JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Program kartu prakerja sebagai salah satu jaring pengaman sosial dampak Covid-19 kembali disorot. Kali ini berkaitan dengan penyaluran dana insentif. Diketahui, pemerintah menunjuk tiga platform pembayaran digital, yaitu OVO, LinkAja, dan Gopay.
Sementara itu, Bank Negara Indonesia (BNI) akan menjadi official digital banking partner untuk penyaluran insentif.
Seperti diketahui, peserta program kartu prakerja akan mendapatkan dana insentif Rp 600.000 per bulan selama empat bulan. Pemerintah bakal menyalurkan dana insentif tersebut melalui platform-platform di atas sesuai dengan pilihan peserta.
Ekonom Institute Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai mekanisme penyaluran dana insentif tersebut cenderung menguntungkan start-up seperti OVO dan Gopay.
”Selain karena tidak terbuka lelangnya, ini terkesan upaya pemerintah menyelamatkan start-up,” kata Bhima kemarin (18/4). ”Kenapa pemerintah dalam hal pembayaran tidak mengandalkan BUMN. Anehnya kan ada LinkAja, seharusnya BUMN lebih dilibatkan,” imbuhnya.
Menurut Bhima, dalam kondisi krisis, start-up juga menjadi salah satu sektor yang bakal mengalami kesulitan karena minimnya pendanaan dari investor. Namun, di sisi lain Bhima meyakini bahwa itu bukan sektor prioritas yang perlu diselamatkan.
”Penyelamatan start-up lewat proyek pemerintah, menurut saya, tidak elok. Apalagi berkaitan dengan data masyarakat dan pelaku usaha Indonesia. Perlu diperhatikan juga mekanisme kerahasiaan datanya,” tegas Bhima.
Secara keseluruhan, Bhima menganggap bahwa format program kartu prakerja kurang tepat. Dalam kondisi seperti saat ini, dia meyakini bahwa bantuan langsung tunai (BLT) merupakan skema insentif yang lebih on target. ”Bukan pelatihan, apalagi pelatihannya tak relevan,” bebernya.
Senada, pengamat ekonomi Universitas Indonesia Fithra Faisal mengatakan, program kartu prakerja memiliki multiplayer cash yang sebetulnya efeknya besar untuk mendongkrak daya beli masyarakat yang tengah tertekan karena pandemi korona. ”Jauh lebih bermanfaat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Daripada uangnya berputar di start-up, itu bisa jadi bantalan ekonomi masyarakat untuk mempertahankan konsumsi,” ujar Fithra.
Pada kesempatan sebelumnya, Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra saat penandatanganan memorandum of understanding (MoU) mitra kartu prakerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, OVO hanya berperan sebagai layanan teknologi finansial yang diminta ikut andil dalam program tersebut. Karaniya menyebutkan, skema itu akan menjadi bentuk edukasi masyarakat mengenai transaksi nontunai. ”Kami tidak charge pemerintah. Ini bentuk kontribusi perusahaan teknologi saja, jadi bergantung penerima mau lewat apa. Kalau mau lewat OVO, OVO yang salurkan,” ujarnya.
Bantuan dari Polri
Polri ikut ambil bagian dalam penyelamatan masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Sebanyak 197.256 driver akan menjadi target penerima bantuan tunai bertajuk Polri Peduli Keselamatan Berlalu Lintas dan Pencegahan Covid-19 2020.
Dalam program itu, setiap peserta akan mendapatkan Rp 1.800.000 yang diberikan bertahap selama tiga bulan atau Rp 600 ribu per bulan.
Hingga saat ini, baru 9.403 peserta yang mendaftar. Menurut Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Argo Yuwono, telah ada dua kali gelombang pendataaan yang dilakukan Korlantas Polri. Gelombang pertama diikuti 3.413 driver. ’’Gelombang kedua meningkat menjadi 5.990 driver,” terang dia kemarin.
Dengan target peserta 197.256 orang, peluang bagi sasaran seperti sopir taksi, travel, bus, maupun truk mendapatkan bantuan masih terbuka. Pengemudi delman, andong, dan kernet juga bisa menerima. ’’Bukan hanya driver mobil,” katanya. Mereka bisa mendaftar di direktorat lalu lintas tiap-tiap polda.
Kepolisian akan memberikan beragam pelatihan kepada para driver yang telah terdata. Ada tiga jenis materi pelatihan. Yakni, berkaitan dengan protokol penanganan Covid-19 untuk angkutan umum, etika pelayanan terhadap tamu atau customer turis asing, serta materi safety riding. Argo menjelaskan, anggaran untuk program tersebut mencapai Rp 360 miliar. Dana itu diambilkan dari realokasi anggaran Polri.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, saat ini ada sekitar 32 ribu calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang terpaksa batal berangkat ke luar negeri. Hal itu terjadi seiring dengan kebijakan penundaan penempatan calon PMI ke luar negeri akibat Covid-19. ’’Ini untuk melindungi calon PMI dan PMI kita. Sebab, Covid-19 ini kan pandemi global,’’ ujarnya.
Di sisi lain, Ida menyoroti kasus pekerja yang di-PHK dan dirumahkan akibat Covid-19. Merujuk data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga 16 April 2020, sebanyak 1,9 juta pekerja formal dan informal di-PHK atau dirumahkan. Sejauh ini, persentase yang dirumahkan lebih besar daripada kasus PHK. ’’Saya berharap opsi PHK benar-benar jadi jalan terakhir sepanjang masih bisa mempekerjakan mereka. Mungkin dengan mengurangi sif atau jam kerja,’’ ungkap dia.
Bagi yang terkena PHK atau dirumahkan, dia menginginkan mereka mengikuti program kartu prakerja. Dia mengakui, ada perubahan fokus pada program tersebut. Sebelumnya, fokusnya mengarah pada peningkatan kompetensi pekerja. Namun, karena pandemi Covid-19, disisipkan social safety net bagi mereka yang di-PHK atau dirumahkan.
Sumber: Jawapos.com
Editor: E Sulaiman
