PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) baru saja memulai operasi mengelola Blok Rokan menggantikan operator sebelumnya, yakni PT Chevron Pacific Indonesia (CPI). Desakan untuk menyerap tenaga lokal pun mencuat. Salah satunya datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau. Sebagai corong aspirasi masyarakat, dewan ingin PT PHR segera membuka rekrutmen kusus untuk tenaga lokal.
Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua Komisi V DPRD Riau Eddy A Mohd Yatim yang membidangi tenaga kerja, Ahad (22/8). Dikatakan Eddy, dalam waktu dekat pihaknya akan segera memanggil PT PHR untuk dilakukan rapat dengar pendapat. Pertemuan itu nantinya akan membahas banyak hal karena akan ada komisi lainnya yang ikut ke dalam rapat.
"Kami sudah komunikasikan dengan Komisi III. Kemungkinan rapat bersama lintas komisi. Kalau kami fokus dengan penyerapan tenaga kerja lokal," ujar Eddy.
Ia menambahkan, sejak awal rencana alih kelola Blok Rokan, pihaknya sudah banyak mendapat masukan dari berbagai sektor. Mulai dari tokoh masyarakat, tokoh adat dan kalangan mahasiswa. Menurut dia, penerimaan naker lokal merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi oleh PT PHR. Maka dari itu, dewan juga akan menanyakan langsung bagaimana peluang anak jati Riau bisa bekerja di perusahaan pelat merah tersebut.
"Tentu kami ingin tau seberapa besar peluang anak-anak kita untuk bisa bekerja disana? Karena ini harus segera diperjelas," sambungnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto. Dikatakan dia, untuk langkah awal operasional, PHR sendiri telah didukung oleh SDM yang bersumber dari pegawai lama PT CPI. Namun itu saja menurut Hardianto tidaklah cukup. Sebab, perekrutan kembali SDM PT CPI justru menguntungkan PHR.
Karena perusahaan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk mencari SDM. "Kami mendesak agar segera dilakukan perekrutan tenaga kerja lokal. Anak-anak jati Riau semuanya. Saya pikir hanya dengan mengakomodir pegawai CPI tak ada hebatnya Pertamina. Karena itukan simbiosis mutualisme," pungkasnya.
Ia kemudian meminta agar gubernur segera merancang sebuah kerjasama berupa memorandum of understanding (MoU) yang mengikat kewajiban PHR merekrut putra jati Riau sebagai pekerja. Bila perlu MoU dilakukan secepatnya karena PHR sendiri telah mulai beroperasi. Dari DPRD sendiri, dirinya akan mendorong komisi terkait untuk segera mengawal proses tersebut.
"Dari DPRD sendiri saya akan mendorong komisi terkait agar kawal ini sampai tuntas. Kami ingin kehadiran Pertamina benar-benar memberi dampak yang sangat luas. Tidak hanya dari segi pemasukan daerah, namun juga terakomodirnya putra-putri Riau untuk bekerja," pintanya.(nda)
