JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Dewan Pengurus Apkasi menjalin kesepakatan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertahanan Nasional untuk menginventarisir persoalan pertanahan di daerah. Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas memimpin langsung pertemuan dengan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil di Kantor Kementerian ATR di Jakarta, Selasa (11/2).
Dalam pertemuan itu, Sofyan Djalil berharap pertemuan dengan Apkasi bisa menghasilkan poin-poin strategis yang bisa diangkat di dalam pembahasan omnibus law. "Di rapat kabinet salah satu concern pembahasan adalah masalah tata ruang. Nanti di omnibus law, kebijakan yang berjalan di lapangan akan sangat tergantung dengan masalah tata ruang. Semoga kita bisa mengurai apa-apa yang perlu dikaji dan dituntaskan bersama," ujarnya.
Ketua Umum Apkasi, Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa Apkasi telah menyiapkan usulan dan saran secara tertulis mengenai persoalan-persoalan tata ruang maupun sengketa dan konflik pertanahan di lapangan berdasarkan masukan yang diberikan oleh daerah.
"Pak Menteri yang kami hormati, kami kira konflik tata ruang ini memang paling banyak sehingga kami perlu menangani secara khusus. Tidak terkecuali sengketa tanah kini merambah kepada aset-aset daerah. Dan karena pemda tidak memiliki anggaran untuk mendampingi secara hukum, di beberapa tempat kita kalah di pengadilan," paparnya.
Azwar Anas menambahkan, beberapa tahun terakhir beberapa daerah terbantu dengan afirmasi baru sinergi dengan Kantor BPN yang pimpinannya bagus. Ini tentu sangat membantu penyelesaian konflik-konflik yang terjadi.
"Masalah lain yang cukup menonjol adalah masalah perijinan. Kami berharap di omnibus law nanti beberapa regulasi yang selama ini ditarik ke Jakarta bisa segera didelegasikan ulang sehingga bisa mempermudah perizinan," harap Azwar Anas.
Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi) menyerahkan rekomendasi tertulis Apkasi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A Djalil terkait persoalan agraria dan tata ruang di Aula PTSP Kantor Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Selasa (11/2/2020)
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Dewan Pengurus Apkasi menjalin kesepakatan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertahanan Nasional untuk menginventarisir persoalan pertanahan di daerah. Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas memimpin langsung pertemuan dengan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil di Kantor Kementerian ATR di Jakarta, Selasa (11/2).
Dalam pertemuan itu, Sofyan Djalil berharap pertemuan dengan Apkasi bisa menghasilkan poin-poin strategis yang bisa diangkat di dalam pembahasan omnibus law. "Di rapat kabinet salah satu concern pembahasan adalah masalah tata ruang. Nanti di omnibus law, kebijakan yang berjalan di lapangan akan sangat tergantung dengan masalah tata ruang. Semoga kita bisa mengurai apa-apa yang perlu dikaji dan dituntaskan bersama," ujarnya.
- Advertisement -
Ketua Umum Apkasi, Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa Apkasi telah menyiapkan usulan dan saran secara tertulis mengenai persoalan-persoalan tata ruang maupun sengketa dan konflik pertanahan di lapangan berdasarkan masukan yang diberikan oleh daerah.
"Pak Menteri yang kami hormati, kami kira konflik tata ruang ini memang paling banyak sehingga kami perlu menangani secara khusus. Tidak terkecuali sengketa tanah kini merambah kepada aset-aset daerah. Dan karena pemda tidak memiliki anggaran untuk mendampingi secara hukum, di beberapa tempat kita kalah di pengadilan," paparnya.
- Advertisement -
Azwar Anas menambahkan, beberapa tahun terakhir beberapa daerah terbantu dengan afirmasi baru sinergi dengan Kantor BPN yang pimpinannya bagus. Ini tentu sangat membantu penyelesaian konflik-konflik yang terjadi.
"Masalah lain yang cukup menonjol adalah masalah perijinan. Kami berharap di omnibus law nanti beberapa regulasi yang selama ini ditarik ke Jakarta bisa segera didelegasikan ulang sehingga bisa mempermudah perizinan," harap Azwar Anas.
Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi) menyerahkan rekomendasi tertulis Apkasi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A Djalil terkait persoalan agraria dan tata ruang di Aula PTSP Kantor Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Selasa (11/2/2020)
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi
