Camat, lurah dan Ketua RW di Pekanbaru menggelar musyawarah membahas program prioritas terkait Program Rp100 juta per RW . (ISTIMEWA)
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Program pembangunan Rp100 juta per RW mulai berjalan di seluruh kelurahan di Kota Pekanbaru. Sebagai tahap awal, camat dan lurah mengundang seluruh ketua RW untuk mengikuti musyawarah membahas program prioritas di lingkungan masing-masing.
Musyawarah ini menjadi bagian penting dari mekanisme bottom-up planning yang diusung Pemerintah Kota Pekanbaru, sesuai dengan visi dan misi Wali Kota Agung Nugroho. Program ini sebelumnya telah menjadi komitmen sejak masa kampanye.
Dalam kegiatan tersebut, para ketua RW diberi keleluasaan menentukan jenis pembangunan yang paling dibutuhkan warganya. Usulan program tetap mengacu pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Pekanbaru.
Diskusi berjalan aktif dan partisipatif. Para RW, tokoh masyarakat, dan perangkat kelurahan membahas berbagai kebutuhan riil seperti perbaikan jalan lingkungan, pembangunan drainase, penyediaan fasilitas sosial, ruang terbuka hijau, hingga infrastruktur penunjang kenyamanan warga.
Wali Kota Pekanbaru, H. Agung Nugroho SE MM, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar pembagian anggaran, melainkan upaya nyata untuk mendekatkan pembangunan kepada masyarakat.
“RW adalah pihak yang paling memahami kebutuhan lingkungannya. Karena itu, pembangunan melalui program Rp100 juta per RW harus benar-benar ditentukan oleh warga,” ujar Agung, Kamis (13/11/2025).
Setelah musyawarah, hasil pembahasan di tingkat RW akan disampaikan ke lurah dan camat untuk diverifikasi sebelum diusulkan menjadi paket pembangunan oleh Pemerintah Kota. Setiap kegiatan diwajibkan didokumentasikan melalui foto, daftar hadir, dan berita acara sebagai bentuk akuntabilitas publik.
Pemerintah Kota menargetkan seluruh proses penetapan prioritas rampung sebelum akhir tahun, sehingga pelaksanaan pembangunan bisa dimulai awal tahun depan. Dengan begitu, manfaat program ini dapat segera dirasakan masyarakat di seluruh RW Kota Pekanbaru.
Imigrasi Bengkalis menutup layanan administrasi 18–24 April 2026. Masyarakat diminta mengurus paspor sebelum 17 Maret
Pos Pelayanan Mudik Polres Bengkalis di Simpang Pokok Jengkol, Duri, ramai dikunjungi warga dan menjadi…
Disnakertrans Riau menerima 20 pengaduan THR dari pekerja. Sebanyak 17 laporan masih dalam proses penanganan.
Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan pemerintah daerah tetap hadir di tengah masyarakat meski menghadapi tekanan…
Plh Bupati Rohul Syafaruddin Poti mengimbau masyarakat segera menunaikan zakat melalui Baznas Rohul agar dapat…
Sekolah tingkat SD dan SMP di Pekanbaru libur mulai 16 Maret dan kembali masuk pada…