JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan ada 5.000 wartawan yang mendapatkan vaksinasi Covid-19. Selain itu berbagai insentif diberikan untuk mendukung media massa di Tanah Air. Hal itu disampaikan saat puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN), Selasa (9/2.)
Jokowi hadir secara virtual di acara yang mengusung tema Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi dengan Pers sebagai
Akselerator Perubahan itu. Orang nomor satu di Indonesia ini mengucapkan selamat Hari Pers.
"Saya tahu di saat pandemi sekarang ini, rekan-rekan pers tetap bekerja dan berada di garis terdepan untuk mengabarkan setiap perkembangan situasi dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat,," ujar Presiden dalam sambutannya.
Kepala Negara memahami, insan pers sebagaimana sektor-sektor lainnya turut menghadapi masa sulit di tengah pandemi saat ini. Untuk itu pemerintah berupaya meringankan beban industri media melalui sejumlah insentif yang telah disediakan. "PPh 21 bagi awak media telah dimasukkan ke dalam daftar pajak yang ditanggung oleh pemerintah," katanya.
Selain itu juga ada insentif lain. Antara lain pengurangan PPh Badan, pembebasan PPh 22 Impor, hingga percepatan restitusi yang juga berlaku sampai bulan Juni 2021. Presiden menjelaskan, saat ini pemerintah tengah memfokuskan pembelanjaan anggarannya untuk kebijakan vaksinasi Covid-19 secara massal. Tenaga kesehatan menjadi prioritas pertama bagi kebijakan tersebut pada tahap awal pelaksanaan. Jokowi juga menjanjikan ada vaksin untuk awak media karena menjadi garda terdepan dalam mengedukasi penanganan pandemic.
"Di akhir bulan Februari sampai awal Maret nanti, untuk awak media sudah kita siapkan kira-kira 5.000 orang untuk bisa divaksin," tuturnya.
Penanggungjawab Hari Pers 2021 Atal S Depari menyatakan bahwa jurnalis diterjunkan sebagai ujung tombak dalam ubah perilaku Covid-19. Tujuannya agar masyarakat sadar protokol kesehatan.
"Kabar buruknya, pandemi ini membuat industri media juga turun," ungkapnya.
Sehingga ada perusahaan yang mem-PHK karyawan hingga gulung tikar. Untuk itu dia memohon insentif untuk industri pers nasional dapat benar diwujudkan.
Dalam kesempatan yang sama, Atal juga mengumumkan berbagai penghargaan yang diberikan dalam rangka HPN ini. Sejumlah media dan kalangan jurnalis menerima penghargaan Anugerah Jurnalistik Adinegoro. Selain itu juga terdapat, Anugerah Kebudayaan dan penghargaan Pena Emas. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, turut menerima penghargaan berupa Medali Emas Kemerdekaan Pers sebagai penghargaan tertinggi pada HPN. Doni dinilai telah membangun kerja sama dengan pers dan para jurnalis melalui sejumlah program sosialisasi penanggulangan pandemi virus corona.
Sementara itu, LBH Pers bersama ICJR dan IJRS meminta pemerintah memberi atensi terhadap kasus-kasus kekerasan yang kerap menimpa jurnalis di lapangan. Berdasar laporan yang diterima LBH Pers sepanjang 2020, tidak kurang sepuluh kasus kriminalisasi terhadap jurnalis terjadi. Dari sepuluh kasus itu, delapan di antaranya menggunakan UU ITE. Data LBH Pers juga mencatat total terjadi 69 kasus penganiayaan terhadap jurnalis pada 2020. Di tahun yang sama juga terjadi 22 kasus penghapusan data liputan secara paksa.
Tidak hanya itu, sepanjang tahun lalu LBH Pers mencatat terjadi 23 kasus perampasan dan pengrusakan alat kerja jurnalis. Buruknya angka-angka tersebut semakin tinggi bila dibandingkan dengan kasus-kasus yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, mereka mendorong supaya pemerintah mengevaluasi dan merevisi sejumlah aturan. Di antara UU ITE yang kerap disalahgunakan.
