PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Penyidikan dugaan korupsi pengadaan modul eksperimen pembelajaran IPA Sain SD berbasis digital interaktif di Disdikpora Kuantan Singingi (Kuansing), berlanjut. Saat ini, penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuansing tengah berupaya melengkapi berkas perkara para tersangka. 

Adapun para tersangka itu yakni, Kabid Sarana dan Prasana, Satrian. Oknum PNS ini menyandang status tersangka bersama Endi Erlian selaku Direktur CV Aqsa Jaya Mandiri, dan Aries Susanto sebagai rekanan yang mengerjakan proyek senilai Rp4,49 miliar. Terhadap ketiga telah dilakukan penahanan di Rutan Kuansing selama 20 hari ke depan.  

Kajari Kuansing, Hadiman dikonfirmasi tak menampiknya. Disampaikan dia, proses penyidikan masih terus berjalan. "Saat ini kami masih melengkapi berkas perkara para tersangka," ujar Hadiman, Senin (26/10) kemarin.  

Untuk itu, sambung Hadiman, pihaknya kembali mengagendakan pemeriksaan sejumlah saksi-saksi yang disinyalir mengetahui perkara rasuah senilai Rp4,49 miliar. Para saksi itu yakini sebelumnya telah dimintai keterangan oleh penyidik. "Kami tengah mengagendakan pemeriksaan ulang para saksi dalam perkara ini," paparnya. 

Dalam proses penyidikan, ditemukan sejumlah fakta di antaranya Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disdikpora Kuansing  terdapat pagu anggaran sebesar Rp4,5 miliar untuk program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Oleh tersangka, Satrian menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp4,99 miliar dengan item barang sebanyak 34 item dan untuk 20 paket. Dalam penyusunan HPS nilainya hampir sama persis dengan daftar harga barang yang diberikan PT GS, selaku distributor.  

Padahal, distributor memberikan potongan 40 persen dari harga yang ada dalam daftar harga barang tersebut. Akan tetapi, KPA hanya mengurangkan 10 persen dan dimasukkan sebagai item keuntungan penyedia dalam HPS.  

Terhadap kegiatan itu dikerjakan CV Aqsa Jaya Mandiri dengan nilai kontrak sebesar Rp4,49 miliar. Direktur CV Aqsa Jaya Mandiri hanya menandatangani seluruh dokumen dan administrasi dan diberikan fee atas pinjam perusahaanya itu sebesar Rp60 juta. Sementara pekerjaan dilaksanakan oleh Aries Susanto.  

Sementara, dalam pelaksanaan kegiatan telah dilakukan pembayaran uang muka 20 persen senilainya Rp804 juta setelah dipotong pajak. Lalu, pembayaran selanjutnya sebesar Rp3,2 millar ke penyedia jasa. Sedangkan, pembayaran ke PT GS sebesar Rp2,711 miliar. Sedangkan, nilai kerugian negara sebesar Rp1,35 miliar. 

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  

Ancaman pidana yakni penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp50 juta dan Rp1 miliar.(rir) 

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Penyidikan dugaan korupsi pengadaan modul eksperimen pembelajaran IPA Sain SD berbasis digital interaktif di Disdikpora Kuantan Singingi (Kuansing), berlanjut. Saat ini, penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuansing tengah berupaya melengkapi berkas perkara para tersangka. 

Adapun para tersangka itu yakni, Kabid Sarana dan Prasana, Satrian. Oknum PNS ini menyandang status tersangka bersama Endi Erlian selaku Direktur CV Aqsa Jaya Mandiri, dan Aries Susanto sebagai rekanan yang mengerjakan proyek senilai Rp4,49 miliar. Terhadap ketiga telah dilakukan penahanan di Rutan Kuansing selama 20 hari ke depan.  

Kajari Kuansing, Hadiman dikonfirmasi tak menampiknya. Disampaikan dia, proses penyidikan masih terus berjalan. "Saat ini kami masih melengkapi berkas perkara para tersangka," ujar Hadiman, Senin (26/10) kemarin.  

