JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution menjelaskan bahwa Provinsi Riau memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Yakni migas, hutan, lahan, gambut, perikanan, pertanian dan perkebunan yang dapat dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau tentunya.
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber pada pertemuan nasional Forum Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Pemerintah Terbuka dengnn tema "A Decade of OGP: Build Back Better For More Resillient Democracy in Post Covid19 Era" di Hotel Grand Cemara, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (3/11).
"Di samping potensi sebagai penggerak ekonomi daerah, potensi alam ini apabila tidak dikelola dengan bijaksana itu akan dapat menimbulkan ancaman bagi kehidupan masyarakat. Yakni dalam bentuk berbagai bencana ekologi," kata Edy Natar.
Ancaman bencana tersebut, ujar Edy Natar, seperti kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi hampir setiap tahun di Riau. Namun, dua tahun terakhir itu bisa diatasi dengan baik secara bersama-sama. Kemudian juga kekeringan, banjir, dan kerawanan pangan serta krisis energi.
"Oleh karena itulah sudah saatnya bagi pemerintah untuk menjalankan prinsip pengelolaan pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan," terangnya.
Menyikapi hal ini, ujar Edy Natar, Pemprov Riau telah mengambil langkah-langkah melalui kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola potensi sumber daya alam tersebut. Salah satu tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam isi kedua rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau tahun 2019-2024 yang disebut dengan Riau Hijau. Riau Hijau adalah optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau menuju pembangunan berkelanjutan. Selain itu pada misi lima disebutkan pula bahwa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. "Rencana aksi Riau Hijau inilah dalam pelaksanaannya melibatkan para pihak. Tidak saja pemerintah, akan tetapi juga perguruan tinggi, swasta, organisasi nonpemerintah, termasuk rekan-rekan media," ucapnya.
Ia mengungkapkan, rencana aksi Riau Hijau meliputi tiga kebijakan penting. Yaitu meningkatkan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, kualitas pengelolaan sumber daya alam, serta pembauran ekonomi dari sumber daya alam terbarukan.
Ditambahkannya kebijakan ekonomi Provinsi Riau sampai dengan tahun 2024 diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi akibat dampak wabah Covid-19 dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan Riau yang berdaya saing sejahtera bermartabat dan unggul di Indonesia.
"Ini dilakukan melalui pembenahan karakter sumber daya manusia yang berdaya saing, pemerataan infrastruktur yang berwawasan lingkungan ekonomi inklusif, dan mandiri budaya Melayu sebagai payung negeri serta tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima," jelasnya.
Untuk itu arah kebijakan pemerintah adalah menggerakkan sektor pertanian, industri, pariwisata dengan didukung oleh peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur. Sektor industri dikembangkan untuk membangun hilirisasi sumber daya alam yang berlimpah di provinsi. Sehingga nilai tambah dapat diterima Riau secara maksimal.
"Khususnya untuk komoditi unggulan Riau seperti kelapa sawit, kelapa, karet, serat kayu, sagu, dan kopi," tuturnya.(adv/sol)