"Terutama tindak pidana yang memiliki rumusan sangat lentur dan karet seperti Pasal 27 ayat (3) maupun 28 ayat (2) UU ITE," ungkap Direktur LBH Pers Ade Wahyudi.
Selain itu, Ade menyatakan, pemerintah harus mengawasi ketat aparat penegak hukum. Sebab, tidak sedikit kasus diproses penegak hukum menggunakan pasal-pasal yang membungkam kritik. Padahal, dalam berbagai kesempatan presiden kerap membuka diri untuk dikritik. Mereka juga mendorong penguatan peran Dewan Pers dalam menangani kasus-kasus pidana yang melibatkan jurnalis.
"Dan mengingatkan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi produk pers dan jurnalis," tegasnya.
Senada, Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin Al Rahab menyatakan bahwa kebebasan pers sebagai buah dari reformasi tidak boleh diganggu. Sebaliknya, kebebasan pers harus dijaga. Lebih dari itu, dia menilai insan pers sebagai pejuang HAM.
"Maka dari itu, mari kita rawat bersama kebebasan pers dengan semangat reformasi demi kemanusiaan, HAM, dan demokrasi yang lebih dewasa dan bermutu," jelasnya
Sementara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut mengucapkan selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2021. Menurutnya, pers sebagai pilar keempat demokrasi harus terus mencerahkan masyarakat dalam memberikan informasi.
"Saya berharap insan media membantu menangkal dan memerangi penyebaran hoaks yang dapat memecah belah bangsa dan negara," tuturnya.
Dengan itu muncullah semangat yang sama untuk menjaga keutuhan NKRI. Sigit menjelaskan, semangat itulah yang akan memperkuat kebhinekaan di Indonesia.
"Kebhinekaan ini akan mendorong produktivitas dan optimisme bangsa," paparnya.
Hal tersebut sama seirama dengan tema HPN tahun ini. Yakni Bangkit dari Pendemi, Pers sebagai Akselerator Perubahan dan Pemulihan Ekonomi.
"Bersama untuk bangsa," terang mantan Kabareskrim tersebut.
PWI Riau Kampanyekan Rupat di HPN
PWI Riau mengkampanyekan Rupat Utara sebagai salah satu destinasi wisata unggulan. Nama Rupat Utara juga sempat disampaikan di hadapan Presiden RI Joko Widodo oleh Ketua PWI pusat Atal S Depari dalam peringatan HPN ke-75 yang dilakukan secara daring, Selasa 9 Februari 2021. Hanya beberapa daerah yang disebut Atal di antaranya Aceh, dan Solo.
Peringatan HPN kali ini memang dihadiri Presiden. Hanya saja dilakukan secara daring. Beberapa daerah mengikuti dari wilayah khusus, bukan dari ibu kota provinsi. Di antaranya PWI Riau yang memilih Rupat Utara.
Kenapa Rupat Utara? Tentu agar daerah ini mendapatkan perhatian nasional. Plt Sekdaprov Riau Masrul Kasmy menyebutkan, Rupat, terkhusus lagi Rupat Utara akan jadi kebanggaan Riau dalam hal pariwisata. Selain itu, perlu juga dikembangkan infrastruktur.
"Ini wajah Indonesia di mata dunia karena kita berada di perbatasan. Makanya penting infrastruktur pariwisata," ujar Masrul.
Pj Bupati Bengkalis Syahrial Abdi menyebut, Pulau Rupat sebenarnya sudah menjadi perhatian nasional. Apalagi, Rupat termasuk kategori terdepan, terluar, dan tertinggal. Tiga tahun lalu, infrastruktur yang dibangun di Rupat cukup pesat. Hanya tiga tahun belakangan yang kurang. "Mudah-mudahan tiga tahun ke depan tetap diperhatikan," ujar Syahrial.
Ketua PWI Riau Zulmansyah Sekedang menyebutkan, promosi pariwisata penting bagi Rupat, khususnya Rupat Utara. Pers sendiri cukup intens memberitakan tentang Rupat, khususnya pada edisi HPN yang dipusatkan di Rupat Utara ini.
Ada 621 berita tentang Rupat yang teman-teman pers beritakan dalam tiga hari ini selama kami di Rupat," ujar Zulmansyah.(lyn/syn/idr/jpg)
