PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) – Kota Pekanbaru akan kedatangan imigran Rohingya yang sebelumnya sempat tinggal di Bireuen, Aceh. Ada sekitar 155 orang imigran berkemungkinan direlokasi ke Pekanbaru.
Dipaparkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pekanbaru Zulfahmi Adrian, Kamis (24/3), Pemko Pekanbaru sudah disurati oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait pemindahan imigran Rohingya ini.
"Kami rapat dengan Forkopimda menyikapi itu. Kami sudah disurati Kemenkumham," kata dia, kemarin.
Di Pekanbaru, imigran kerap mendapatkan sorotan masyarakat. Terutama di awal tahun 2022 ini, demonstrasi kerap dilakukan imigran menuntut penempatan ke negara tujuan. Demonstrasi sempat bertambah besar ketika salah seorang imigran meninggal dunia akibat bunuh diri.
Zulfahmi menyebutkan, imigran yang kerap menggelar demonstrasi itu adalah yang berasal dari Afganistan. Sementara yang akan direlokasi dari Bireuen adalah dari Myanmar.
"Karena dia kan pengungsi Myanmar, bukan Afganistan. Tipikal antara dua pengungsi ini berbeda jauh. Yang selama ini sering unjuk rasa itu dari Afganistan. Pertimbangan kemanusiaan, kita wajib membantu. Karena mereka kan lari dari negaranya karena persekusi," urainya.
Imigran asal Rohingya berjumlah sekitar 114 orang terdampar awal Maret lalu di Aceh. Mereka lalu diusir warga dari penampungan darurat di Desa Alue Buya Pasie, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, karena urung direlokasi. Untuk sementara imigran tersebut ditampung di Kantor Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen.
Zulfahmi ketika ditanyakan bagaimana sikap Pemko Pekanbaru, mengingat imigran Rohingya ini diusir oleh warga dari Bireuen, dia menyebutkan sudah ada analisa terkait itu.
"Pemerintah bicara negara, bukan lokal. Sudah ada pertimbangan dari Kemenkopolhukam sudah menganalisa itu, sehingga keluar surat pada kita, kita bersedia menerima," jawabnya.
Menyikapi surat itulah pertemuan bersama Forkopimda digelar, juga disampaikan pada Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT.
"Apabila disetujui kami siapkan segala sesuatunya. Koordinasi dengan semua lembaga terkait. Kalau kami tidak menerimanya, tentu ada alasan juga. Itu sekitar 155 orang. Intinya, tunggu persiapan pemda. Kalau memang kami terima, kami siapkan tempat dan lainnya. Apakah di fasilitas pemerintah yang ada atau ada akomodasi tertentu," katanya.(yls)
