TELUKKUANTAN (RIAUPOS.CO) — Kendati daerah tidak memiliki Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) tahun anggaran 2019, namun Ketua DPRD Kuansing Andi Putra SH MH mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak resah. Terutama soal kepastian pembayaran gaji, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi para ASN. Dan termasuk kegiatan mendesak lainnya.

“Jadi. (Kalau tak ada APBD-P) TPP akan mengancam PNS? Tidak. Jangan itu dijadikan kesalahan DPRD. Ada solusi. Itu ada aturan untuk melindungi PNS. Karena dari awal, khusus TPP ASN ini bagi kami saat pembahasan tidak ada masalah. Saya oke,” kata Andi Putra kepada para wartawan, Senin (30/9).

Dijelaskan Andi Putra, aturan untuk melaksanakan pembayaran gaji, TPP dan kegiatan mendesak lainnya dengan cara melakukan penggeseran anggaran. Katanya mengacu kepada Peraturan Keuangan Daerah. Apalagi, ada daerah sebagai acuan untuk melaksanakan aturan tersebut. Karena Pemprov Riau telah melaksanakan itu, 2018 lalu. “Aturan yang mengatur untuk itu ada dalam Peraturan Keuangan Daerah. Dan silahkan berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Riau. Karena Pemprov Riau sudah melakukan pergeseran itu. Seperti gaji dan TPP serta kegiatan mendesak lainnya,” katanya.

Dan diharapkannya para pegawai tetap bekerja maksimal. Karena itu, Andi Putra berulang kali mengingatkan para ASN untuk tidak risau soal kepastian pembayaran gaji, TPP dan kegiatan mendesak lainnya itu. Karena menurutnya, ada aturan untuk mengatur TPP itu. Sehingga ada solusi untuk pembayarannya. “Ada solusinya,” kata Andi.

Dan soal aturan itu, menurut Andi Putra, bukanlah hal baru. Karena sudah ada daerah melakukannya. Maka dari itu, Pemkab Kuansing disarankannya bisa berkonsultasi dengan Pemprov Riau. “Koordinasi dengan provinsi. Kalau TAPD tidak tahu, silahkan koordinasi dengan provinsi,” disarankan Andi Putra.

Dalam RAPBDP 2019 itu, diungkap Andi Putra, mayoritas anggaran diperuntukkan bagi belanja pegawai. Dan sejumlah kegiatan. Seperti ada pembuatan DED kolam renang. Dan juga kegiatan hibah di Bawaslu dan KPU Kuansing. “Yang paling banyak itu untuk tunjangan pegawai,” sebutnya.(jps)

TELUKKUANTAN (RIAUPOS.CO) — Kendati daerah tidak memiliki Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) tahun anggaran 2019, namun Ketua DPRD Kuansing Andi Putra SH MH mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak resah. Terutama soal kepastian pembayaran gaji, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi para ASN. Dan termasuk kegiatan mendesak lainnya.

“Jadi. (Kalau tak ada APBD-P) TPP akan mengancam PNS? Tidak. Jangan itu dijadikan kesalahan DPRD. Ada solusi. Itu ada aturan untuk melindungi PNS. Karena dari awal, khusus TPP ASN ini bagi kami saat pembahasan tidak ada masalah. Saya oke,” kata Andi Putra kepada para wartawan, Senin (30/9).

Dijelaskan Andi Putra, aturan untuk melaksanakan pembayaran gaji, TPP dan kegiatan mendesak lainnya dengan cara melakukan penggeseran anggaran. Katanya mengacu kepada Peraturan Keuangan Daerah. Apalagi, ada daerah sebagai acuan untuk melaksanakan aturan tersebut. Karena Pemprov Riau telah melaksanakan itu, 2018 lalu. “Aturan yang mengatur untuk itu ada dalam Peraturan Keuangan Daerah. Dan silahkan berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Riau. Karena Pemprov Riau sudah melakukan pergeseran itu. Seperti gaji dan TPP serta kegiatan mendesak lainnya,” katanya.

Dan diharapkannya para pegawai tetap bekerja maksimal. Karena itu, Andi Putra berulang kali mengingatkan para ASN untuk tidak risau soal kepastian pembayaran gaji, TPP dan kegiatan mendesak lainnya itu. Karena menurutnya, ada aturan untuk mengatur TPP itu. Sehingga ada solusi untuk pembayarannya. “Ada solusinya,” kata Andi.

Dan soal aturan itu, menurut Andi Putra, bukanlah hal baru. Karena sudah ada daerah melakukannya. Maka dari itu, Pemkab Kuansing disarankannya bisa berkonsultasi dengan Pemprov Riau. “Koordinasi dengan provinsi. Kalau TAPD tidak tahu, silahkan koordinasi dengan provinsi,” disarankan Andi Putra.

Dalam RAPBDP 2019 itu, diungkap Andi Putra, mayoritas anggaran diperuntukkan bagi belanja pegawai. Dan sejumlah kegiatan. Seperti ada pembuatan DED kolam renang. Dan juga kegiatan hibah di Bawaslu dan KPU Kuansing. “Yang paling banyak itu untuk tunjangan pegawai,” sebutnya.(jps)