JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Presiden Jokowi memperkirakan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan dipakai untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur, tidak akan mencapai Rp 100 triliun.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas membahas persiapan pemindahan IKN, di Kantor Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/1). Rapat itu dihadiri pimpinan kementerian dan lembaga Kabinet Indonesia Maju.
"Berkaitan dengan skema anggaran. Pertama, infrastruktur dasar nanti akan dikerjakan kementerian PUPR. Kemudian untuk cluster pemerintahan yang berkaitan dengan Istana dan gedung-gedung kementerian ini juga akan dikerjakan oleh pemerintah," ucap Jokowi.
Di luar pembangunan Istana Kepresidenan dan gedung kementerian dan lembaga itu, lanjutnya, prosesnya bisa dikerjasamakan lewat skema PPP (Public Private Partnership) maupun dikerjakan investor.
"Saya berharap ini betul-betul dihitung secara detail, pemerintah harus keluar berapa. Tetapi saya melihat, kalau saya melihat, saya kira pemerintah enggak akan keluar lebih dari Rp100 triliun," ucap mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Masalah lingkungan juga disinggung Jokowi dalam foruum tersebut. Dia mengatakan, IKN ini nantinya mengusung konsep Nagara Rimba Nusa. Artinya ada kewajiban untuk memperbaiki lingkungan yang kurang baik menjadi baik.
"Hutan yang rusak menjadi hutan yang kita rehabilitasi dan kita perbaiki. Hutan konservasi yang juga rusak kita perbaiki," tambahnya. (fat)
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Presiden Jokowi memperkirakan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan dipakai untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur, tidak akan mencapai Rp 100 triliun.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas membahas persiapan pemindahan IKN, di Kantor Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/1). Rapat itu dihadiri pimpinan kementerian dan lembaga Kabinet Indonesia Maju.
- Advertisement -
"Berkaitan dengan skema anggaran. Pertama, infrastruktur dasar nanti akan dikerjakan kementerian PUPR. Kemudian untuk cluster pemerintahan yang berkaitan dengan Istana dan gedung-gedung kementerian ini juga akan dikerjakan oleh pemerintah," ucap Jokowi.
Di luar pembangunan Istana Kepresidenan dan gedung kementerian dan lembaga itu, lanjutnya, prosesnya bisa dikerjasamakan lewat skema PPP (Public Private Partnership) maupun dikerjakan investor.
- Advertisement -
"Saya berharap ini betul-betul dihitung secara detail, pemerintah harus keluar berapa. Tetapi saya melihat, kalau saya melihat, saya kira pemerintah enggak akan keluar lebih dari Rp100 triliun," ucap mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Masalah lingkungan juga disinggung Jokowi dalam foruum tersebut. Dia mengatakan, IKN ini nantinya mengusung konsep Nagara Rimba Nusa. Artinya ada kewajiban untuk memperbaiki lingkungan yang kurang baik menjadi baik.
"Hutan yang rusak menjadi hutan yang kita rehabilitasi dan kita perbaiki. Hutan konservasi yang juga rusak kita perbaiki," tambahnya. (fat)
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal
