang masuk kedalam kawasan strategis nasional. Itu juga diperkuat oleh Kepres Tahun 2016 yang seharusnya menjadi prioritas.

Demikian disampaikan Adil di depan Menteri Dr Drs Abdul Halim Iskandar MPd, dan Dirjen pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal Ir Harlina Sulistyorini MSi.

Deretan program skala prioritas pun di paparkan. Mulai dari jalan, air pendidikan hingga pembangunan sektor kesehatan. Termasuk soal bencana karhutla dan abrasi yang berkelanjutan. 

Namun mewujudkan program tersebut ia mengaku sangat membutuhkan dukungan bantuan dari pemerintah pusat. Terutama Kemendes, hendaknya dapat menjadikan Kepulauan Meranti sebagai objek kegiatan strategis yang berkelanjutan.

"Semoga dengan kedatangan kami mendapatkan solusi dari pihak Kementrian Desa dan untuk dapat menuntaskan berbagai masalah yang terjadi di Meranti," harap Adil, Selasa (16/3/21) siang. 

Menyikapi masalah itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Abdul Halim Iskandar memberikan tanggapan positif. Pihaknya akan berusaha mendukung Pembangunan di Kepulauan Meranti, sesuai dengan program yang akan dilaksanakan oleh Kementriannya. Dan siap membantu Adil mengatasi masalah kemiskinan terutama di desa-desa lokpri.

"Kita akan kaji dan rencanakan untuk pilot project program pengentasan kemiskinan di desa-desa yang ada di Kecamatan Pulau Merbau. Selain jumlah penduduk miskinnya banyak, juga merupakan lokpri desa perbatasan," ungkapnya. 

Dengan pilot project itu, pembangunan infrastruktur publik di desa-desa di Pulau Merbau, seperti jalan, air bersih, kelistrikan, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan pengembangan ekonomi masyarakatnya akan mendapat perhatian khusus. 

Ketika itu ia juga menginstruksikan Dirjen di jajarannya untuk melakukan komunikasi langsung dengan Pemkab Meranti untuk mengkaji pilot project tersebut.

"Ini harus terus dikomunikasikan antara Dirjen dengan Pemkab Meranti, supaya dibuat kajian yang benar untuk program pilot project penanggulangan kemiskinan ini," ungkapnya.

Mendes juga berpesan agar pemanfaatan dana desa (DDs) di Meranti benar-benar sesuai aturan dan memberi manfaat besar bagi masyarakat. Apalagi mengingatkan anggaran DDs dari APBN cukup besar untuk setiap desa.

Laporan: Wira Saputra (Selatpanjang)

Editor: Eka G Putra

MERANTI (RIAUPOS.CO) – Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H M Adil SH beserta rombongan sambangi Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) RI. 

Kunjungan itu sekaligus menagih janji Presiden Joko Widodo yang sempat menegaskan akan fokus membangun Indonesia mulai dari daerah perbatasan yang merupakan pintu gerbang dan wajah pulau terluar Indonesia. 

Sesuai PP Nomor 13 Tahun 2017 Tentang tata ruang nasional sebagian besar daerah setempat, seperti di Pulau Rangsang masuk kedalam kawasan strategis nasional. Itu juga diperkuat oleh Kepres Tahun 2016 yang seharusnya menjadi prioritas.

Demikian disampaikan Adil di depan Menteri Dr Drs Abdul Halim Iskandar MPd, dan Dirjen pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal Ir Harlina Sulistyorini MSi.

Deretan program skala prioritas pun di paparkan. Mulai dari jalan, air pendidikan hingga pembangunan sektor kesehatan. Termasuk soal bencana karhutla dan abrasi yang berkelanjutan. 

Namun mewujudkan program tersebut ia mengaku sangat membutuhkan dukungan bantuan dari pemerintah pusat. Terutama Kemendes, hendaknya dapat menjadikan Kepulauan Meranti sebagai objek kegiatan strategis yang berkelanjutan.

