JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Penyelenggaraan haji 2021 terus diliputi ketidakpastian. Di antara tandanya, sampai sekarang belum ada rekrutmen petugas haji. Padahal sebelumnya rekrutmen haji dimulai pertengahan Februari. Kondisi diperparah masuknya Indonesia dalam daftar 20 negara yang dilarang masuk ke Arab Saudi.
Ada banyak indikator yang membuat penyelenggaraan haji 2021 diliputi ketidakpastian. Selain soal rekrutmen petugas haji, juga terkait biaya haji. Tahun lalu, meski pun haji dibatalkan karena pandemi, biaya haji diputuskan 30 Januari atau berjarak 5 bulan setengah dari jadwal penerbangan perdana jamaah haji.
Sementara tahun ini pemerintah bersama Komisi VIII DPR baru menyetujui pembentukan panitia kerja (panja) biaya haji 2021. Padahal waktu yang tersisa tinggal empat bulan sepuluh hari jelang rencana keberangkatan perdana haji 2021. Sebelumnya Menag Yaqut Cholil Qoumas mengatakan jika menggunakan acuan kondisi normal, haji tahun ini mulai diberangkatkan 15 Juni.
Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Oman Fathurahman menjelaskan belum banyak perkembangan persiapan haji 2021. Termasuk soal biaya haji 2021 juga belum ditetapkan. "(Masih, red) Menyusun skema-skema anggaran BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji, red)," katanya saat dikonfirmasi, Rabu (3/2).
Penyusunan biaya haji tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu harga ongkos haji disusun tanpa ada penyesuaian dengan kondisi pandemi Covid-19. Tetapi untuk tahun ini penyusunan biaya haji sekaligus disesuaikan dengan skenario penyelenggaraan haji di tengah pandemi. Kemenag sudah menetapkan skenario haji 2021. Mulai dari skenario haji berjalan dengan kuota normal, haji dengan kuota dibatasi, dan skenario terburuk tahun ini tidak ada haji seperti periode 2020 lalu. Nah ongkos haji antara kuota normal dengan kuota separuh atau lebih sedikit besarannya berbeda. Semakin sedikit jumlah jamaah haji, maka biayanya semakin mahal.
Selain itu Oman juga mengatakan seharusnya saat ini sudah selesai rekrutmen petugas haji. Tetapi untuk tahun 2021 ini belum ada informasi pendaftaran petugas haji. Kemenag bisa saja menggunakan hasil seleksi petugas haji 2020 yang berhenti di tengah jalan. Sementara itu soal kontrak layanan haji di Arab Saudi, Oman mengatakan sudah dilakukan sejumlah pendekatan atau komunikasi. Dia menjelaskan sejak tahun lalu sudah dilakukan komunikasi kontrak layanan haji. Penyedia layanan haji 2021 bisa menggunakan perusahaan yang lolos seleksi penyedia layanan tahun lalu.
Seperti diketahui tahun lalu Kemenag sudah melakukan seleksi atau penjaringan penyedia layanan haji di Arab Saudi. Baik itu katering, hotel, dan transportasi. Tetapi terhenti karena pandemi. "(Kontrak, red) akan terus diperbaharui sesuai update," katanya.
Kontrak layanan haji juga tergantung jumlah jamaah yang akan berangkat tahun ini. Konsul Jenderal (Konjen) Republik Indonesia di Jeddah Eko Hartono tidak banyak memberikan penjelasan soal persiapan haji 2020. Khususnya setelah keluar keputusan Indonesia masuk dalam daftar negara yang dilarang masuk ke Saudi. Eko mengatakan belum ada informasi resmi terkait kemungkinan pelaksanaan haji 2021.
"Kita tentu berharap Covid-19 segera berlalu. Sehingga in sya Allah haji tahun ini bisa terlaksana dengan melibatkan jamaah dari luar Saudi," katanya.
Seperti diketahui tahun lalu di tengah pandemi Covid-19 haji tetap dilaksanakan. Tetapi terbatas pada jamaah dari dalam negeri Arab Saudi saja. Dengan jumlah jamaah hanya sekitar seribu orang dan dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Seperti diketahui Selasa (2/2) waktu Saudi, pemerintah setempat mengumumkan menutup akses kedatangan dari 20 negara. Selain Indonesia ada juga Argentina, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Brazil, Jerman, dan Inggris. Kemudian Jepang, Italia, Pakistan, Irlandia, Portugal, Turki, Afrika Selatan, Swedia, Swiss, Prancis, Lebanon, Mesir, serta India. Dengan kata lain Indonesia satu-satunya negara di ASEAN yang dilarang masuk ke Saudi.
Pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah Dadi Darmadi mengatakan keputusan Saudi memasukkan Indonesia dalam daftar hitam tersebut tentu membuat penyelenggaraan haji 2021 semakin dalam ketidakpastian. Apalagi penyelenggaraan haji yang mengacu pada kalender hijriyah, setiap tahunnya semakin maju.
"Keputusan Saudi itu harus menjadi wake up call bagi pemerintah Indonesia. Khususnya Satgas Covid-19," katanya kemarin.
Pemerintah Indonesia harus serius dalam menangani penyebaran Covid-19. Sebab penanganan Covid-19 di Indonesia juga dipantau oleh negara-negara lain. Termasuk oleh Arab Saudi yang saat ini relatif berhasil menanggulangi Covid-19 dengan angka kasus baru harian di kisaran 200-300 kasus.
