Jumat, 20 September 2024

711 Anggota MPR RI Periode 2019-2024 Dilantik

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Sebanyak 711 anggota MPR RI periode 2019-2024 resmi dilantik. Prosesi pelantikan anggota MPR hasil pemilu 17 April 2019, ini ditandai pengucapan sumpah dan janji anggota MPR, dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Hatta Ali.  Acara tersebut berlangsung di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta, Selasa (1/10). 

Pelantikan anggota MPR periode 2019-2014, ini disaksikan Presiden Joko Widodo beserta Ibu negara Iriana Joko Widodo, serta Wakil Presiden Jusuf Klla bersama Mufidah Jusuf Kalla. Juga Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, serta Wakil Presiden ke- 9 Hamzah Haz.

Bagi anggota MPR dari Kelompok DPD Oni Suwarman, pelantikan merupakan prosesi yang sakral dan penting. Namun,   lebih penting lagi bagaimana menjalankan amanat yang sudah diberikan, untuk ikut memperjuangkan kemajuan daerah melalui jalur DPD. Karena itu Oni meminta maaf, jika selama lima tahun keberadaannya di DPD belum bisa menyentuh seluruh aspirasi daerah yang diwakili. 

Baca Juga:  Kondisi Mental Membaik

Dia berjanji  akan tetap berusaha memperjuangkan kepentingan daerah dalam meningkatkan taraf hidup warganya. 

- Advertisement -

“Yang penting buat saya lurus-lurus saja, jangan sampai kena masalah. Lakukan dengan optimal yang bisa kita lakukan. Jangan memaksakan diri, apalagi kalau itu menyebabkan kita terkena masalah hukum,” kata Oni menambahkan. 

Terkait banyaknya aksi demo mahasiswa pada pelaksanaan  sidang, Oni dengan santai mengatakan itu adalah hal yang wajar. Karena demo merupakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi, dan diperbolehkan undang-undang. Demo kata Oni juga merupakan bagian kritik dari masyarakat, asal tidak dilakukan dengan cara-cara yang memanciung kerusuhan. 

- Advertisement -

Sementara anggota MPR Fraksi PDI Perjuangan Krisdayanti mengaku tenang menapaki keberhasilannya menjadi anggota MPR. Pasalnya, dia mengaku cukup mendapat pembekalan dari MPR, termasuk bahan-bahan sosialisasi Empat Pilar MPR. 

KD berhadap dirinya bisa mengemban kepercayaan yang diberikan PDI Perjuangan dan masyarakat yang telah memilihnya menjadi anggota dewan pada pemilu lalu. 

Baca Juga:  Wakil Jaksa Agung RI Resmikan Masjid Ar-Rahman di Bangkinang

“Saya akan terus menjalani proses belajar, karena menjadi politisi dan publik figur di dunia hiburan itu sangat berbeda,” kata Krisdayanti, menambahkan. 

Pendapat serupa disampaikan Anggota Fraksi PKB  MPR Daniel Johan. Menurutnya, seluruh anggota DPR dan MPR harus setia dan menjaga kepercayaan rakyat yang sudah diberikan masyarakat. Karena itu semua anggota harus selalu ikut dalam setiap rapat, agar tahu seluruh perkembangan yang terjadi. Dan bisa memperjuangkan aspirasi daerah, baik melalui anggaran maupun undang-undang yang berpihak pada masyarakat. 

“Sebagai masyarakat dapil Kalimanan Barat saya harus perjuangkan pemadaman kebakaran segera mungkin. Kita juga membutuhkan sikap kenegarawanan dalam menyelesaikan berbagai perbedaan dan perselisihan antar golongan yang berbeda. Karena itu kita harus budayakan kebiasaan musyawarah mufakat, untuk mengambil keputusan apapun,” kata Daniel Johan menambahkan.(fri/jpnn)
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Sebanyak 711 anggota MPR RI periode 2019-2024 resmi dilantik. Prosesi pelantikan anggota MPR hasil pemilu 17 April 2019, ini ditandai pengucapan sumpah dan janji anggota MPR, dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Hatta Ali.  Acara tersebut berlangsung di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta, Selasa (1/10). 

Pelantikan anggota MPR periode 2019-2014, ini disaksikan Presiden Joko Widodo beserta Ibu negara Iriana Joko Widodo, serta Wakil Presiden Jusuf Klla bersama Mufidah Jusuf Kalla. Juga Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, serta Wakil Presiden ke- 9 Hamzah Haz.

Bagi anggota MPR dari Kelompok DPD Oni Suwarman, pelantikan merupakan prosesi yang sakral dan penting. Namun,   lebih penting lagi bagaimana menjalankan amanat yang sudah diberikan, untuk ikut memperjuangkan kemajuan daerah melalui jalur DPD. Karena itu Oni meminta maaf, jika selama lima tahun keberadaannya di DPD belum bisa menyentuh seluruh aspirasi daerah yang diwakili. 

Baca Juga:  Pakai Kebijakan Darurat Sipil

Dia berjanji  akan tetap berusaha memperjuangkan kepentingan daerah dalam meningkatkan taraf hidup warganya. 

“Yang penting buat saya lurus-lurus saja, jangan sampai kena masalah. Lakukan dengan optimal yang bisa kita lakukan. Jangan memaksakan diri, apalagi kalau itu menyebabkan kita terkena masalah hukum,” kata Oni menambahkan. 

Terkait banyaknya aksi demo mahasiswa pada pelaksanaan  sidang, Oni dengan santai mengatakan itu adalah hal yang wajar. Karena demo merupakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi, dan diperbolehkan undang-undang. Demo kata Oni juga merupakan bagian kritik dari masyarakat, asal tidak dilakukan dengan cara-cara yang memanciung kerusuhan. 

Sementara anggota MPR Fraksi PDI Perjuangan Krisdayanti mengaku tenang menapaki keberhasilannya menjadi anggota MPR. Pasalnya, dia mengaku cukup mendapat pembekalan dari MPR, termasuk bahan-bahan sosialisasi Empat Pilar MPR. 

KD berhadap dirinya bisa mengemban kepercayaan yang diberikan PDI Perjuangan dan masyarakat yang telah memilihnya menjadi anggota dewan pada pemilu lalu. 

Baca Juga:  Nasib Nasabah Jiwasraya Jangan Seperti First Travel

“Saya akan terus menjalani proses belajar, karena menjadi politisi dan publik figur di dunia hiburan itu sangat berbeda,” kata Krisdayanti, menambahkan. 

Pendapat serupa disampaikan Anggota Fraksi PKB  MPR Daniel Johan. Menurutnya, seluruh anggota DPR dan MPR harus setia dan menjaga kepercayaan rakyat yang sudah diberikan masyarakat. Karena itu semua anggota harus selalu ikut dalam setiap rapat, agar tahu seluruh perkembangan yang terjadi. Dan bisa memperjuangkan aspirasi daerah, baik melalui anggaran maupun undang-undang yang berpihak pada masyarakat. 

“Sebagai masyarakat dapil Kalimanan Barat saya harus perjuangkan pemadaman kebakaran segera mungkin. Kita juga membutuhkan sikap kenegarawanan dalam menyelesaikan berbagai perbedaan dan perselisihan antar golongan yang berbeda. Karena itu kita harus budayakan kebiasaan musyawarah mufakat, untuk mengambil keputusan apapun,” kata Daniel Johan menambahkan.(fri/jpnn)
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

Terbaru

spot_img

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari