PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Pasien positif Covid-19 dari klaster Lapas Klas II A Pekanbaru kembali bertambah. Per Kamis (5/11) terdapat penambahan 150 pasien lagi. Sehingga total pasien positif dari klaster lapas menjadi 357 orang.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Riau Ibnu Chuldun saat konferensi pers tentang perkembangan kasus Covid-19 di Lapas Klas II Pekanbaru bersama Gubernur Riau Syamsuar di Kediaman Gubernur Riau, Kamis (5/11).
alt=""Yamaha Alfa alfascorpii""Awalnya ada 207 warga binaan yang ditemukan positif Covid-19, per hari ini (kemarin, red) terdapat penambahan sekitar 150 pasien positif Covid-19," katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, jumlah pasien positif Covid-19 tersebut didapatkan dari pemeriksaan sampel swab 1.500 warga binaan dan juga petugas lapas. Di mana hasilnya tidak secara langsung didapatkan, melainkan secara bertahap.
"Hasil pemeriksaan sampel swab yang kami terima bertahap, tidak langsung semua. Karena itu ada dua tahap hasil swab yang kami terima," sebutnya.
Untuk penanganan pasien positif Covid-19 di lapas, ujar Ibnu, pihaknya sudah menyediakan blok khusus untuk tempat isolasi mandiri. Karena pasien positif Covid-19 di lapas didominasi oleh pasien yang tidak bergejala.
"Blok yang kami siapkan itu kapasitas bisa mencapai 500 orang. Kalaupun lebih dari itu, kami pun akan menyiapkan ruangan cadangan seperti gedung pertemuan. Kemudian bagi warga binaan yang negatif kami pindahkan ke rutan anak di Rumbai," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ibnu juga mengimbau kepada para keluarga warga binaan tidak perlu resah dengan kondisi yang terjadi di Lapas Klas II A Pekanbaru. Karena semua warga binaan yang positif sudah ditangani dengan baik.
Sementara itu Gubri Syamsuar mengatakan, pihaknya sudah menurunkan tim untuk membantu penanganan pasien positif Covid-19 di Lapas Klas II A Pekanbaru.
"Saya sudah sampaikan kepada Kakanwil bahwa jika ada pasien positif Covid-19 warga binaan yang bergejala, maka langsung dirujuk ke rumah sakit. Namun tentunya harus dilakukan pengawasan khusus karena status mereka sebagai warga binaan," katanya.(sol)