Dadi mengatakan keputusan Saudi menutup pintu untuk Indonesia tentu tidak lepas dari kasus harian Covid-19 di Indonesia yang masih tinggi. Rata-rata di atas 10 ribu kasus harian. Dia berharap pemerintah, khususnya masyarakat semakin disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sebab sacara tidak langsung berdampak pada penyelenggaraan haji maupun umrah.
Dia menuturkan tidak menutup kemungkinan pemerintah Indonesia kembali tidak mengirim jamaah umrah tahun ini. Seperti halnya tahun lalu. Jika tahun ini kembali tidak mengirimkan jamaah haji, otomatis antrian haji semakin panjang. Selain itu Dadi mengatakan keputusan Saudi menutup akses kedatangan dari 20 negara itu terkait adanya varian baru Covid-19. Varian tersebut disebut-sebut lebih cepat menular ketimbang Covid-19 sebelumnya. Menurutnya sangat wajar Saudi menjaga negaranya supaya kasus Covid-19 tidak semakin tinggi. Sehingga nanti Saudi bisa menjalankan haji dengan jumlah jamaah lebih besar.
"Arab Saudi tentu ingin menyelenggarakan haji dengan jumlah jamaah lebih banyak. Tetapi tetap dengan protokol yang ketat.
Umrah
Sementara itu keputusan Saudi menutup akses untuk Indonesia berdampak pada penyelenggaraan umrah. Padahal beberapa waktu terakhir penyelenggaraan umrah mulai bergeliat. Travel umrah memberangkatkan jamaah dengan jumlah banyak, meskipun di tengah pandemi Covid-19.
Salah satu travel yang terdampak penutupan itu adalah travel haji dan umrah Assuniyah Jember. Ahmad Ghonim Jauhari selaku pengelola travel Assuniyah mengatakan sedianya akan memberangkatkan jamaah umrah pada 12 Februari depan.
"Sebanyak 23 jamaah. Jadi 24 jamaah termasuk saya," katanya kemarin.
Tetapi dengan adanya kebijakan Saudi yang menutup akses untuk Indonesia, dia memutuskan untuk menunda keberangkatan tersebut. Dia sudah menyampaikan ke jamaah dan para jamaah sudah menerima keputusan penundaan dengan baik.
Pria yang akrab disapa Gus Ghonim itu mengatakan harga paket umrahnya Rp26 juta. Jamaahnya rencana terbang dari Bandara Juanda menuju Jeddah menggunakan maskapai Lion Air. Kabid Umrah Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Zaky Zakaria Anshary mengatakan sangat prihatin dengan pengumuman dari Arab Saudi itu.
"Padahal penyelenggara umrah sedang semangat-semangatnya promosi program umrah," katanya.
Selain itu travel umrah juga semangat karena usia jamaah umrah diperlonggar menjadi 18-60 tahun mulai 22 Januari lalu. Zaky mengatakan kantor travel umrah yang sebelumnya tutup, mulai membuka operasional kembali. Tetapi sekarang menjadi kembali tidak jelas.
Dia mengakui bahwa salah satu pertimbangan Saudi adalah meningkatnya kasus Covid-19 di sana. Zaky mengatakan Saudi sudah mengumumkan menang melawan pandemi Covid-19 pada 13 Desember 2020 lalu. Diantara indikatornya adalah rata-rata kasus Covid-19 hariannya di bawah 150 kasus. Dengan jumlah kesembuhan mencapai 90 persen. Saudi masuk dalam negara keempat yang paling aman dikunjungi di tengah pandemi. Tetapi perkembangannya pada 2 Februari lalu kasus Covid-19 di Saudi meningkat. Jumlahnya mencapai 310 kasus dan empat kasus meninggal.
Lebih lanjut Konsul Jenderal (Konjen) Republik Indonesia di Jeddah Eko Hartono menyampaikan, bahwa untuk umrah, saat ini masih ada 589 jamaah umrah Indonesia yang masih berada di sana. Kondisinya, mereka belum melaksanakan ibadah umrah sama sekali. Ia memastikan, bahwa seluruhnya tetap boleh melanjutkan ibadah dan nanti akan dibantu agar bisa tetap kembali ke Tanah Air sesuai jadwal. Karenanya, ia meminta mereka tak panik.
"Kami akan koordinasi dengan airlines dan instansi di Saudi supaya mreka bisa tetap pulang sesuai rencana," ungkapnya.
Soal kepulangan jamaah ini juga ditegaskan oleh Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali. Ia memastikan bahwa keputusan tersebut tidak mengganggu jadwal kepulangan jamaah umrah. Menurutnya, jadwal kepulangan jamaah umrah masih tetap berjalan sesuai jadwal.
"Kalau untuk keluar dari Saudi, tidak ada masalah," ungkapnya.
Sebagai informasi, penyelenggaraan ibadah umrah dibuka oleh Saudi untuk warga negara di luar Arab Saudi pada tanggal 1 November 2020 dan hingga 2 Februari 2021. Selama rentang waktu tersebut, total kedatangan jemaah umrah asal Indonesia di Arab Saudi mencapai 2.603 jemaah. Jamaah tersebut diberangkatkan dari 2 bandara, yaitu Soekarno-Hatta, Banten, dan Juanda, Jawa Timur.(wan/mia/ted)
