JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran pemerintah berupaya lebih keras untuk menghadapi pandemi Covid-19. Bahkan, Presiden sudah menetapkan target dalam tiga bulan ke depan sebaran pandemi sudah harus seminimal mungkin. Sehingga Indonesia bisa segera memulihkan perekonomian.
Hal itu disampaikan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna virtual, Rabu (6/5). Sejatinya, sidang kabinet tersebut agendanya adalah membahas pagu indikatif APBN 2021. Namun, di awal, Presiden mengingatkan bahwa fokus kerja yang paling utama saat ini tetap mengendalikan Covid-19 secepat-cepatnya.
"Menurunkan (persebaran, red) secepat-cepatnya," ujar Presiden.
Semua menteri, kepala lembaga, panglima TNI, kapolri, diminta mengerahkan semua energi dan kekuatan untuk mengendalikan Covid-19. Tentu juga menangani dampak-dampak yang menyertainya. Baik sosial maupun ekonomi. Target bulan ini adalah kurvanya penularan sudah harus turun. Kemudian, bulan depan masuk pada posisi sedang. "Di bulan Juli harus masuk pada posisi ringan, dengan cara apapun," tegasnya.
Tone suara Presiden sedikit meninggi saat mengucapkan kalimat terakhir. Upaya menurunkan penularan tidak boleh hanya mengandalkan gugus tugas, tapi juga melibatkan seluruh elemen bangsa. Mulai jajaran pemerintahan, organisasi-organisasi sosial, masyarakat, relawan, partai politik, dan sektor swasta. Upaya yang ada harus diorkestrasi dengan baik. Dia yakin jika semua bersatu dan displin menjalankan protokol kesehatan dan berbagai rencana mitigasi, pandemi bisa diatasi dnegan cepat.
Dalam menangani Covid-19, semua jajaran pemerintahan harus betul-betul berpegang pada prinsip good governance, tranparansi, dan akuntabilitas. "Tujuan kita hanya satu, keselamatan seluruh rakyat, baik di bidang kesehatan maupun di bidang sosial ekonomi," tambahnya.
Sementara itu, Jubir Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto optimistis bahwa persebaran Covid-19 sudah mulai bisa dikendalikan. Kunci utama adalah kepatuhan dan kedisiplian masyarakat dalam menjalankan pembatasan dan protokol kesehatan. "Kita harus disiplin kalau ingin bulan Juni pada bulan Juli kasus sudah bisa dikendalikan. Kehidupan kita sudah mulai menjadi lebih baik lagi. Pembatasan-pembatasan sudah mulai dikurangi. Komitmennya ada di kita," katanya.
Yuri mengambahkan, pengendalian Covid-19 tidak akan bisa dilakukan bila yang berkomitmen hanya sebagian atau sekelompok orang saja. Pada bulan Agustus, aktivitas keseharian sudah masuk pada kondisi normal yang baru.
"Normal yang baru artinya bahwa kita sudah memiliki kehidupan yang berdisiplin. Disiplin untuk mencuci tangan, misalnya, disiplin untuk mengikuti pola hidup bersih dan sehat," tuturnya.
Sementara itu, pada periode tanggal 5 hingga 6 Mei 2020, jumlah kasus positif bertambah 367 orang menjadi total 12.438 orang. Kasus sembuh bertambah 120 orang menjadi 2.317 orang. Sementara pasien meninggal bertambah 23 orang menjadi 895 orang.
Humas PB IDI dr Abdul Halik Malik menyatakan bahwa tes yang cepat adalah salah satu kunci penanganan Covid-19. Sampai kemarin, ada 239.226 ODP dan 26.408 PDP di seluruh wilayah. "Mereka inilah yang idealnya menjadi target prioritas pemeriksaan PCR," ungkapnya.
Lebih lanjut dia menyatakan bahwa dengan tes PCR massal, maka kasus itu semuanya akan cepat ditemukan. Setelah itu fasilitas kesehatan bisa cepat melakukan isolasi dan penanganan. ”Kalau sudah isolasi maka berarti kita sudah berhasil mengunci penularan” tutur Malik.
Selanjutnya dengan tes massal, akan diketahui siapa yang kontak dengan penderita. Dengan mengetahui siapa yang pernah kontak maka bisa segera bisa tracing atau pelacakan kontak secara agresif. Dengan pelacakan yang agresif ini maka otomatis potensi penyebaran bisa segera kita hambat atau kita hentikan "Masih ada waktu untuk membenahi kesiapan fasilitas layanan kesehatan yang ada. Sebelum sampai pada puncak pandemi atau munculnya episentrum baru di daerah," bebernya.
Selain itu kebijakan pemerintah dalam mengatasi Covid-19 harus tetap konsisten. Setidaknya sampai berjalan efektif dan berdampak. Kemampuan deteksi kasus terus ditingkatkan dan dipercepat untuk menghambat upaya pemutusan rantai penularan di masyarakat. Hal ini simultan dengan upaya pembatasan sosial yang sedang berjalan. "Jika pembatasan mobilitas penduduk kendor kita akan terus tertinggal oleh laju penularan virus corona di masyarakat. Akibatnya penularan akan meluas, episentrum terus bertambah, akhirnya semakin sulit diatasi," tutur Malik.
Pandemi ini statusnya darurat kesehatan masyarakat dan bencana non alam. Maka leading sector tetap kementerian atau lembaga yang membidangi kesehatan. Dia menyatakan bahwa BNPB atau gugus tugas yang dibentuk membantu koordinasi dalam upaya percepatan penanganan. Sementara kementerian atau lembaga harusnya tetap melakukan tupoksinya secara optimal.(byu/tau/lyn/jpg)