Untuk itu, sambung Hadiman, pihaknya kembali mengagendakan pemeriksaan sejumlah saksi-saksi yang disinyalir mengetahui perkara rasuah senilai Rp4,49 miliar. Para saksi itu yakini sebelumnya telah dimintai keterangan oleh penyidik. "Kami tengah mengagendakan pemeriksaan ulang para saksi dalam perkara ini," paparnya. 

Dalam proses penyidikan, ditemukan sejumlah fakta di antaranya Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disdikpora Kuansing  terdapat pagu anggaran sebesar Rp4,5 miliar untuk program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Oleh tersangka, Satrian menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp4,99 miliar dengan item barang sebanyak 34 item dan untuk 20 paket. Dalam penyusunan HPS nilainya hampir sama persis dengan daftar harga barang yang diberikan PT GS, selaku distributor.  

Padahal, distributor memberikan potongan 40 persen dari harga yang ada dalam daftar harga barang tersebut. Akan tetapi, KPA hanya mengurangkan 10 persen dan dimasukkan sebagai item keuntungan penyedia dalam HPS.  

Terhadap kegiatan itu dikerjakan CV Aqsa Jaya Mandiri dengan nilai kontrak sebesar Rp4,49 miliar. Direktur CV Aqsa Jaya Mandiri hanya menandatangani seluruh dokumen dan administrasi dan diberikan fee atas pinjam perusahaanya itu sebesar Rp60 juta. Sementara pekerjaan dilaksanakan oleh Aries Susanto.  

Sementara, dalam pelaksanaan kegiatan telah dilakukan pembayaran uang muka 20 persen senilainya Rp804 juta setelah dipotong pajak. Lalu, pembayaran selanjutnya sebesar Rp3,2 millar ke penyedia jasa. Sedangkan, pembayaran ke PT GS sebesar Rp2,711 miliar. Sedangkan, nilai kerugian negara sebesar Rp1,35 miliar. 

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  

Ancaman pidana yakni penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp50 juta dan Rp1 miliar.(rir) 

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Penyidikan dugaan korupsi pengadaan modul eksperimen pembelajaran IPA Sain SD berbasis digital interaktif di Disdikpora Kuantan Singingi (Kuansing), berlanjut. Saat ini, penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuansing tengah berupaya melengkapi berkas perkara para tersangka. 

Adapun para tersangka itu yakni, Kabid Sarana dan Prasana, Satrian. Oknum PNS ini menyandang status tersangka bersama Endi Erlian selaku Direktur CV Aqsa Jaya Mandiri, dan Aries Susanto sebagai rekanan yang mengerjakan proyek senilai Rp4,49 miliar. Terhadap ketiga telah dilakukan penahanan di Rutan Kuansing selama 20 hari ke depan.  

Kajari Kuansing, Hadiman dikonfirmasi tak menampiknya. Disampaikan dia, proses penyidikan masih terus berjalan. "Saat ini kami masih melengkapi berkas perkara para tersangka," ujar Hadiman, Senin (26/10) kemarin.  

Untuk itu, sambung Hadiman, pihaknya kembali mengagendakan pemeriksaan sejumlah saksi-saksi yang disinyalir mengetahui perkara rasuah senilai Rp4,49 miliar. Para saksi itu yakini sebelumnya telah dimintai keterangan oleh penyidik. "Kami tengah mengagendakan pemeriksaan ulang para saksi dalam perkara ini," paparnya. 

Dalam proses penyidikan, ditemukan sejumlah fakta di antaranya Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disdikpora Kuansing  terdapat pagu anggaran sebesar Rp4,5 miliar untuk program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Oleh tersangka, Satrian menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp4,99 miliar dengan item barang sebanyak 34 item dan untuk 20 paket. Dalam penyusunan HPS nilainya hampir sama persis dengan daftar harga barang yang diberikan PT GS, selaku distributor.  

Padahal, distributor memberikan potongan 40 persen dari harga yang ada dalam daftar harga barang tersebut. Akan tetapi, KPA hanya mengurangkan 10 persen dan dimasukkan sebagai item keuntungan penyedia dalam HPS.  