"Semoga dengan kedatangan kami mendapatkan solusi dari pihak Kementrian Desa dan untuk dapat menuntaskan berbagai masalah yang terjadi di Meranti," harap Adil, Selasa (16/3/21) siang. 

Menyikapi masalah itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Abdul Halim Iskandar memberikan tanggapan positif. Pihaknya akan berusaha mendukung Pembangunan di Kepulauan Meranti, sesuai dengan program yang akan dilaksanakan oleh Kementriannya. Dan siap membantu Adil mengatasi masalah kemiskinan terutama di desa-desa lokpri.

"Kita akan kaji dan rencanakan untuk pilot project program pengentasan kemiskinan di desa-desa yang ada di Kecamatan Pulau Merbau. Selain jumlah penduduk miskinnya banyak, juga merupakan lokpri desa perbatasan," ungkapnya. 

Dengan pilot project itu, pembangunan infrastruktur publik di desa-desa di Pulau Merbau, seperti jalan, air bersih, kelistrikan, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan pengembangan ekonomi masyarakatnya akan mendapat perhatian khusus. 

Ketika itu ia juga menginstruksikan Dirjen di jajarannya untuk melakukan komunikasi langsung dengan Pemkab Meranti untuk mengkaji pilot project tersebut.

"Ini harus terus dikomunikasikan antara Dirjen dengan Pemkab Meranti, supaya dibuat kajian yang benar untuk program pilot project penanggulangan kemiskinan ini," ungkapnya.

Mendes juga berpesan agar pemanfaatan dana desa (DDs) di Meranti benar-benar sesuai aturan dan memberi manfaat besar bagi masyarakat. Apalagi mengingatkan anggaran DDs dari APBN cukup besar untuk setiap desa.

Laporan: Wira Saputra (Selatpanjang)

Editor: Eka G Putra

MERANTI (RIAUPOS.CO) – Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H M Adil SH beserta rombongan sambangi Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) RI. 

Kunjungan itu sekaligus menagih janji Presiden Joko Widodo yang sempat menegaskan akan fokus membangun Indonesia mulai dari daerah perbatasan yang merupakan pintu gerbang dan wajah pulau terluar Indonesia. 

Sesuai PP Nomor 13 Tahun 2017 Tentang tata ruang nasional sebagian besar daerah setempat, seperti di Pulau Rangsang masuk kedalam kawasan strategis nasional. Itu juga diperkuat oleh Kepres Tahun 2016 yang seharusnya menjadi prioritas.

Demikian disampaikan Adil di depan Menteri Dr Drs Abdul Halim Iskandar MPd, dan Dirjen pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal Ir Harlina Sulistyorini MSi.

Deretan program skala prioritas pun di paparkan. Mulai dari jalan, air pendidikan hingga pembangunan sektor kesehatan. Termasuk soal bencana karhutla dan abrasi yang berkelanjutan. 

Namun mewujudkan program tersebut ia mengaku sangat membutuhkan dukungan bantuan dari pemerintah pusat. Terutama Kemendes, hendaknya dapat menjadikan Kepulauan Meranti sebagai objek kegiatan strategis yang berkelanjutan.

"Semoga dengan kedatangan kami mendapatkan solusi dari pihak Kementrian Desa dan untuk dapat menuntaskan berbagai masalah yang terjadi di Meranti," harap Adil, Selasa (16/3/21) siang. 

Menyikapi masalah itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Abdul Halim Iskandar memberikan tanggapan positif. Pihaknya akan berusaha mendukung Pembangunan di Kepulauan Meranti, sesuai dengan program yang akan dilaksanakan oleh Kementriannya. Dan siap membantu Adil mengatasi masalah kemiskinan terutama di desa-desa lokpri.

"Kita akan kaji dan rencanakan untuk pilot project program pengentasan kemiskinan di desa-desa yang ada di Kecamatan Pulau Merbau. Selain jumlah penduduk miskinnya banyak, juga merupakan lokpri desa perbatasan," ungkapnya. 

