BANGKINANG (RIAUPOS.CO) — Pembangunan Istana Raja Kampa, yang masuk program restorasi budaya mendapat sorotan dari warga tempatan. Istana Raja Kampa yang belum selesai dibangun itu disebut Andi Rusli, salah seoarang warga tempatan tersebut, lebih mirip balai adat. 

Ia  menilai, pengerjaan pembangunan tersebut tidak mematuhi detail engineering design (DED) awal seperti yang dinginkan almarhum mantan Bupati Kampar Azis Zaenal.  

- Advertisement -

"Ini seperti pekerjaan main-main, uang APBD Kampar habis miliaran rupiah. Sekarang Istana Rajo Kampa malah tersepit bangunan SD.  Gara-gara kerja yang tidak patuh DED yang telah dibuat sendiri. Mungkin saja ini sebatas istana pelepas tanya," kicau Andi di akun media sosialnya pada, Ahad (1/11).

Terkait tudingan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) Kampar Zulia Dharma memaklumi, karena belum selesai pengerjaannya. Bangunan istana tersebut tetap dibangun sesuai DED, namun pengerjaan belum tuntas karena keterbatasan anggaran.

"Soal bentuk bangunan, itu sudah sesuai DED. Tapi memang ada perbedaan terkait bentuk dan desain antara tokoh adat setempat dan ahli sejarah kita, tapi itu sudah sesuai rancangan. Anggarannya juga diangsur, karena keterbatasan anggaran tidak bisa langsung digelontorkan sekaligus," sebut Zulia, Senin (2/11).

Anggaran pertama yang digelontorkan Pemkab Kampar melalui ABPD 2019 sebesar Rp1,7 miliar. Kemudian, pada 2020 ini, dianggarkan pula sebesar Rp700 juta. Tahun depan lanjut Zulia, setidaknya bisa dianggarkan lagi sebesar Rp700 juta pula. Itu, lanjut dia, hanya untuk pengerjaan bangunan. Sementara yang lainnya seperti taman dan lingkungan istana belum.

Namun, tetap saja dengan anggaran yang telah dihabiskan sekitar Rp2,4 miliar itu dianggarap warga tidak sesuai dengan kondisi bangunan. Bahkan, beberapa warga menyebutkan, Balai Adat di Lipatkain Kampar Kiri, lebih megah dibandingkan dengan Istana Raja Kampa. Justru balai adat di kenegerian Lipatkain itu menggunakan anggaran yang jauh lebih kecil dan tidak menguras dana APBD, melainkan menggunakan uang swadaya dari para Ninik Mamak.(ksm)

Laporan: HENDRAWAN (Bangkinang)

BANGKINANG (RIAUPOS.CO) — Pembangunan Istana Raja Kampa, yang masuk program restorasi budaya mendapat sorotan dari warga tempatan. Istana Raja Kampa yang belum selesai dibangun itu disebut Andi Rusli, salah seoarang warga tempatan tersebut, lebih mirip balai adat. 

Ia  menilai, pengerjaan pembangunan tersebut tidak mematuhi detail engineering design (DED) awal seperti yang dinginkan almarhum mantan Bupati Kampar Azis Zaenal.  

- Advertisement -

"Ini seperti pekerjaan main-main, uang APBD Kampar habis miliaran rupiah. Sekarang Istana Rajo Kampa malah tersepit bangunan SD.  Gara-gara kerja yang tidak patuh DED yang telah dibuat sendiri. Mungkin saja ini sebatas istana pelepas tanya," kicau Andi di akun media sosialnya pada, Ahad (1/11).

Terkait tudingan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) Kampar Zulia Dharma memaklumi, karena belum selesai pengerjaannya. Bangunan istana tersebut tetap dibangun sesuai DED, namun pengerjaan belum tuntas karena keterbatasan anggaran.

- Advertisement -

"Soal bentuk bangunan, itu sudah sesuai DED. Tapi memang ada perbedaan terkait bentuk dan desain antara tokoh adat setempat dan ahli sejarah kita, tapi itu sudah sesuai rancangan. Anggarannya juga diangsur, karena keterbatasan anggaran tidak bisa langsung digelontorkan sekaligus," sebut Zulia, Senin (2/11).

Anggaran pertama yang digelontorkan Pemkab Kampar melalui ABPD 2019 sebesar Rp1,7 miliar. Kemudian, pada 2020 ini, dianggarkan pula sebesar Rp700 juta. Tahun depan lanjut Zulia, setidaknya bisa dianggarkan lagi sebesar Rp700 juta pula. Itu, lanjut dia, hanya untuk pengerjaan bangunan. Sementara yang lainnya seperti taman dan lingkungan istana belum.

Namun, tetap saja dengan anggaran yang telah dihabiskan sekitar Rp2,4 miliar itu dianggarap warga tidak sesuai dengan kondisi bangunan. Bahkan, beberapa warga menyebutkan, Balai Adat di Lipatkain Kampar Kiri, lebih megah dibandingkan dengan Istana Raja Kampa. Justru balai adat di kenegerian Lipatkain itu menggunakan anggaran yang jauh lebih kecil dan tidak menguras dana APBD, melainkan menggunakan uang swadaya dari para Ninik Mamak.(ksm)

Laporan: HENDRAWAN (Bangkinang)