Terhadap kegiatan itu dikerjakan CV Aqsa Jaya Mandiri dengan nilai kontrak sebesar Rp4,49 miliar. Direktur CV Aqsa Jaya Mandiri hanya menandatangani seluruh dokumen dan administrasi dan diberikan fee atas pinjam perusahaanya itu sebesar Rp60 juta. Sementara pekerjaan dilaksanakan oleh Aries Susanto.  

Sementara, dalam pelaksanaan kegiatan telah dilakukan pembayaran uang muka 20 persen senilainya Rp804 juta setelah dipotong pajak. Lalu, pembayaran selanjutnya sebesar Rp3,2 millar ke penyedia jasa. Sedangkan, pembayaran ke PT GS sebesar Rp2,711 miliar. Sedangkan, nilai kerugian negara sebesar Rp1,35 miliar. 

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  

Ancaman pidana yakni penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp50 juta dan Rp1 miliar.(rir) 

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Penyidikan dugaan korupsi pengadaan modul eksperimen pembelajaran IPA Sain SD berbasis digital interaktif di Disdikpora Kuantan Singingi (Kuansing), berlanjut. Saat ini, penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuansing tengah berupaya melengkapi berkas perkara para tersangka. 

Adapun para tersangka itu yakni, Kabid Sarana dan Prasana, Satrian. Oknum PNS ini menyandang status tersangka bersama Endi Erlian selaku Direktur CV Aqsa Jaya Mandiri, dan Aries Susanto sebagai rekanan yang mengerjakan proyek senilai Rp4,49 miliar. Terhadap ketiga telah dilakukan penahanan di Rutan Kuansing selama 20 hari ke depan.  

Kajari Kuansing, Hadiman dikonfirmasi tak menampiknya. Disampaikan dia, proses penyidikan masih terus berjalan. "Saat ini kami masih melengkapi berkas perkara para tersangka," ujar Hadiman, Senin (26/10) kemarin.  

Untuk itu, sambung Hadiman, pihaknya kembali mengagendakan pemeriksaan sejumlah saksi-saksi yang disinyalir mengetahui perkara rasuah senilai Rp4,49 miliar. Para saksi itu yakini sebelumnya telah dimintai keterangan oleh penyidik. "Kami tengah mengagendakan pemeriksaan ulang para saksi dalam perkara ini," paparnya. 

Dalam proses penyidikan, ditemukan sejumlah fakta di antaranya Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disdikpora Kuansing  terdapat pagu anggaran sebesar Rp4,5 miliar untuk program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Oleh tersangka, Satrian menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp4,99 miliar dengan item barang sebanyak 34 item dan untuk 20 paket. Dalam penyusunan HPS nilainya hampir sama persis dengan daftar harga barang yang diberikan PT GS, selaku distributor.  

Padahal, distributor memberikan potongan 40 persen dari harga yang ada dalam daftar harga barang tersebut. Akan tetapi, KPA hanya mengurangkan 10 persen dan dimasukkan sebagai item keuntungan penyedia dalam HPS.  

Terhadap kegiatan itu dikerjakan CV Aqsa Jaya Mandiri dengan nilai kontrak sebesar Rp4,49 miliar. Direktur CV Aqsa Jaya Mandiri hanya menandatangani seluruh dokumen dan administrasi dan diberikan fee atas pinjam perusahaanya itu sebesar Rp60 juta. Sementara pekerjaan dilaksanakan oleh Aries Susanto.  

Sementara, dalam pelaksanaan kegiatan telah dilakukan pembayaran uang muka 20 persen senilainya Rp804 juta setelah dipotong pajak. Lalu, pembayaran selanjutnya sebesar Rp3,2 millar ke penyedia jasa. Sedangkan, pembayaran ke PT GS sebesar Rp2,711 miliar. Sedangkan, nilai kerugian negara sebesar Rp1,35 miliar. 

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  

Ancaman pidana yakni penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp50 juta dan Rp1 miliar.(rir)