PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT hadir langsung membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) se-Indonesia di Pekanbaru, Kamis (5/12) pagi. Rakernas disebut bertujuan menyamakan persepsi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Apalagi PAD di kabupaten/kota harus tumbuh minimal 8 persen setiap tahun.
Rangkaian Rakernas Bapenda se-Indonesia sudah dimulai Rabu (4/12) malam dengan welcome dinner di Balai Pauh Janggi Gedung Daerah Provinsi Riau. Para peserta disambut langsung Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi. Pada Kamis (5/12) pagi, sekitar 200-an kepala Bapenda kabupaten/kota berkumpul dalam rakernas di SKA Co Ex.
Wako menyebut, rakernas diinisiasi Pemko Pekanbaru melalui Bapenda agar pemerintah pusat dan daerah bisa menyamakan persepsi dalam meningkatkan PAD. "Agar bisa tergali, tentu perlu kerja sama dengan masyarakat," ulas Firdaus.
Dikatakan Wako Pekanbaru dua periode ini, kontribusi keuangan pemerintah daerah dan pusat baru 10 persen hingga 15 persen. Pemerintah daerah pun juga memberi stimulus dengan menyediakan infrastruktur dasar bagi masyarakat. Adanya infrastruktur dasar tentu mengundang para investor dalam dan luar negeri. Mereka punya kontribusi besar untuk keuangan daerah yang mencapai 85 persen.
"Para investor akan datang, kalau sudah ada infrastruktur dasar. Keberadaan investor tentu mendorong laju perekonomian untuk peningkatan ekspor. Akselerasi ekonomi ini juga membuka lapangan kerja. Maka saya mengajak, agar kita punya tim dalam mendorong peningkatan PAD," urainya.
Lebih lanjut dikatakannya, rakernas ini adalah yang pertama digelar pemerintah daerah dan yang terlengkap di Indonesia.
"Harapan kita tentunya semangat para pejuang pendapatan daerah mengumpulkan rupiah demi rupiah. Pendapatan sangat berarti bagi daerah," imbuhnya.
Dalam rakernas ini, salah satu yang jadi pembahasan adalah mengenai aturan yang membolehkan pemberian insentif bagi pemungut pajak, selain tunjangan penambahan penghasilan pegawai negeri yang diberikan oleh kepala daerah. Ini panjang lebar dijelaskan oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Dengan harapan ada bimbingan dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, alhamdulillah akhir November lalu Pak Dirjen mengeluarkan surat penjelasan. Ini berdasarkan salah satunya surat dari Wali Kota Pekanbaru," tegas Firdaus.
Dia melanjutkan, keraguan itulah yang dijawab. Ini penting agar kerja para penarik pajak daerah bisa maksimal. Yang paling penting juga, digelarnya rakernas ini adalah bentuk nyata niat Kota Pekanbaru untuk menunjukkan diri sebagai kota meeting, invention, convention dan exebition (MICE).
"Latar belakang dari ini, inikan inisiasi dari kita. Supaya kota MICE kita bikin event. Dengan target dapat PAD. Dengan mengeluarkan uang sedikit, ada pemasukan," imbuhnya.
Dalam paparannya, Wako Pekanbaru menjelaskan inovasi yang sudah diterapkan di Pekanbaru dalam pembayaran pajak secara online. Ini diterapkan lewat e-channel. Bapenda Kota Pekanbaru bekerjasama dengan empat aplikasi e-commerce terkemuka, memberikan kemudahan akses bagi warga Pekanbaru untuk membayar pajak daerah melalui genggaman telepon selular saja. Empat e-commerce yang mendukung program ini terealisasi adalah Traveloka, Bukalapak, dan Tokopedia, dan LinkAja. Di samping itu, program ini juga didukung Bank Riau Kepri.
Menambahkan Wako Pekanbaru, Kepala Bapenda Kota Pekanbaru H Zulhelmi Arifin SSTP MSi menegaskan, rakernas akan membawa banyak manfaat bagi daerah-daerah yang hadir. "Jadi rakernas ini membawa banyak hal. Tentang insentif ini salah satu, masalah pajak di daerah juga dibahas. Selain itu, strategi peningkatan pajak daerah seperti apa. Ini inovasi di daerah lain seperti apa. Jadi kita ini berbagi bagaimana di daerah lain sudah bisa berjalan, kita terapkan disini. Begitu juga daerah-daerah lain. Contohnya, ada penyampaian materi software pemasangan tapping box yang lebih murah," paparnya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr Agus Fatoni menyebut bahwa daerah dituntut untuk mandiri mencari sumber keuangan daerah. Bapenda diharapkan bisa memacu PAD. Mereka harus mencari potensi dari berbagai sektor. Upaya ini pemerintah daerah dalam menggenjot PAD.
"Jadi kita punya target, pemerintah daerah mendorong peningkatan PAD sebanyak delapan persen," jelasnya.
Sementara Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution menyebut bahwa pemerintah daerah berupaya meminimalisir ketergantungan dari pemerintah pusat. Sebab PAD seharusnya menjadi sumber keuangan pemerintah daerah. "Maka harus ada upaya mengoptimalkan pengelolaan serta pengumpulan pajak dan retribusi," terangnya.(ali/adv)
