Rabu, 1 April 2026
- Advertisement -

DPR Curigai Pemerintah Cina yang Tolak Warganya yang Pulang dari Indonesia

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Kebijakan pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) menolak warganya sendiri yang mau pulang dari Indonesia menuai sorotan. Salah satunya dari kalangan DPR.

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mempertanyakan hal itu pascatertahannya 208 orang WNA Cina di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, saat akan melakukan penerbangan pada Jumat (3/4) hingga akhirnya batal kembali ke Negeri Tirai Bambu tersebut.

"Seperti ada kebijakan ganda yang diambil pemerintah Cina," kata politisi Demokrat itu, Ahad (5/4).

Didik juga sudah menginformasi soal tertahannya Warga Negara Cina ke pihak Angkasa Pura dan dibenarkan. Menurutnya, saat awal penyebaran Covid-19 di Wuhan, otoritas Cina malah menarik pulang warga negaranya dari berbagai negara.

Baca Juga:  Overspeed, Ngantuk, Tak Pakai Seat Belt

Namun kebijakannya berbeda saat warga negara Cina mau pulang dari Indonesia dalam kondisi sekarang, justru tidak diizinkan. Kebijakan tersebut tentu memunculkan banyak tanda tanya dari publik.

"Apakah ada kebijakan lain dari pemerintah Cina terkait dengan warga negaranya dan penangangan corona di Indonesia?" tanya Didik.

Atau, jangan-jangan mereka kawatir Indonesia menjadi sumber penularan baru yang tidak bisa ditoleransi?

"Kalau menilik pernyataan Xi Jinping beberapa hari yang lalu, tentang keyakinan beliau bahwa Indonesia bisa mengatasi corona, seharusnya pertanyaan terakhir itu tidak relevan," lanjut Didik.

Untuk itu, dia mendorong agar pemerintah Indonesia mempertanyakan kepada pemerintahan Presiden Xi Jinping, maupun Kedutaan Besar Cina di Jakarta, terkait penolakan mereka terhadap warga Cina yang ingin meninggalkan Indonesia.

Baca Juga:  Indonesia Ajak Malaysia Sama-Sama Melawan Kampanye Negatif Sawit

"Tentu pemerintah mempunyai otoritas lebih untuk memberikan keterangan. Agar tidak terjadi kekawatiran dan spekulasi publik yang berlebihan, sebaiknya pemerintah segera membuat terang masalah ini dengan menjelaskan kepada masyarakat," akhirnya.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi

 

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Kebijakan pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) menolak warganya sendiri yang mau pulang dari Indonesia menuai sorotan. Salah satunya dari kalangan DPR.

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mempertanyakan hal itu pascatertahannya 208 orang WNA Cina di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, saat akan melakukan penerbangan pada Jumat (3/4) hingga akhirnya batal kembali ke Negeri Tirai Bambu tersebut.

"Seperti ada kebijakan ganda yang diambil pemerintah Cina," kata politisi Demokrat itu, Ahad (5/4).

Didik juga sudah menginformasi soal tertahannya Warga Negara Cina ke pihak Angkasa Pura dan dibenarkan. Menurutnya, saat awal penyebaran Covid-19 di Wuhan, otoritas Cina malah menarik pulang warga negaranya dari berbagai negara.

Baca Juga:  Indonesia Ajak Malaysia Sama-Sama Melawan Kampanye Negatif Sawit

Namun kebijakannya berbeda saat warga negara Cina mau pulang dari Indonesia dalam kondisi sekarang, justru tidak diizinkan. Kebijakan tersebut tentu memunculkan banyak tanda tanya dari publik.

- Advertisement -

"Apakah ada kebijakan lain dari pemerintah Cina terkait dengan warga negaranya dan penangangan corona di Indonesia?" tanya Didik.

Atau, jangan-jangan mereka kawatir Indonesia menjadi sumber penularan baru yang tidak bisa ditoleransi?

- Advertisement -

"Kalau menilik pernyataan Xi Jinping beberapa hari yang lalu, tentang keyakinan beliau bahwa Indonesia bisa mengatasi corona, seharusnya pertanyaan terakhir itu tidak relevan," lanjut Didik.

Untuk itu, dia mendorong agar pemerintah Indonesia mempertanyakan kepada pemerintahan Presiden Xi Jinping, maupun Kedutaan Besar Cina di Jakarta, terkait penolakan mereka terhadap warga Cina yang ingin meninggalkan Indonesia.

Baca Juga:  Diduga Tak Terima Diputus, Kendaraan Mantan Pacar Dibakar

"Tentu pemerintah mempunyai otoritas lebih untuk memberikan keterangan. Agar tidak terjadi kekawatiran dan spekulasi publik yang berlebihan, sebaiknya pemerintah segera membuat terang masalah ini dengan menjelaskan kepada masyarakat," akhirnya.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi

 

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Kebijakan pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) menolak warganya sendiri yang mau pulang dari Indonesia menuai sorotan. Salah satunya dari kalangan DPR.

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mempertanyakan hal itu pascatertahannya 208 orang WNA Cina di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, saat akan melakukan penerbangan pada Jumat (3/4) hingga akhirnya batal kembali ke Negeri Tirai Bambu tersebut.

"Seperti ada kebijakan ganda yang diambil pemerintah Cina," kata politisi Demokrat itu, Ahad (5/4).

Didik juga sudah menginformasi soal tertahannya Warga Negara Cina ke pihak Angkasa Pura dan dibenarkan. Menurutnya, saat awal penyebaran Covid-19 di Wuhan, otoritas Cina malah menarik pulang warga negaranya dari berbagai negara.

Baca Juga:  Perpanjangan SIM Bisa Online

Namun kebijakannya berbeda saat warga negara Cina mau pulang dari Indonesia dalam kondisi sekarang, justru tidak diizinkan. Kebijakan tersebut tentu memunculkan banyak tanda tanya dari publik.

"Apakah ada kebijakan lain dari pemerintah Cina terkait dengan warga negaranya dan penangangan corona di Indonesia?" tanya Didik.

Atau, jangan-jangan mereka kawatir Indonesia menjadi sumber penularan baru yang tidak bisa ditoleransi?

"Kalau menilik pernyataan Xi Jinping beberapa hari yang lalu, tentang keyakinan beliau bahwa Indonesia bisa mengatasi corona, seharusnya pertanyaan terakhir itu tidak relevan," lanjut Didik.

Untuk itu, dia mendorong agar pemerintah Indonesia mempertanyakan kepada pemerintahan Presiden Xi Jinping, maupun Kedutaan Besar Cina di Jakarta, terkait penolakan mereka terhadap warga Cina yang ingin meninggalkan Indonesia.

Baca Juga:  PC GP Ansor Rohil Gelar Vaksinasi Massal

"Tentu pemerintah mempunyai otoritas lebih untuk memberikan keterangan. Agar tidak terjadi kekawatiran dan spekulasi publik yang berlebihan, sebaiknya pemerintah segera membuat terang masalah ini dengan menjelaskan kepada masyarakat," akhirnya.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi

 

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari