Wagubri Edy Natar: TPID Harus Bisa Tekan Laju Inflasi Bahan Pokok

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution mengajak seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Riau bersinergi untuk menekan laju inflasi guna menjaga stabilitas harga keperluan pokok dan pasokan kebutuhan pokok terjaga.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka high level meeting TPID se-Provinsi Riau di Mahligai Ballroom Aryaduta Hotel Pekanbaru, Selasa (14/6/). Menurutnya, tekanan inflasi di Provinsi Riau dipengaruhi oleh dua faktor dominan. Pertama, adalah faktor yang bersifat fundamental yaitu pemulihan daya beli yang karena peningkatan income  maupun karena pelonggaran aktivitas sosial ekonomi.

"Kedua, adalah faktor peningkatan harga komoditas global yang bersifat lebih temporary. Oleh karena itu, aspek ketahanan pangan ini, perlu melibatkan dan menjadi tanggung jawab banyak pihak agar ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga dapat segera terwujud guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Wagubri menjelaskan, tekanan inflasi terhadap kenaikan harga bahan pangan tersebut  harus diwaspadai dan dikelola. Sebab tekanan inflasi akan mempengaruhi daya beli masyarakat.

"Karena masih disadari bahwa terdapat kelompok masyarakat yang tidak mengalami peningkatan income atau tidak menikmati fenomena pemulihan ekonomi dan kelompok tersebut harus menanggung beban inflasi yang lebih tinggi," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, fenomena inflasi dilakukan dengan memetakan sumber-sumber tekanan inflasi untuk beberapa sumber tekanan yang bersifat domestik. Sehingga TPID perlu melakukan langkah-langkah yang relevan untuk mengatasi kondisi tersebut sesuai dengan pelaksanaan tugas dari masing-masing OPD maupun instansi.

"Tekanan inflasi yang bersumber dari faktor eksternal dan penguatan daya beli masyarakat. TPID dapat melakukan pendekatan melalui langkah-langkah  komunikasi efektif untuk menjaga tingkat permintaan agar tidak terjadi lonjakan yang semakin menekan inflasi terhadap komoditas tersebut," lanjutnya.

Untuk itu, diharapkan TPID dan satgas pangan untuk dapat melakukan pemantauan lapangan terkait distribusi maupun penjualan, kesesuaian harga, dan ketersediaan pasokan khususnya untuk komoditas pangan yang berasal dari impor.

"Perlunya kita saling berkoordinasi guna dapat bersama menekan laju inflasi di daerah agar harga stabil dan keperluan pokok pun terjaga," harapnya.

Pada kesempatan tersebut, Wagubri juga berharap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada sektor pangan dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ikut mendukung menjaga pengendalian inflasi daerah. Perlunya memperkuat kinerja BUMD sektor pangan, BUMDes terhadap pemenuhan ketersediaan dan akses distribusi pangan daerah sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi daerah.

"BUMD agar ikut serta secara aktif dalam upaya pengendalian harga dan melakukan kegiatan perdagangan komoditas pangan di Provinsi Riau," katanya.

Menurutnya, melalui peran BUMD atau BUMDes dalam bentuk penugasan untuk menjaga ketersediaan  pasokan dan harga komuditas pangan  agar dapat mewujudkan upaya pengendalian inflasi daerah. Untuk itu, diperlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Riau. "Dengan dilaksanakannya high level meeting TPID diharapkan kepada para bupati, wali kota selaku ketua TPID kabupaten/kota agar daat bersinergi dalam mengelola lajunya inflasi dengan menginventarisasi kembali program di masing-masing OPD," lanjutnya.

Selain itu, Wagubri berpesan kepada pemerintah daerah agar lebih meningkatkan aktivitas komunikasi untuk mengelola permintaan secara aktif, berperan mengantisipasi potensi gejolak harga, dengan meningkatkan koordinasi antar masing-masing anggota yang berpotensi mempengaruhi tingkat inflasi.

Oleh karenanya, Wagubri menyampaikan TPID Provinsi Riau perlu menyusun mekanisme kerja dan koordinasi antar provinsi dan TPID antar kabupaten/kota untuk meningkatkan  efektivtitas upaya-upaya pengendalian harga di Provinsi Riau.

"Namun  perlu menjadi perhatian kerja sama dalam bentuk formal antar daerah teurtama dengan sentra produksi pangan seperti di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan beberapa pemasok dari Jawa juga agar terus dibina," sebutnya.

Ia berharap, melalui kegiatan high level meeting pengendalian inflasi di daerah khususnya di Provinsi Riau agar dapat menjadi perhatian supaya terbentuk sinergitas antara daerah dalam upaya menekan laju inflasi di daerah.

"Semoga memberikan dampak yang luas untuk kesejahteraan masyarakat luas Riau. Kuncinya adalah koordinasi yang baik antar lintas sektoral agar harga stabil dan kebutuhan pokok pun terjaga," tuturnya. (sol)