Dengan pilot project itu, pembangunan infrastruktur publik di desa-desa di Pulau Merbau, seperti jalan, air bersih, kelistrikan, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan pengembangan ekonomi masyarakatnya akan mendapat perhatian khusus. 

Ketika itu ia juga menginstruksikan Dirjen di jajarannya untuk melakukan komunikasi langsung dengan Pemkab Meranti untuk mengkaji pilot project tersebut.

"Ini harus terus dikomunikasikan antara Dirjen dengan Pemkab Meranti, supaya dibuat kajian yang benar untuk program pilot project penanggulangan kemiskinan ini," ungkapnya.

Mendes juga berpesan agar pemanfaatan dana desa (DDs) di Meranti benar-benar sesuai aturan dan memberi manfaat besar bagi masyarakat. Apalagi mengingatkan anggaran DDs dari APBN cukup besar untuk setiap desa.

Laporan: Wira Saputra (Selatpanjang)

Editor: Eka G Putra

MERANTI (RIAUPOS.CO) – Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H M Adil SH beserta rombongan sambangi Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) RI. 

Kunjungan itu sekaligus menagih janji Presiden Joko Widodo yang sempat menegaskan akan fokus membangun Indonesia mulai dari daerah perbatasan yang merupakan pintu gerbang dan wajah pulau terluar Indonesia. 

Sesuai PP Nomor 13 Tahun 2017 Tentang tata ruang nasional sebagian besar daerah setempat, seperti di Pulau Rangsang masuk kedalam kawasan strategis nasional. Itu juga diperkuat oleh Kepres Tahun 2016 yang seharusnya menjadi prioritas.

Demikian disampaikan Adil di depan Menteri Dr Drs Abdul Halim Iskandar MPd, dan Dirjen pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal Ir Harlina Sulistyorini MSi.

Deretan program skala prioritas pun di paparkan. Mulai dari jalan, air pendidikan hingga pembangunan sektor kesehatan. Termasuk soal bencana karhutla dan abrasi yang berkelanjutan. 

Namun mewujudkan program tersebut ia mengaku sangat membutuhkan dukungan bantuan dari pemerintah pusat. Terutama Kemendes, hendaknya dapat menjadikan Kepulauan Meranti sebagai objek kegiatan strategis yang berkelanjutan.

"Semoga dengan kedatangan kami mendapatkan solusi dari pihak Kementrian Desa dan untuk dapat menuntaskan berbagai masalah yang terjadi di Meranti," harap Adil, Selasa (16/3/21) siang. 

Menyikapi masalah itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Abdul Halim Iskandar memberikan tanggapan positif. Pihaknya akan berusaha mendukung Pembangunan di Kepulauan Meranti, sesuai dengan program yang akan dilaksanakan oleh Kementriannya. Dan siap membantu Adil mengatasi masalah kemiskinan terutama di desa-desa lokpri.

"Kita akan kaji dan rencanakan untuk pilot project program pengentasan kemiskinan di desa-desa yang ada di Kecamatan Pulau Merbau. Selain jumlah penduduk miskinnya banyak, juga merupakan lokpri desa perbatasan," ungkapnya. 

Dengan pilot project itu, pembangunan infrastruktur publik di desa-desa di Pulau Merbau, seperti jalan, air bersih, kelistrikan, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan pengembangan ekonomi masyarakatnya akan mendapat perhatian khusus. 

Ketika itu ia juga menginstruksikan Dirjen di jajarannya untuk melakukan komunikasi langsung dengan Pemkab Meranti untuk mengkaji pilot project tersebut.

"Ini harus terus dikomunikasikan antara Dirjen dengan Pemkab Meranti, supaya dibuat kajian yang benar untuk program pilot project penanggulangan kemiskinan ini," ungkapnya.

Mendes juga berpesan agar pemanfaatan dana desa (DDs) di Meranti benar-benar sesuai aturan dan memberi manfaat besar bagi masyarakat. Apalagi mengingatkan anggaran DDs dari APBN cukup besar untuk setiap desa.

Laporan: Wira Saputra (Selatpanjang)

Editor: Eka G Putra