PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menerima kunjungan rombongan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Syarief Hasan, Selasa (25/2). Pertemuan keduanya membahas otonomi khusus dan kebijakan terpusat yang tak menguntungkan daerah.
Pertemuan ini digelar di ruang rapat Wali Kota Pekanbaru Kompleks Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru Jalan Jenderal Sudirman. Pertemuan disebut sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Syarief Hasan menyampaikan, otonomi khusus jadi pokok permasalahan yang dibahas. Karena ada kebijakan terpusat yang kurang menguntungkan daerah. Selain itu, ada juga kebijakan yang ditarik ke pusat, satu di antaranya kebijakan fiskal.
"Intinya kebijakan pusat dan daerah dipilah, agar maksimal pembangunan nantinya," kata politisi Partai Demokrat ini.
Dia kemudian juga mengingatkan agar RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tidak menganggu stabilitas pembangunan. Syarief dalam pertemuan juga membahas tentang wacana amandemen UUD 1945.
- Advertisement -
Sementara itu, Dr Firdaus MT menyambut baik kedatangan Wakil Ketua MPR itu. Dia menyebut bahwa pertemuan ini adalah satu bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah. "Kita siap menyatukan kekuatan pemerintah daerah dan pusat, caranya dengan sinergi yang terbangun selama ini," ucapnya.
Dia menambahkan, sinergi seperti ini penting untuk terus dijaga. "Sinergi pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Keduanya bisa saling menguatkan dalam menggesa program pembangunan," singkatnya.(ali)
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menerima kunjungan rombongan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Syarief Hasan, Selasa (25/2). Pertemuan keduanya membahas otonomi khusus dan kebijakan terpusat yang tak menguntungkan daerah.
Pertemuan ini digelar di ruang rapat Wali Kota Pekanbaru Kompleks Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru Jalan Jenderal Sudirman. Pertemuan disebut sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Syarief Hasan menyampaikan, otonomi khusus jadi pokok permasalahan yang dibahas. Karena ada kebijakan terpusat yang kurang menguntungkan daerah. Selain itu, ada juga kebijakan yang ditarik ke pusat, satu di antaranya kebijakan fiskal.
"Intinya kebijakan pusat dan daerah dipilah, agar maksimal pembangunan nantinya," kata politisi Partai Demokrat ini.
Dia kemudian juga mengingatkan agar RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tidak menganggu stabilitas pembangunan. Syarief dalam pertemuan juga membahas tentang wacana amandemen UUD 1945.
Sementara itu, Dr Firdaus MT menyambut baik kedatangan Wakil Ketua MPR itu. Dia menyebut bahwa pertemuan ini adalah satu bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah. "Kita siap menyatukan kekuatan pemerintah daerah dan pusat, caranya dengan sinergi yang terbangun selama ini," ucapnya.
Dia menambahkan, sinergi seperti ini penting untuk terus dijaga. "Sinergi pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Keduanya bisa saling menguatkan dalam menggesa program pembangunan," singkatnya.(ali)
