BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) – Aliansi mahasiswa dari sejumlah organisasi dan petani Kecamatan Sinaboi gelar aksi unjuk rasa terkait kepemilikan lahan yang ada di wilayah kepenghuluan tersebut.
Peserta aksi mendatangi Gedung DPRD Rohil dan kantor Bupati Rohil di Batu Enam, Bagansiapiapi, Rabu (2/3/2022).
Mahasiswa dan warga bergantian orasi di depan kantor DPRD untuk beberapa waktu sampai akhirnya Ketua DPRD Rohil, Maston bertemu langsung dengan para pengunjuk rasa.
Namun sebelum pertemuan tersebut, peserta aksi sempat berusaha masuk ke ruangan dan terjadi saling dorong yang mengakibatkan salah satu pintu kaca menjadi pecah. Namun beruntung aksi itu tidak menjurus pada terjadinya hal yang tak diinginkan.
Koordinator Umum (Kordum) Riki Darmawan menyampaikan pernyataan sikap dari para peserta aksi diantaranya meminta dikembalikan lahan masyarakat yang diduga telah diambil oleh oknum anggota DPRD Rohil.
"Meminta ketua DPRD Rohil menyelesaikan sengketa lahan tersebut, minta proses hukum oknum-oknum yang terlibat persoalan lahan di Sinaboi," katanya.
Selain itu pihaknya mengingatkan jika permintaan tersebut tidak dipenuhi maka mereka akan datang lagi, mengelar aksi unjuk rasa dengan mendatangkan massa yang lebih banyak.
Ketua DPRD Rohil Maston menyampaikan terkait dengan poin yang disampaikan peserta aksi, dimana terhitung Agustus 2017 dirinya tidak ada lagi urusan administrasi terkait dengan lahan di Sinaboi.
"Apa yang disampaikan saya terima itu merupakan hak kalian. Namun terkait lahan tersebut, nanti saya siap membantu bagaimana proses hukumnya, siapa yang berhak dan siapa yang tidak, saran saya ditelaah terlebih dahulu intinya untuk penyelesaiannya, proses hukumnya saya siap membantu," kata Maston.
Usai mengelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Rohil, massa bergerak ke kantor Bupati Rohil. Di kantor bupati tersebut massa diterima langsung Bupati Afrizal didampingi Wabup H Sulaiman SS MH.
Usai mendengarkan penyampaian aspirasi dari pengunjuk rasa tersebut, bupati menyebutkan akan menyurati berbagai berbagai pihak terkait yang intinya menegaskan agar tidak ada akfititas apapun di atas lahan yang dipermasalahan tersebut untuk sementara waktu.
"Kami akan surati camat, kepolisian dan terkait lainnya agar apapun kegiatn di lahan itu, adanya alat berat dihentikan. Ini masalah perdata, jadi biarkan pengadilan menyelesaikan," kata Afrizal.
Memang terangnya langkah yang terbaik adalah mediasi terlebih dahulu, untuk itu berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan persoalan itu diharapkan duduk bersama sehingga bisa dicarikan solusi yang terbaik. Namun jika tidak kunjung ada jalan penyelesaian maka bisa ditempuh jalur hukum.
"Ini bukan penyerobotan lahan, karena kedua belah pihak yang bersengketa itu masing-masing memiliki surat, maka sebagai langkah awal hentikan seluruh kegiatan baik oleh oknum maupun dari pihak warga setempat guna mencegah hal yang tak diinginkan terjadi," katanya.
Usai mendengarkan tangapan bupati tersebut, peserta aksi membubarkan diri dengan tertib.
Laporan : Zulfadhli (Bagansiapiapi)
Editor: Erwan Sani
