JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Keinginan PDI Perjuangan (PDIP) untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai yang didirikan para ulama NU itu berkomitmen melaksanakan perubahan terbatas jika sang ketua umum Muhaimin Iskandar terpilih sebagai ketua MPR RI.
Wasekjen DPP PKB Daniel Johan mengatakan, amandemen UUD juga menjadi wacana yang digaungkan PKB. "Sudah sejak lima tahun lalu," terangnya awal pekan ini.
Namun, rencana perubahan terbatas itu tak kunjung terealisasi hingga sekarang. Tentu pada periode mendatang rencana itu harus kembali digalakkan.
Jika nanti Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin Iskandar menjadi ketua MPR, partainya berjanji akan mewujudkan rencana lama itu, yaitu amandemen terbatas terhadap UUD. Baik terkait mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, dan menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Daniel mengatakan, GBHN sangat penting bagi Indonesia. Yaitu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan. "Artinya, siapa pun presidennya sudah mempunyai garis besar untuk membangun bangsa," ungkap anggota DPR RI itu. Fraksi PAN juga mendorong adanya penguatan MPR pada periode mendatang, dengan mengembalikan kewenangan-kewenangan yang dulu pernah dimiliki lembaga tersebut. yaitu, membentuk GBHN. Selama ini, arah pembangunan selalu berubah-ubah. Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbeda dengan pemerintahan Joko Widodo.(lum/jpg)
Editor: Arif Oktafian
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Keinginan PDI Perjuangan (PDIP) untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai yang didirikan para ulama NU itu berkomitmen melaksanakan perubahan terbatas jika sang ketua umum Muhaimin Iskandar terpilih sebagai ketua MPR RI.
Wasekjen DPP PKB Daniel Johan mengatakan, amandemen UUD juga menjadi wacana yang digaungkan PKB. "Sudah sejak lima tahun lalu," terangnya awal pekan ini.
- Advertisement -
Namun, rencana perubahan terbatas itu tak kunjung terealisasi hingga sekarang. Tentu pada periode mendatang rencana itu harus kembali digalakkan.
Jika nanti Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin Iskandar menjadi ketua MPR, partainya berjanji akan mewujudkan rencana lama itu, yaitu amandemen terbatas terhadap UUD. Baik terkait mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, dan menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
- Advertisement -
Daniel mengatakan, GBHN sangat penting bagi Indonesia. Yaitu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan. "Artinya, siapa pun presidennya sudah mempunyai garis besar untuk membangun bangsa," ungkap anggota DPR RI itu. Fraksi PAN juga mendorong adanya penguatan MPR pada periode mendatang, dengan mengembalikan kewenangan-kewenangan yang dulu pernah dimiliki lembaga tersebut. yaitu, membentuk GBHN. Selama ini, arah pembangunan selalu berubah-ubah. Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbeda dengan pemerintahan Joko Widodo.(lum/jpg)
Editor: Arif Oktafian
