Sabtu, 23 November 2024
spot_img

Presiden Jokowi Didesak Lobi Raja Salman soal Haji

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Presiden Jokowi harus turun tangan untuk melakukan negosiasi langsung dengan Kerajaan Arab Saudi guna memastikan keberangkatan jamaah calon haji (JCH) tahun 1442 H/2021 M, mengingat jadwal pelaksanaan ibadah haji semakin dekat.

Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi VIII DPR RI,Fraksi Demokrat Achmad. Achmad mengatakan untuk mendapatkan kepastian keberangkatan JCH tersebut dengan kondisi pendemi sekarang ini, hanya bisa dilakukan langsung oleh kedua kepala negara.

"Komisi VIII mendesak Presiden Jokowi melobi langsung Kerajaan Arab Saudi dan Raja Salman untuk memastikan masalah keberangkatan JCH. Hal ini tidak hanya cukup antara mentri agama RI dengan mentri urusan haji dan waqaf kerajaan Arab Saudi, tapi harus presiden langsung yang turun tangan," kata Achmad kepada wartawan, Jumat (16/4/2021).

Baca Juga:  PPKM Luar Jawa-Bali Mulai Menghijau

Achmad menilai, diplomasi yang terbilang lemah itu menyebabkan Indonesia sampai saat ini belum mendapatkan kepastian tentang keberangkatan, kuota jamaah hingga visa. Termasuk kunjungan bagi tim Panja Haji DPR RI bersama pemerintah belum dibuka untuk dapat melakukan observasi dan persiapan secara langsung di Tanah Suci.

Akibatnya, Indonesia belum mendapatkan gambaran jelas terkait protap pelaksanaan haji di masa pandemi.

"Ini kan menyangkut harga diri bangsa kita juga. Indonesia sebagai negara yang terbesar penduduk muslimnya di dunia dan juga JCH, sudah seharusnya kita di prioritaskan," tambahnya.

Politisi Demokrat asal Riau itu menegaskan, pemerintah harus memastikan nasib JCH. Pasalnya, sudah setahun mereka batal berangkat menunaikan ibadah haji.

Baca Juga:  Bupati Apresiasi Pembangunan Puskesmas Rawat Inap

"Pemerintah harus fokus dalam mengurus ini. Bapak presiden harus turun langsung dan memastikan nasib mereka ini," sambungnya.

Terkait kondisi pandemi Covid-19, ia mengusulkan kemungkinan JCH yang tak memenuhi syarat vaksinasi Covid-19 karena beberapa faktor bisa dibina terlebih dahulu. "Intinya DPR akan mendesak terus upaya pemerintah untuk memberangkatkan dan Komisi VIII juga akan terus mengawal ini," pungkasnya.

Laporan: Yusnir (Jakarta)
Editor: Rinaldi

 

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Presiden Jokowi harus turun tangan untuk melakukan negosiasi langsung dengan Kerajaan Arab Saudi guna memastikan keberangkatan jamaah calon haji (JCH) tahun 1442 H/2021 M, mengingat jadwal pelaksanaan ibadah haji semakin dekat.

Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi VIII DPR RI,Fraksi Demokrat Achmad. Achmad mengatakan untuk mendapatkan kepastian keberangkatan JCH tersebut dengan kondisi pendemi sekarang ini, hanya bisa dilakukan langsung oleh kedua kepala negara.

- Advertisement -

"Komisi VIII mendesak Presiden Jokowi melobi langsung Kerajaan Arab Saudi dan Raja Salman untuk memastikan masalah keberangkatan JCH. Hal ini tidak hanya cukup antara mentri agama RI dengan mentri urusan haji dan waqaf kerajaan Arab Saudi, tapi harus presiden langsung yang turun tangan," kata Achmad kepada wartawan, Jumat (16/4/2021).

Baca Juga:  Kemeriahan Festival Ruang Kita II 2019

Achmad menilai, diplomasi yang terbilang lemah itu menyebabkan Indonesia sampai saat ini belum mendapatkan kepastian tentang keberangkatan, kuota jamaah hingga visa. Termasuk kunjungan bagi tim Panja Haji DPR RI bersama pemerintah belum dibuka untuk dapat melakukan observasi dan persiapan secara langsung di Tanah Suci.

- Advertisement -

Akibatnya, Indonesia belum mendapatkan gambaran jelas terkait protap pelaksanaan haji di masa pandemi.

"Ini kan menyangkut harga diri bangsa kita juga. Indonesia sebagai negara yang terbesar penduduk muslimnya di dunia dan juga JCH, sudah seharusnya kita di prioritaskan," tambahnya.

Politisi Demokrat asal Riau itu menegaskan, pemerintah harus memastikan nasib JCH. Pasalnya, sudah setahun mereka batal berangkat menunaikan ibadah haji.

Baca Juga:  Leeds Menunggu 16 untuk Kembali ke Premiership

"Pemerintah harus fokus dalam mengurus ini. Bapak presiden harus turun langsung dan memastikan nasib mereka ini," sambungnya.

Terkait kondisi pandemi Covid-19, ia mengusulkan kemungkinan JCH yang tak memenuhi syarat vaksinasi Covid-19 karena beberapa faktor bisa dibina terlebih dahulu. "Intinya DPR akan mendesak terus upaya pemerintah untuk memberangkatkan dan Komisi VIII juga akan terus mengawal ini," pungkasnya.

Laporan: Yusnir (Jakarta)
Editor: Rinaldi

 

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img
spot_img
spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari